Polisi Duga Pelaku Kekerasan di Sulteng Teroris Oportunis
Kompas online, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2006, 06:22 WIB

Kapolda Sulteng (Sulawesi Tengah), Brigjen Pol Drs Oegroseno, menduga para pelaku yang sering kali melakukan tindak kekerasan di wilayah Poso dan Palu adalah teroris oportunis.

"Saya kira bukan jaringan Dr Azahari dan Noordin M. Top karena tak ada kepentingan mereka di Sulteng," kata Kapolda Oegroseno kepada sejumlah wartawan seusai mendampingi Komandan Koopskam Sulteng Irjen Pol Drs Paulus Purwokomelakukan dialog dengan tokoh agama dari unsur Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha di Palu, Senin (9/1) petang.

Keterangan tersebut disampaikan Oegroseno menanggapi analisis seorang pengamat intelijen yang mengungkapkan dugaannya bahwa pelaku aksi-aksi kekerasan di wilayah Sulteng ada dua kemungkinan, yaitu mereka yang masuk dalam jaringan DrAzahari (alm) serta teroris oportunis yang dimanfaatkan oleh kelompok orang yang memang melawan kebijakan pemerintah saat ini karena khawatir kasus kejahatannya terbongkar.

Menurut Oegroseno, besar kemungkinan pelaku aksi-aksi kekerasan di daerahnya kurun beberapa tahun terakhir, seperti peledakan bom serta kekerasan bersenjata lainnya, dilakukan oleh teroris oportunis.

"Kalau pendapat saya cenderung yang kedua (teroris oportunis)," tuturnya, seraya menambahkan tapi kebenarannya tentu setelah ada pelaku yang tertangkap dan dimintai keterangan.

"Saya kira jika pelaku sudah tertangkap, maka akan bisa diketahui apa motivasinya serta siapa-siapa yang berada di balik aksi-aksi tersebut," katanya lagi.

Mengenai pengamanan Idul Adha di Sulteng, Kapolda Oegroseno mengatakan pihaknya mengerahkan 2/3 dari seluruh kekuatan yang ada.

Lokasi-lokasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penjagaan selain fasilitas umum, seperti pelabuhan, bandara, terminal angkutan darat, PT Telkom, PLN, dan rumah ibadah, juga lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan Sholat Idul Adhaserta tempat pemotongan hewan kurban pada Selasa (10/1).

"Pokoknya semua tempat yang terdapat kerumuman orang akan dijaga aparat keamanan," tuturnya.

Sumber: Ant
Penulis: Mbk

Gus Dur: Konflik di Poso dan Palu bukan Konflik Agama
Senin, 09 Januari 2006 05:07 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid kembali mengingatkan pemerintah bahwa apa yang terjadi di Sulawesi Tengah bukanlah konflik agama.

Menurut dia, masalah di Poso dan Palu lebih disebabkan karena konflik pejabat lokal setempat. "Karena terjadi perebutan lahan pertanian dan pangkat, bukan pertentangan agama," kata dia di Solo, Minggu (8/1).

Abdurrahman yang biasa disapa Gus Dur, melihat ada perbedaan penilaian mengenai berbagai peristiwa di Sulawesi Tengah antara pemerintah dengan dirinya. Dengan cara pandangnya tersendiri, pemerintah lantas membentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) di daerah tersebut.

"Pemerintah itu sepertinya paling tahu sendiri, padahal yang paling tahu kan rakyat. Saya ini bekas presiden jadi tahu kalau mereka (pemerintah) itu sebenarnya tidak tahu apa-apa," kata dia.

Sebelumnya mantan Kepala BIN, Hendroprijono mengatakankonflik Poso terus terjadi karena pemerintah Indonesiabelum bisa membongkar tuntas jaringan teroris Jamaah Al Islamiyah. Menurut Hendro, kondisi masyarakat Poso, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Poso yang berbeda agama dan hidup berdampingan, sangat rawan disusupi teroris.
Imron Rosyid

Konflik Poso Terus Jika Jemaah Islamiyah Tak Dituntasi
Sabtu, 07 Januari 2006 18:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, menyatakan konflik Poso terus terjadi karena pemerintah Indonesia belum bisa membongkar tuntas jaringan teroris Al Jamaah Al Islamiyah (AJAI). "Jaringan ini dalam terminasi barat disamakan dengan Jamaah Islamiyah," katanya usai menjadi salah satu pembicara dalam Raker Fraksi PDI-P DPR di Hotel Harris, Sabtu (7/1).

Hendro menyatakan AJAI memiliki sebelas angkatan kader inti yang pernah berlatih di Afganistan, Pakistan dan Filipina Selatan. "Sangat sedikit yang bisa kita tangkap dan kita ketahui," ujarnya.

Kondisi masyarakat Poso, menurut Hendro, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Poso yang berbeda agama dan hidup berdampingan, sangat rawan disusupi teroris.

