Kapolres Poso Sempat Kenali Wajah Penembak
Komentar, 27 January 2006

Pelaku penembakan Kapolres Poso AKBP Rudi Sufahriadi te-rus diburu. Identitas pelaku pun sudah dikantongi. “Sekarang masih diusahakan upaya me-nangkap pelaku. Pelaku sudah tercium, tinggal pencarian saja,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutan-to usai menghadiri pemakaman mantan Wapres Sudharmono di Taman Makam Pahlawan Kali-bata, Jakarta Selatan, Kamis (26/01).

Apa pelaku melarikan diri? “Mungkin saja pelaku mencoba menghindari petugas, jadi kita cari,” ujarnya. Sementara itu, se-buah sumber terpercaya di Poso menyebutkan, tidak sulit untuk mengidentifikasi penembak. Pasalnya, Kapolres AKBP Rudi Sufahriadi sempat melihat dan mengenali wajah penembak.

Sumber mengatakan, saat Kapolres berjalan ke sebuah masjid, Selasa 24 Januari dini hari, dua pengendara motor membuntutinya dari belakang dan mendekat. Kapolres pun menyalami mereka dari atas motornya, dan penembak mem-balas salaman kapolres. Tapi tiba-tiba, saat kapolres melirik ke belakang, salah seorang dari pengendara motor telah meng-arahkan pistol ke kepalanya.

Kapolres pun merunduk seca-ra refleks, sehingga tembakan yang hanya berjarak 30 cm itu, meleset. Tapi penembak sempat berhenti motornya untuk meli-hat hasil tembakannya. Kapol-res pun sempat memandang pe-laku, sehingga pelaku langsung lari. “Nah, dari apa yang dilihat kapolres itu, wajah penembak dibikin sketsa,’’ ungkap sumber seraya mengatakan, kemung-kinan motif pelaku menembak kapolres karena mereka mulai resah, sebab sudah banyak anggotanya yang ditangkap po-lisi.(dtc/rik’s)

Minta Vonis Tibo Ditunda, Nico Gara Cs Temui Jaksa Agung

Komentar, 26 Jan 2006. Tiga tokoh agama Sulut, KH Arifin Assegaf, Pdt Nico Gara MA, dan Mgr Joseph Suwatan MSC yang mengatasnamakan Solida-ritas Kemanusiaan untuk Poso-Palu, meminta meminta Kejaksa-an Agung menangguhkan hu-kuman mati Fabianus Tibo, Do-minggus da Silva dan Marinus Riwu, dalam kasus Poso-Palu. Mereka menemui Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasaanudin, Jakarta Se-latan, Rabu (25/01) kemarin.

“Alasannya, karena ditemukan data-data baru yang tidak terungkap di pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung, bahwa Tibo cs bukan aktor yang sesungguhnya. Dia adalah orang yang diaktorkan oleh aktor-aktor intelektual yang bersembunyi dan tidak tersen-tuh dalam pemeriksaan,” kata Ketua MUI Sulut, Arifin Assegaf.

Fabianus Tibo (55), Doming-gus da Silva (38), dan Marinus Riwu (48) dijatuhi vonis pidana mati karena terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat langsung dalam serangkaian kasus pembunuhan secara be-rencana di Poso yang mene-waskan puluhan orang dan menghancurkan ratusan rumah.

“Ketiga orang yang lugu ini hanyalah petani yang tidak tahu apa-apa. Bahkan Tibo itu seorang buta huruf, yang baru bisa menulis setelah lima ta-hun di penjara,” bela Arifin. Pa-da kesempatan yang sama, Pendeta Nico menambahkan, alasan penundaan eksekusi Tibo cs karena ada 16 orang yang diduga berperan dalam kerusuhan di Poso.

“Kalau Tibo cs dieksekusi se-karang seolah-olah 16 orang tersebut tersembunyi. Padahal Tibo cs merupakan saksi mah-kota. Jika langsung dieksekusi mata rantainya akan terpu-tus,” terangnya. Saat ditanya siapa saja dari ke-16 orang yang diduga tersebut, Nico me-nyatakan, dia tidak berwenang untuk mengatakan. “Nanti pasti ada waktunya,” ungkap Tibo.

