'Link between Poso violence, JI still unclear'
Jakarta Post, 21 June 2006

The level of violence in Poso and Palu has subsided since the government launched an operation in January to restore order to the Central Sulawesi towns. The mandate of the government task force, which is conducting law enforcement and intelligence operations, is scheduled to end July 4. The Jakarta Post correspondent Ruslan Sangadji interviewed operation commander Insp. Gen. Paulus Purwoko about what the task force has achieved, and what more is needed to bring lasting peace to the province.

Question: The Central Sulawesi security task force will soon end its mission. What has it achieved so far?

We had a clear vision and mission before taking up this duty. So the moment we started working, we were already focused on the job. We were able to resolve a number of cases which had long been neglected, such as the arrest of four members of a group believed to have committed a series of violent attacks in Poso and Palu. The members were Hasanuddin, Haris, Irwanto Irano and Rahmat, alias Jenda. They were arrested in Palu, Poso and Tolitoli and are now being detained at police headquarters in Jakarta.

Who are they and what did they do?

They claimed to be members of the Mujahidin group in Poso. They planned and perpetrated acts of violence and robberies in Poso and Palu, such as the shootings of Reverend Susianti Tinulele and prosecutor Ferry Silalahi, the attacks on the Anugerah and Imanuel churches in Palu, the theft of civil servants' pay at the Poso regent's office, the beheadings of the three Christian schoolgirls in Poso and the bombing of Tentena market.

Were they members of Dr. Azahari and Noordin M. Top's terror group Jamaah Islamiyah (JI)?

We have not yet found any indications of their involvement in the terrorist network. They also have not confessed to this. But one of them, Hasanuddin, admitted to having taken part in combat training in Mindanao in the southern Philippines. We believe he was the bombmaker and mastermind of the terrorist attacks.

What were the motives behind the violence?

First, to take revenge on Christians for the murder of Muslims in Sintuwu Lembah village, Buyung Katedo hamlet and several other places in Poso, and to warn Christians not to repeat such acts. Second, they were angry with the government and law enforcers for what they saw as their unfair treatment of Muslims in Poso. The other motive was their anger that the government had not realized one of the points in the Malino peace declaration, which was the restoration of Muslims' civil rights.

Were they involved in the year-end Maesa bombing in Palu?

We have yet to solve that case. The four suspects did not admit involvement in the incident. But the facts gathered from the bombing site indicate that some of the bomb materials used were similar to those used in the bomb that exploded in Tentena market in May last year, which was perpetrated by the four suspects.

What else has the task force achieved?

Besides restoring order, we were also assigned to resolve the graft case involving Poso humanitarian funds. We were able to name a number of officials and businessmen as suspects in the case. They are Central Sulawesi Social Welfare Office head Andi Azikin Suyuti, Ivan Sidjaya, Agus and Radja Dewa, who are now being detained in separate detention centers in Jakarta. We are still examining Central Sulawesi Governor Aminuddin Ponulele's alleged role in the misappropriation of Rp 1.2 billion (US$133,000) in transportation funds for Poso refugees.

Do you think the violence in Poso has subsided due to the presence of the task force?

I think that's very objective. If you look at the numbers, violence in Poso has obviously declined since we arrived. Just look at this (displaying a photocopy of the task force's areas of operation), during the period from October to December 2005 we recorded nine cases of violence in which 13 people were killed and 59 injured. From January to March this year, that figure fell to seven cases with one death and two injured.

And by the end of our term, from April to June, not a single incident of violence was recorded in Poso. During our term, we discovered and confiscated 33 homemade firearms, 199 rounds of live ammunition and 40 assembled bombs and grenades. We have achieved this due to the active participation of all parties in Poso.

Are there any tasks that remain unresolved?

There are two tasks that seem to be very hard for us to carry out: the acceleration of social integration and rehabilitation, which has yet to run smoothly during our mission in Central Sulawesi, especially in Poso.

Well, sorry to say, the frequent replacement of officials from Jakarta, such as from the Social Affairs Ministry and the Home Ministry, is among the obstacles. They don't stay in Poso, flying back to Jakarta every two weeks, which eventually leads to overlapping duties and a lack of understanding of the problems. Another problem is the delayed operational budget from the central government.