Hal lain, menurut Hendro, menguatnya sektarianisme, makin menurunnya wawasan kebangsaan dan berkurangnya pemahaman terhadap ideologi pancasila pada masyarakat. Hendro mensinyalir adanya infiltrasi ideologis sebagai penyebab turunnya wawasan kebangsaan rakyat Indonesia. "Kalau tidak berhasil mengatasi sektarianisme ini, kita tidak akan bisa berhasil mengatasi konflik antar masyarakat indonesia seperti halnya yang terjadi di Poso dan Ambon," katanya.

Thoso Priharnowo

Polri Tempatkan 1.500 Pasukan Organik di Poso
Palu, Kompas

Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara RI) menempatkan 1500 pasukan organik di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), guna mendukung kekuatan pengamanan di bekas daerah konflik tersebut.

Wakil Kepala Polda Sulteng Komisaris Besar Soekirno di Palu, Sabtu (7/1), mengatakan penempatan pasukan organik ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Polres Poso, termasuk Polres Ambon, sebagai polres khusus.

Pasukan organik Polres Poso saat ini berkisar 500-600 orang. Dengan demikian, total keseluruhan pasukan organik nanti mencapai 2000 orang.

Personil baru itu direkrut dari beberapa Polda, seperti Polda Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Polda Kalimantan Timur, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama, penambahannya didatangkan dari Polda Bali sebanyak 97 personil. Pasukan tersebut tiba di Poso pada pekan ini. Akan tetapi, sebelum penempatan, mereka menjalani orientasi pengenalan situasi di Mapolda Sulteng. "Pokoknya, kurun tiga bulan ke depan seluruh personil organik tambahan itu sudah bertugas di tempatnya masing-masing," kata Soekirno.

Soekirno mengatakan sebanyak 2000 pasukan BKO (bawah kendali operasi) di Poso akan ditarik secara bertahap setelah seluruh personil organik tambahan yang disiagakan sudah bertugas di daerah baru tersebut.

Sementara, penyebaran pasukan organik tambahan nantinya difokuskan pada wilayah pedesaan/kelurahan sebagai upaya percepatan konsep "community police" yang akan mendukung pemeliharaan keamanan di wilayah yang masih sering didera teror bom dan penembakan misterius.

"Setiap desa/kelurahan di wilayah Poso nanti akan ada penempatan lima polisi organik," kata Soekirno yang mantan Komandan Operasi Pemulihan Keamanan "Sintuwu Maroso" ketika ekskalasi ketegangan di daerah bekas konflik Poso memuncak pada 2000-2002.

Sumber: Ant
Penulis: Prim

Polres Khusus di Poso Polisi Terus Melacak Keberadaan Panther Merah
Palu, Kompas

Untuk mempercepat pengungkapan sejumlah kasus kekerasan dan penegakan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, Kepolisian Resor Poso akan ditetapkan sebagai Polres Khusus. Dengan status baru itu, jumlah personel organik yang akan bertugas di Polres Poso direncanakan mencapai 2.000 orang.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Komisaris Besar Sukirno, Jumat (6/1). "Akhir Januari ini kami rencanakan Polres Poso sudah berstatus Polres Khusus," ungkap Sukirno.

Menurut dia, pembentukan Polres Khusus Poso ini direncanakan pada saat pergantian Kepala Kepolisian Resor Poso dari Ajun Komisaris Besar Soleh Hidayat kepada AKB Rudy Supahriadi. Rencana pembentukan Polres Khusus Poso itu telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutanto.

Beberapa tahun lalu, Polres Poso dimekarkan menjadi tiga Polres, yaitu Polres Poso, Polres Morowali, dan Polres Tojo Una-Una. "Namun, pemekaran Polres Poso itu ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keamanan di Poso dan sekitarnya," tutur Sukirno.

Saat ini, Markas Besar Polri dan Polda Sulteng tengah mempersiapkan untuk perubahan status Polres Poso tersebut, seperti penambahan jumlah personel organik, sarana dan prasarana, serta penambahan logistik.

Jumlah personel polisi yang bertugas di Polres Poso saat ini sekitar 1.200 orang, terdiri dari sekitar 500 personel organik dan 700 personel di bawah kendali operasi Polda Sulteng.

Menurut Sukirno, dalam waktu dekat ini 700 personel BKO itu akan segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, sekitar 1.500 personel akan didatangkan dari beberapa Polda di Indonesia untuk ditempatkan di Poso.

Adanya penambahan jumlah personel keamanan di Poso, baik dari Polri maupun TNI, organik ataupun BKO di Poso, sejak awal ditentang sejumlah tokoh agama dan masyarakat Poso.

Mobil Isuzu Panther

Untuk penyidikan kasus peledakan bom di Pasar Maesa, Palu, Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan masih terus mencari bukti-bukti baru. Sukirno menyebutkan, Tim Laboratorium Forensik telah menemukan serpihan aluminium yang diduga merupakan bahan baku pemicu meledaknya bom di Pasar Maesa.

Polisi masih terus mengejar sebuah mobil Isuzu Panther warna merah yang diduga digunakan pelaku peledakan bom Pasar Maesa. Kecurigaan terhadap mobil itu diungkapkan sejumlah saksi beberapa jam pascaledakan. Namun, sampai kemarin, polisi belum berhasil mengetahui siapa pemilik maupun nomor polisi mobil Panther itu. (REI)