Sedangkan Uskup Manado Mgr Yoseph Suwatan MSC ketika dihubungi via telepon genggam mengungkapkan, dirinya bersama pemimpin Kristen lainnya Pdt Dr Nico Gara dan Tokoh Islam Sulut KH Arifin Assegaf serta Pastor Jemmy Tumbelaka, fasilitator dari Pusat Kristus dan Perda-maian KWI Nya Verra, penga-cara kondang Jonson Pan-jaitan dan Tim Pembela Hak Asasi Manusia Andi F, memang telah menghadap langsung Jaksa Agung.

Pemimpin tertinggi Umat Katolik se-Keuskupan Manado ini menjelaskan, kedatangan mereka yang menamakan diri sebagai tim solidaritas kema-nusiaan untuk Poso dan Palu menemui Jaksa Agung ini hanya untuk meminta sikap dan ketegasan dari Jaksa Agung perihal penegakan hu-kum, keadilan dan kemanu-siaan untuk kasus Tibo cs yang terancam.

“Kami datang menghadap Jaksa Agung hanya untuk me-minta agar supaya ditegakkan keadilan, hukum dan kemanu-siaan untuk kasus Tibo cs. Tidak hanya kasus Tibo cs, tapi juga kasus-kasus Poso dan Palu lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, tim solidaritas kemanusiaan untuk Poso dan Palu ini meminta agar eksekusi tibo ditunda untuk memberi-kan kesempatan semua pihak yang terkait dengan kasus ini diproses.

“Kami tidak meminta agar Tibo cs dibebaskan dari huku-man eksekusi. Itu sudah men-jadi keputusan tertinggi karena melalui proses hukum. Tapi kami minta agar eksekusinya ditunda untuk dapat mempro-ses pihak lain yang terkait dengan kasus ini, termasuk 16 nama yang diduga berperan dalam kerusuhan Poso. Ini demi menegakkan hukum, keadilan dan kemanusiaan,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, Tibo cs adalah orang-orang sederhana yang hanya berprofesi sebagai petani. “Saya tidak setuju apa yang dikemukakan pengadilan bahwa Tibo cs adalah otak in-telektual dari kerusuhan Poso. Itu tidak mungkin. Masa orang yang sangat sederhana, se-orang petani biasa menjadi otak kerusuhan,” paparnya.

Menurut Uskup Suwatan, kondisi ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses pe-ngadilan. Karena itulah maka timnya ini mendatangi Jaksa Agung untuk meminta penang-guhan eksekusi.

Lantas apa tanggapan Jaksa Agung? Menurut Uskup Suwa-tan, Jaksa Agung menegaskan proses hukum untuk kasus Tibo cs telah selesai, tinggal dilak-sanakan. “Kami memahami pernyataan Jaksa Agung ini dan kami memang tidak meminta hukuman Tibo cs dibatalkan. Yang kami minta adalah pem-berian waktu untuk memproses kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap 16 pelaku yang diduga terkait. Ini dimaksudkan agar hu-kum, keadilan dan kemanusiaan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini dan kasus-kasus lain-nya,” tandasnya.(imo)

Kapolres Poso Didor di Jalan
Komentar, 26 January 2006

Teror kembali terjadi di Kota Poso. Gilanya, korban teror bukan hanya kalangan sipil saja, melainkan seorang polisi yang memegang jabatan Kapolres Poso. Pasalnya, Kapolres AKBP Rudi Sufahriadi saat berjalan ke sebuah masjid, tiba-tiba diserang dengan tembakan oleh dua orang tak dikenal, Selasa (24/01) malam.

Untunglah tembakan itu meleset, dan Rudi tidak terluka sedikit pun. Padahal pelaku menembak dari jarak yang dekat. “Dia ditembak dari jarak sangat dekat, tapi tidak kena karena dua pelaku itu langsung lari,” kata komandan Satgas Poso Kombes Pol Bambang Suedi seperti dilansir detik.com, Rabu (25/01) kemarin.

