Inkiriwang: Tidak Benar Pemkab Poso Lumpuh
komentar, 7 maret 2006

Bupati Poso, Piet Inkiriwang menyatakan, tidak benar ada-nya pemberitaan yang menga-takan Pemkab Poso lumpuh. Menurutnya, meski aksi demo kalangan PNS berlangsung, namun kegiatan di pemerin-tahannya tetap berjalan seperti biasa. ‘

’Memang dari depan, terlihat kantornya ditutup. Tapi di bela-kang para pegawai tetap be-kerja. Kalau dikatakan lumpuh, berarti pembayaran gaji tidak dilakukan, dan surat-surat yang masuk juga tidak dijawab,’’ ungkapnya ketika diwawan-carai khusus Komentar via tele-pon, tadi (06/03) malam.

Bupati berdarah Kawanua ini juga menambahkan, untuk saat ini, sudah 60 persen pega-wai yang masuk, dan para ka-dis-kadis sudah melakukan ak-tivitasnya seperti biasa. Menu-rutnya, sejumlah pegawai dan pejabat memang sempat takut masuk kantor, karena mereka diteror lewat telepon oleh ke-lompok yang menginginkan di-rinya turun dari jabatan.

‘’Mereka itu diintimidasi dan diteror lewat telepon.’’ Lagian, kata Inkiriwang, ada pegawai yang awalnya ikut mereka (ke-lompok penentangnya, red), tapi sudah sadar dan ingin kem-bali masuk kantor untuk be-kerja seperti biasa, tapi dicegah-cegah kelompok itu dengan menggunakan tekanan-te-kanan.

‘’Saya baru-baru ini menggelar rapat dengan para kadis-kadis selama lima jam, dan diperoleh informasi bahwa mereka me-mang mendapat tekanan,’’ ung-kap mantan legislator Minsel ini. Menariknya, selain para pe-gawai mulai banyak yang ma-suk, para warga Poso juga mulai melakukan pencegatan terha-dap aksi sekelompok massa yang mencoba mengganggu ja-lannya pemerintahan Kabupa-ten Poso.

Sementara itu, Senin (06/03) kemarin, apel pagi berlangsung di semua kantor pemerintahan. Bupati Inkiriwang memimpin langsung apel pagi yang digelar di depan Kantor Bupati Poso. Usai apel, Inkiriwang menggelar rapat tertutup dengan semua kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemkab Poso.

Seperti diketahui, PNS yang menggelar mogok kerja dua pekan terakhir menuntut Bu-pati Ingkiriwang mundur dari jabatannya. Bupati dinilai me-reka telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyalahi aturan.

Kebijakan Piet Ingkiriwang yang dinilai menyimpang di antaranya, menunjuk Camat Poso Pesisir Selatan, Yus Madoli sebagai sekretaris penerimaan CPNS tahun 2005. Kebijakan itu menyalahi ketentuan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Menurut ketentuan BKN, pa-nitia penerimaan CPNS tahun 2005 di daerah diketuai sekre-taris kabupaten dan kabag kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya duduk sebagai sekretaris.

Merespons tuntutan PNS, Inki-riwang mengatakan aksi mogok kerja yang menuntut dirinya mundur hanya digerakan oleh segelintir orang dan kemudian memaksa PNS berpartisipasi.

Sedangkan DPRD Poso me-nyerahkan penyelesaian aksi mogok kerja PNS kepada Bupati Inkiriwang, selain membentuk panitia kerja untuk melakukan penyelidikan terhadap bebera-pa kebijakan bupati yang diper-soalkan PNS.

“Dewan menilai kebijakan bupati masih dapat diperbaiki sehingga tuntutan mundur yang disuarakan PNS belum dapat dipenuhi,” kata Ketua DPRD Poso, Sawerigading Pelima.

Inkiriwang sendiri akan segera melaporkan kejadian ini ke Mendagri. ‘’Saya akan ke Jakar-ta untuk melaporkan hal ini,’’ ka-tanya kepada koran ini.(rik/kcm*)