Can the current situation be sustained after your departure?

I'm very positive that the situation can be maintained. That's why I proposed to the governor not to ask for another extension of our term because the situation in Central Sulawesi is better than before.

What is your suggested solution for the problems in Poso?

The provincial administration should immediately form an integrated team to resolve matters related to civil rights, continue the communication and dialog with all parties in Poso, boost academic activities and the media campaign to raise people's awareness of peace.

Also, Poso residents should put aside personal and group interests, without being indifferent to other parties. They should be apologetic and forgive the grim incidents of the past. The most important thing is to resolve differences through dialog, not terror or violence.

Selama Operasi Sintuwu Maroso dan Lanto Dago: 400 Perempuan Jadi Korban Kejahatan Seksual
Suara Pembaruan, 15 Juni 2005

[PALU] Selama operasi pemulihan keamanan Poso 2002 hingga Juni 2006, sedikitnya 400 perempuan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oknum aparat keamanan hingga korban hamil dan sekitar 15 persen melakukan aborsi. Mereka yang terpaksa melahirkan anaknya, rata-rata tidak mampu membesarkan bayinya secara layak karena hidup di bawah garis kemiskinan.
Demikian hasil penelitian Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKST) yang disampaikan Koordinator Pendampingan dan Advokasi Perempuan Korban Kekerasan KPKST, Eva Susanti dan Koordinator Pendidikan KPKST, Adriani Badra di Palu, Kamis (15/6).
Dikatakan Eva, antara 2002-2006 digelar dua operasi keamanan di Poso, yaitu Operasi Sintuwu Maroso dan Lanto Dago. Kedua operasi itu melibatkan ribuan aparat keamanan yang bertugas rata-rata 6 bulan. "Selama masa tugas itulah oknum anggota aparat keamanan melakukan tindakan tak terpuji itu. Mereka mendekati perempuan-perempuan di Poso, kemudian memacarinya dan melakukan hubungan seksual di luar nikah," katanya.
Dipaksa
Hasil penelitian KPKST, banyak dari perempuan itu dipaksa melakukan perbuatan haram itu, bahkan tidak jarang ditodong pistol jika menolak menuruti kemauan hawa nafsu sang aparat. Perbuatan itu dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan perempuan-perempuan itu hamil. "Aparat-aparat itu juga mengancam tidak akan menikahi para perempuan jika tidak bersedia berhubungan seksual," ujarnya.
Selain mengalami tekanan psikis yang cukup berat, para korban juga menderita secara fisik, antara lain terkena infeksi kandungan dan kanker rahim. Dalam kehidupan sehari-hari, para korban cenderung menutup diri dari warga di sekitar rumah mereka. Bahkan, tidak sedikit korban yang berteriak-teriak ketakutan jika melihat oknum aparat keamanan.
Ironisnya, tambahnya, selama program rehabilitasi korban konflik Poso bergulir, para korban kejahatan seksual ini luput dari perhatian pemerintah. Selain tidak pernah mendapat bantuan secara ekonomi, mereka tidak pernah mendapat bantuan konseling dari pemerintah. Padahal, mereka mengalami trauma yang cukup dalam dan himpitan ekonomi untuk menghidupi anak-anaknya.
Pemerintah sepertinya lupa jika para korban itu, selain menderita karena konflik Poso, juga menderita karena perbuatan aparat keamanan negara. "Kedatangan ribuan aparat keamanan ke Poso bukan secara pribadi, tetapi secara institusi. Karena itu pemerintah harus bertanggung jawab memberikan jalan keluar bagi para korban agar dapat hidup lebih layak di kemudian hari," katanya.
Menurut Adriani, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh pemerintah. Langkah itu, menyembuhkan luka psikis para korban melalui sejumlah program konseling, mengadili dan menghukum oknum aparat keamanan yang melakukan kejahatan seksual untuk memberikan rasa adil bagi para korban sekaligus memberikan efek jera bagi aparat yang masih bertugas di Poso.
Langkah selanjutnya, memberikan modal kerja bagi para korban untuk membuka usaha dan mengakui keberadaan anak para korban dengan mengeluarkan akta kelahiran. Hampir semua anak korban tidak memiliki akta kelahiran karena tidak mempunyai ayah. [128]