Menurut Bambang, dua orang pelaku itu berpakaian gelap dan mengendarai motor Yama-ha RX King. “Saat ini, pelaku sedang kita kejar,” tambahnya.Bambang mengaku ini kare-na kekhilafan Rudi sendiri ju-ga, karena berjalan tanpa pe-ngawal pada saat itu. Ditam-bahkannya, pelaku kemungki-nan sudah membaca tindak tanduk Rudi sebagai Kapolres.

“Tidak ada ancaman sebe-lumnya. Ini mungkin orang yang tidak suka saja,” ujar dia. Sementara itu dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Amris Hasan menilai, terjadi-nya penembakan Kapolres Poso Selasa malam 24 Januari menunjukkan kinerja Satgas dan Koopskam tidak efektif, karenanya harus dievaluasi.

Amris meminta kepada pe-merintah segera menentukan sikap atas keamanan Poso. Jika keamanan Poso tidak bisa dikendalikan menurutnya Poso bisa diberlakukan daru-rat sipil.

“Itu menunjukkan Satgas dan Koopskam sama sekali belum efektif. Kalau begitu terus bisa diberlakukan da-rurat sipil supaya bisa dijaga betul yang keluar masuk,” kata Amris Hasan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.Menurutnya, kejadian demi kejadian di Poso ini dikarena-kan cara penanganan tidak menyentuh akar persoalan, sehingga setiap satu kasus di atasi selalu muncul kasus lain. “Yang ditangani bukan akar-nya, bukan dalangnya, tapi ha-nya orang di lapangan yang di-tangkap.

Pemerintah harus mencari akar masalah agar Poso segera kondusif,” tam-bahnya.Pemerintah juga harus meng-optimalkan kerja aparat kea-manan di Poso baik aparat ke-polisian maupun TNI karena ji-ka tidak, apalagi pemerintah lebih mengutamakan Koops-kam akan menimbulkan per-soalan baru di institusi yang ada saat ini. “Kalau Polda dan aparat TNI tidak diaktifkan, nanti bisa menimbulkan sikap diam sehingga terkesan cuek, karenanya harus dievaluasi oleh Koopskam dan peng-aktifan kembali fungsi Polda dan aparat TNI,” terangnya.

Hal sama diungkapkan ang-gota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Boy Saul. Menurut-nya, Koopskam harus bekerja lebih giat. Kejadian ini menun-jukkan kerja Koopskam masih belum maksimal. Dia meng-usulkan agar pemerintah be-tul-betul mengkaji penanga-nan keamanan di Poso.

“Kalau begini terus apa boleh buat, saya setuju dengan da-rurat sipil,” ujarnya.(dtc/*)

KAPOLRES POSO DITEMBAK
Poskota, Kamis,1/26/2006 7:28:00 AM

JAKARTA - Kapolres Poso, Sulteng, AKBP Rudi Sufahriadi, lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan dua lelaki tak dikenal, Selasa (24/1). Dua penembak gelap memberondongkan peluru dari jarak dekat saat Kapolres sedang berjalan kaki menuju mesjid. Setelah melempaskan tembakan, dua pria tersebut melesat kabur menggunakan sepeda motor jenis RX King. Kapolres yang saat itu berjalan sendirian lolos dari maut karena peluru yang ditembaki hanya sekitar 30 centimeter tak mengenai sasaran. Rudi belum lama menjabat sebagai Kapolres, sebelumnya ia bertugas di Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok.

Kita sedang menyelidiki siapa pelaku penembakan tersebut, kemungkinan pelaku adalah orang yang selama ini sering membuat kekecauan di wilayah itu, kata Kabid Penum Humas Polri Kombes Pol Bambang Kuncoko saat dikonfirmasikan kemarin.

Menurut Bambang, pelaku jelas orang yang tak ingin wilayah Poso aman. Dia belum bisa menyebutkan darimana kelompok pelaku tersebut karena kasusnya sedang diselidiki. Pasca penembakan kapolres, pengamanan di wilayah Poso kini ditingkatkan.

Ditembak dari Dekat, Kapolres Poso Selamat
Rabu, 25 Januari 2006 09:21 WIB

TEMPO Interaktif, Poso: Kepala Kepolisian Resort Poso, Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Ludi Sufahriadi selamat dari percobaan pembunuhan. Meski ditembak dari jarak dekat, ia selamat.

Menurut informasi yang dikumpulkan Tempo di lapangan, Ludi ditembak sepulang dari menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Raya Poso. Penembak mengendarai sepeda motor, yang langsung tancap gas usai melepaskan peluru.

Menurut Komandan Satuan Tugas Poso Komisaris Besar Bambang Suadi, Ludi pergi tanpa pengawalan di wilayah konflik itu. "Ia ditembak dari jarak 30 centimeter," katanya.

Pemerintah membentuk satuan tugas pengamanan guna menstabilkan wilayah ini. Beberapa pekan lalu, sebuah bom meledak di pasar penjualan daging babi yang menewaskan empat orang. Darlis Muhammad

Bupati Poso, Piet Inkiriwang
komentar, 24 jan 2006

Ini Adalah Rencana Tuhan yang Indah MENJADI seorang bupati di daerah yang sering dilanda teror bom dan aksi pembunuhan sadis, bukanlah tugas yang gampang. Orang lain mungkin akan berpikir seribu kali untuk menjalankan tugas tersebut. Tapi bagi Piet Inkiriwang, demi panggilan tugas dan pelayanan di daerah yang pernah dilanda konflik tersebut, mantan Kapolresta Bitung ini rela menanggalkan jabatan ‘enak’ sebagai legislator di Minsel (Minahasa Selatan).

Tapi memang keinginan Inki-riwang untuk mengabdi di Poso, bak gayung bersambut. Rakyat pun mengusungnya sebagai ke-pala daerah dan dilantik sebagai Bupati, Kabupaten Poso, 30 Agus-tus 2005 silam. Begitu menjalan-kan tugas, mantan Kepala SPN Ka-rombasan ini tidak berpangku kaki. Tak hanya melakukan mara-thon ke pelosok Kabupaten Poso, tapi juga bolak-balik Jakarta ka-rena dipanggil presiden dan men-teri untuk membahas penangan-an Poso yang terus bergejolak. Se-bagai seorang mantan petinggi polisi, Inkiriwang pun mengusung konsep-konsep penanganan yang tepat, bersama diturunkannya Densus 88 di daerah tersebut.

Hebatnya lagi, dia mampu meng-galang segenap elemen masyara-kat di kabupaten tersebut. Kini, Inkiriwang makin dicintai rakyat-nya. Lima bulan pun berlalu. Da-lam waktu yang tergolong singkat, Inkiriwang melakukan perubahan besar-besaran di sana, dan dires-pons Presiden SBY dengan menge-luarkan Inpres penanganan konflik Poso.

Poso kini berangsur aman. ‘’Ini memang rencana Tuhan yang in-dah,’’ kata Inkiriwang ketika dite-mui koran ini saat menghadiri pertemuan kepala daerah-kepala daerah bersama Presiden SBY di Manado. Bahkan untuk pertama kalinya, Inkiriwang mampu meng-gelar Natal bersama di Poso yang turut dihadiri kalangan Muslim di sana, pada malam hari.

‘’Sudah tujuh tahun, tidak ada yang berani menggelar Natal pada malam hari. Tapi di bawah kepe-mimpinan Bapak Piet Inkiriwang, acara Natal itu terlaksana,’’ ung-kap sejumlah warga Poso kagum. Menanggapi hal ini, Inkiriwang hanya mengatakan, bahwa se-mua ini berkat pertolongan Tu-han. Lagian memang masyarakat Poso, tidak ingin lagi kekacauan. ‘’Masyarakat Poso ingin hidup damai,’’ katanya.