Ngaku Pendukung Tibo Bakar Terminal

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/index.php?q=news&id=1207

9 Kasus Poso dan Palu Terungkap

http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/index.php?q=news&id=1217

SUARA PEMBARUAN DAILY
Korban Penembakan Poso Kesal Kepada Polisi

[PALU] Korban penembakan di Poso, Ivon Nathalia (18) dan Siti Nuraini alias Yuli (18) menyatakan kesal pada aparat kepolisian yang tidak transparan memproses pelaku penembakan mereka yang telah menyeret seorang polisi sebagai tersangkanya.

Kepada wartawan di sekretariat Poso Center, Rabu (24/5), Ivon dan Yuli melihat ada upaya polisi menutup-nutupi kasus ini agar dugaan keterlibatan aparat dalam aksi-aksi kekerasan di Poso tidak lebih terungkap ke permukaan.

"Buktinya sampai saat ini tidak jelas proses pemeriksaan polisi yang menembak kami, bahkan kami mendengar polisi itu bebas berkeliaran," ujar Ivon.

Pada April lalu, Polda Sulteng telah menetapkan Briptu Ilo, anggota Polres Poso sebagai tersangka penembakan Ivon menyusul laporan kedua korban ke polisi, setelah mereka sembuh dari luka tembak. Namun sejauh mana perkembangan pemeriksaan tidak ada kabar berita sampai sekarang.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Oogroseno yang berusaha dihubungi Kamis pagi (26/5) tidak berhasil. Telepon selularnya pun yang dihubungi berulangkali tidak diangkat-angkat.

Ivon yakin nyawanya ingin dihabisi karena ia mengetahui banyak informasi tentang pelaku dan motif sejumlah kekerasan di Poso. "Saat kami ditembak, saya melihat jelas seorang perwira di Polres Poso yang sangat saya kenal tapi sekarang sudah dipindahtugaskan ke Jakarta, berdiri di depan Gereja Pantekosta Jl Sam Ratulangi Poso sekitar 20 meter dari tempat saya ditembak. Saya merasa perwira itu terlibat dalam penembakan saya," ungkapnya.

Ivon masih menolak mengungkapkan bebera- pa kasus kekerasan yang ia ketahui melibatkan beberapa pihak di Poso. "Kasus penembakan saya saja belum diungkap tuntas bagaimana saya akan membuka kasus-kasus lainnya di Poso, sebab ini sangat menyangkut keamanan saya. Jadi saya mohon polisi tolong tuntaskan cepat kasus saya dan Yuli ini, setelah itu saya akan ungkap lagi beberapa kasus kekerasan yang saya ketahui melibatkan beberapa pihak penting di Poso," tegas Ivon, mantan siswi SMEA Poso yang sejak kasus penembakan telah pindah sekolah di Palu.

Hasil investigasi Poso Center menyebutkan, saat pelaku penembakan Ivon dan Yuli dikejar, ada seorang saksi yang sempat mendengarkan pembicaraan via telepon seluler dari perwira polisi yang disebutkan Ivon.
Sekretaris Poso Center, Mahfud Maswara mengatakan, saksi itu mendengarkan pembicaraan telepon itu dari dalam rumahnya karena perwira tersebut berdiri di teras rumah saksi pada saat malam kejadian penembakan.
"Dalam pembicaraan di telepon seluler, perwira berpangkat komisaris polisi itu mengatakan "sampean dimana? Sampean jangan lari ke kiri, banyak orang. Jangan sampai masuk ke rumah orang. Memang tidak diketahui dengan siapa perwira itu berkomunikasi, tapi kuat dugaan sang perwira kemungkinan mengarahkan pelaku agar lari ke tempat yang aman," tandasnya. [128]
Last modified: 26/5/06