Sebenarnya, kata Inkiriwang, yang menginginkan Poso tidak aman dan kacau, adalah sejumlah oknum-oknum yang ingin menu-tup-nutupi kesalahannya dengan mengalihkan pada masalah lain. Tapi kini semua sudah terungkap. Bahkan tidak sedikit otak pelaku sudah diamankan di Jakarta. Namun begitu, Inkiriwang belum merasa puas. Menurutnya, Poso harus dibangun untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Dia sendiri menyadari, bahwa dirinya mencalonkan diri di Poso, merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah baginya. “Ini merupakan rencana Tuhan yang patut disyukuri,’’ ungkap Inkiri-wang yang sempat turun delapan kg berat badannya ketika memulai tugas di daerah tersebut.(*/rik)

Aksi Kekerasan di Poso dan Disinformasi
Kompas cetak, Senin, 23 Januari 2006

Jika keamanan merupakan parameter terlaksana atau tidaknya fungsi pemerintahan, di Poso, kota kabupaten berpenduduk lebih kurang 200.000 jiwa di Sulawesi Tengah, hal itu baru sebatas janji.

Hingga sekarang aksi kekerasan masih terus bergulir. Upaya memadamkannya sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, kemudian menyusul Gus Dur, Megawati, dan saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum membuahkan hasil.

Kehidupan warga Poso tetap dihantui ketakutan dan kecemasan. Setiap saat bom maupun penembak gelap dapat mencabut nyawa mereka. Belum lagi kekhawatiran akan pecahnya kembali perang agama. Sementara saling curiga dan ketidakpastian menjalar di semua sektor. Kini teror mendikte irama kehidupan di Poso.

Pemerintah sendiri telah mengerahkan ribuan aparat TNI/Polri sejak pecahnya konflik komunal tahun 1998. Namun, baku tembak antar-aparat keamanan justru berulang kali terjadi. Alhasil, kehadiran mereka ikut menambah daftar peristiwa kekerasan di Poso.

Meningkat, kualitas kekerasan
Aksi kekerasan di Poso bermula dari konflik komunal yang dipicu oleh para elite politik lokal saat memperebutkan jabatan bupati dan wakilnya tahun 1998. Kesepakatan Malino berhasil menghentikannya. Namun, provokasi aksi kekerasan agar pecah kembali konflik komunal masih berlangsung hingga saat ini.

Untuk mengatasinya, Pemerintah RI tetap tidak beranjak dari rumus yang dipraktikkan sejak Indonesia merdeka, yakni mengirim kekuatan militer dan polisi. Dalam rumus keamanan demikian, aksi kekerasan diasumsikan segera akan padam.

Maka, dari tahun ke tahun para pejabat tidak bosan-bosannya menyatakan, Keamanan di Poso makin membaik. Padahal, fakta menunjukkan kualitas kekerasan makin ekstrem. Contohnya, tahun-tahun sebelumnya hanya dikenal bom ukuran kecil. Belakangan mulai digunakan berskala besar. Korbannya tidak lagi satu-dua orang, melainkan puluhan orang.

Sama halnya dengan penembak gelap dan pembacokan warga yang kerap terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kini hal tersebut dianggap kuno dan tidak memadai bobot terornya. Sebagai gantinya, muncul favorit baru, yakni memenggal leher korban. Tidak hanya itu, pelaku masih sempat-sempatnya membawa kepala korban dan dibuang di tempat lain.

Lepas dari semua itu, pertanyaannya masih tetap sama. Siapa yang bermain di Poso?

Jaringan jihad internasional
Memenggal leher korban memang sedang tren di dunia terorisme setelah Abu Musab al-Zarqawi memopulerkannya dalam perang Irak. Tujuannya menimbulkan ketakutan di kalangan tentara maupun warga sipil asing yang berada di Irak.

Poso jelas bukan Irak, wilayah operasi Tanzeem Qaedat Al-Jihad Fi Bilad Al-Rafidayn (Organisasi Al Qaeda di Negeri Dua Sungai), yang dipimpin Abu Musab al-Zarqawi. Namun, Kepala Polri (waktu itu) Jenderal (Pol) Da’i Bahtiar menuding Dr Azahari dan Noordin M Top berada di balik ledakan bom di pasar Tentena yang menewaskan 21 orang, 28 Mei 2005. Pendapat yang sama dikemukakan Demak Lubis, Deputi Bidang Keamanan Nasional Menko Polhukam.

Dengan kata lain, jika kedua pria asal Malaysia itu merupakan bagian dari jihad internasional yang difatwakan Osama bin Laden, hubungan antarkelompok jihad bukanlah hal mustahil, termasuk hubungan dengan Zarqawi yang menyatakan kesetiaannya pada Bin Laden. Maka, tidak mengejutkan aksi teror memenggal leher korban begitu cepatnya disosialisasikan.

Beberapa laporan International Crisis Group menunjukkan, kelompok Jemaah Islamiyah (JI) sejak awal sudah membangun selnya di Poso dan aktif bermain dalam konflik agama. Sementara dalam bukunya, Menggugat Jemaah Islamiyah (2005), Nasir Abas menulis, konflik Poso sangat strategis dalam pemikiran geopolitik JI.

Menurut mantan ketua Mantiqi III JI, yang membawahi Mindanao Selatan, Sabah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi, kelompok JI berkepentingan konflik Poso berlarut-larut. Keadaan demikian membuka jalan bagi JI membangun markas tetap dan kekuatan militernya.

Dikendalikan dari Poso
Poso yang tadinya aman dan tenang berubah menjadi episentrum aksi kekerasan. Dari daerah ini aksi kekerasan diekspor ke daerah lain, termasuk ledakan bom di pasar daging Palu, yang menewaskan 6 orang (31/12/2005). Lagi-lagi aparat keamanan mengatakan, bahan peledak yang digunakan sama dengan bom Bali II.

Maka, bukan mustahil aksi peledakan bom yang terjadi selama ini dikendalikan dari Poso. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini mengingat beberapa pelaku bom Bali I justru sempat bersembunyi di daerah ini, termasuk Dul Matin.

Dul Matin jelas bukanlah teroris amatiran. Pemerintah AS menganggapnya sebagai salah satu orang paling berbahaya di dunia. Untuk itu, dijanjikan hadiah 10 juta dollar AS (lebih kurang Rp 95 miliar) bagi penangkapannya. Dengan kata lain, saat ini Dul Matin merupakan buronan urutan kelima tertinggi hadiahnya di dunia, setelah Bin Laden, Mullah Muhammad Omar, Ayman al-Zawahiri, dan Zarqawi, yang masing-masing berhadiah 25 juta dollar AS.

Masalahnya, pemerintah mengabaikan fakta ini. Sumber permasalahan selalu dirujuk pada pemain lama yang punya kepentingan politik menggoyang pemerintah pusat, termasuk oknum TNI/Polri yang merasa kecewa dengan keadaan sekarang. Ironisnya, pemerintah sendiri tidak bisa menunjuk siapa saja pemain tersebut.

Belakangan malah dimunculkan pemain baru, yakni para koruptor. Mereka disebut mengacaukan keamanan untuk mengalihkan perhatian. Namun, setelah para koruptor dipenjarakan, aksi kekerasan masih terus berlangsung.

Fakta ini mengingatkan kita pada disinformasi peristiwa serangan bom malam Natal 2000. Pada waktu itu para analis menyebut keterlibatan Jalan Cendana. Analis lain menyebut oknum intelijen dan TNI. Setelah letih menganalisis, tudingan diarahkan kepada GAM.

Disadari atau tidak, disinformasi demikian sedang bergulir. Kita menelannya bulat-bulat. Sebaliknya, meragukan fakta. Akibatnya, kasus Poso tidak bisa diungkap dan aksi kekerasan bergulir terus hingga sekarang.(MT)

Pangdam: Oknum TNI AD Terlibat di Poso, Saya Libas!
Komentar, 19 Jan 2006

Berkembangnya isu dugaan keterlibatan oknum TNI AD dalam sejumlah peristiwa berdarah di Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, mendapat bantahan keras Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno SIP SH MBA.

“Setahu saya itu tak ada. Namun bila ada, pasti saya libas,” tandas Sampurno ke-marin (18/01). Namun dirinya tak mau tinggal diam, sebab diakui jenderal bintang dua ini pihaknya terus melakukan pengusutan. Tak hanya itu, upaya untuk memperkecil ruang gerak para buronan pengacau di Poso masih dila-kukan jajarannya. “Prinsipnya kami serius mau mengaman-kan daerah Poso,” tegasnya lagi usai diterima Walikota Tomo-hon Jefferson Rumajar SE di kantor Pemkot Tomohon.

Mengenai dugaan wilayah perbatasan di Sulawesi kini marak dijadikan transit pela-rian sejumlah buronan teroris, menurutnya terus dipantau jajarannya dengan melibatkan kerjasama dengan aparat kepolisian. Dia juga meminta peran masyarakat untuk ikut mendukung tugas-tugas aparat.

“Memang diakui wilayah perbatasan potensial dijadikan pelarian para pengacau. Namun kami tidak tinggal diam karena itu pemantauan terus dilakukan,” tambahnya. Lebih jauh, ditanyakan soal kemung-kinan wilayah Sulut kini di-jadikan tempat persembunyian buronan kelas kakap Noordin M Top, menurut Sampurno itu bisa saja terjadi. Namun diri-nya yakin, ancaman teror kecil terjadi di wilayah ini. “Kenapa demikian, karena orang-orang di Sulut baik hati dan tak ingin rebut-ribut,” tuturnya dengan mimik serius.(eky)

Rada Sulteng, Minggu, 15 Januari 2006
Yonkav dan Brimob Ditarik dari Poso

JAKARTA - Berangsur-angsur, kekuatan Polri dan TNI nonorganik di Palu dan Poso, Sulawesi Tengah, akan ditarik. Sebagai ganti, posisi yang kosong itu akan diisi personel baru. Tapi, personel baru tersebut akan ditempatkan secara organik, melebur pada satuan-satuan yang telah ada di sana. Informasi itu disampaikan Komandan Koopskam Sulteng Irjen Pol Paulus Purwoko.

"Sesuai rencana yang telah digariskan, pasukan nonorganik di sini akan diganti dengan yang organik," katanya.
Rencana itu termasuk pada Yon Kavaleri yang sempat terlibat ketegangan dan aksi buang tembakan dengan Brimob di Poso 10 Januari lalu. "Hanya, untuk yang TNI, kita belum tahu jumlah pastinya berapa yang akan ditarik," lanjut Paulus yang juga menjabat Kadiv Humas Polri tersebut.

Sementara itu, Brimob yang selama ini di BKO (bawah kendali operasi) di Poso, menurut Paulus, berjumlah sekitar 600 personel. Dengan tambahan ini, jumlah kekuatan Brimob di Sulteng mencapai 1.300-1.350 personel. Yang nonorganik (BKO) itulah yang akan ditarik dan nantinya diganti sekitar 1.100 bintara yang baru lulus.

"Bintara-bintara itu nantinya ditaruh di desa-desa," lanjutnya.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Oegroseno membenarkan bahwa Yon Kavaleri akan ditarik. Rencananya, upacara penarikan digelar di Poso pagi ini. Namun, Oegroseno menegaskan, itu sama sekali tak ada kaitannya dengan peristiwa gesekan dengan Brimob tersebut.

"Mereka sudah 14 bulan di sini," ujarnya. Sedangkan jadwal penarikan Brimob BKO, menurut Oegroseno, hingga sekarang masih belum jelas. Sebab, masih menunggu para bintara itu lulus lebih dulu.

Di bagian lain, Andi Ipong dan M. Yusuf, aktor yang dituduh polisi melakukan serangkaian aksi kekerasan di Poso dan kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, akan mengirimkan surat keberatan ke Pengadilan Tinggi Sulteng. Hal itu disampaikan pengacara kedua orang tersebut, Harun Nyak Itam, saat dihubungi kemarin.

Keberatan itu berawal dari turunnya surat perpanjangan penahanan kliennya tersebut oleh PT Sulteng yang memberikan perintah penahanan mulai 21 Januari hingga 18 Februari. Padahal, surat penahanan yang ditandatangani penuntut umum belum habis dan masih berlaku hingga 20 Januari nanti.

"Belum juga habis surat penahanan penuntut umum, tapi PT Sulteng sudah mengeluarkan surat perpanjangan pada 2 Januari lalu. Ini terlalu kentara rekayasa untuk tetap menahan klien kami itu," lanjut Harun.

Jika surat keberatan itu tidak digubris PT Sulteng, Harun yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim Poso mengancam akan mempraperadilankan PT Sulteng. "PT Sulteng itu main memperpanjang penahanan seseorang apa sudah paham resume BAP milik klien kami, " ujarnya. (naz)

Darurat-Sipilkan Saja Poso!
Komentar, 12 Jan 2005

Komando Operasi Keamanan (Koopskam) yang dibentuk dinilai tidak punya gigi untuk mengatasi masalah keamanan di Poso. Sehingga Anggota DPR pun mengusulkan agar di-terapkan darurat sipil saja di daerah tersebut, menyusul masih maraknya aksi teror bom.

Usulan ini disampaikan ang-gota Komisi I, Jeffrey Johanes Massie dan Boy Saul. Menurut Massie, ledakan bom hampa di kantor satgas penanganan konflik Poso sangat meleceh-kan pemerintahan SBY-JK.

“Kalau pemerintah sudah tidak punya pilihan lain dan kewalahan mengatasi Poso, apa boleh buat. Saya setuju diberlakukan darurat sipil,” kata Jeffrey di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/01).

Politisi dari Partai Damai Sejahtera ini menilai koordi-nasi antaraparat BIN, Polri, dan TNI sangat lemah, kendati sudah dibuat Koopskam. “Ini sangat memalukan kalau pe-merintah tidak segera menga-tasi,” ujarnya seraya menya-takan prihatin juga atas kejadian baku tembak antara oknum aparat TNI dan Brimob.

Dalam kesempatan terpisah, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Boy Saul me-nyampaikan hal yang sama. “Ka-lau Poso tidak bisa diatasi dengan cara seperti ini, maka harus ada darurat sipil agar penanganan keamanan di Poso dilakukan secara komprehensif,” kata Boy.

Untuk itu, menurut Boy, per-lu dilakukan sosialisai darurat sipil kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketakutan. Konsekuensinya, perlu penam-bahan pasukan dari TNI dan kepolisian.

“Karena petugas keamanan pun sudah terancam, saya akan dorong usul ini pada ra-pat komisi dengan jajaran Menko Polhukam nanti,” ce-tusnya seperti dikutip detik.com.

Pada bagian lain, pihak Polri menyatakan, pelaku peledakan di Poso Selasa, 10 Januari diduga untuk memancing kekisruhan. Mereka dituding tidak senang dengan keadaan Poso yang kondusif. “Ini tantangan buat Polri,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan di Mabes Polri, Rabu (11/01).

Dugaan ini, menurut Anton, diperoleh dari hasil inventarisasi kejadian, yaitu ledakan yang berasal dari petasan dan bom hampa di kantor Satgas Pena-nganan Poso. “Tim Gegana me-nemukan serpihan kertas, dan saat ini sedang diperiksa secara intensif,” tuturnya.

Sementara menyangkut pe-nyelidikan bom Palu yang me-ledak pada 31 Desember 2005 lalu, kata Anton, Polda Sulteng telah melakukan konfrontir antara saksi Mulyono dengan pria berinisial BD. “Ada dugaan mereka saling mengenal,” kata Anton. BD merupakan pemilik bengkel yang masih diperiksa sebagai saksi.(dtc/dtc)

Wapres Sesalkan Insiden TNI-Polri di Poso
KCM, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2006, 12:28 WIB

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyesalkan terjadinya bentrokan antara TNI-Polri di Poso. "Tentu kita sesalkan itu," kata Wapres di sela-sela penyembelihan hewan kurban di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/1).

Wapres telah mengecek atau meminta informasi mengenai peristiwa di Poso tersebut tadi pagi. Wapres memperkirakan bahwa peristiwa tersebut hanya salah pengertian saja. "Saya kira salah pengertian saja," katanya.

Sebelumnya , Panglima Kodam VII Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno membantah telah terjadi bentrokan yang melibatkan anggota TNI menghadapi anggota Polri di Poso, Sulawesi Tengah. "Informasi itu gombal," katanya.

Arief menegaskan, TNI dan Polri saat ini justru sedang melakukan patroli bersama untuk mengamankan perayaan hari raya Idul Adha. "Jadi kita sedang duduk-dubuk berkoordinasi untuk melakukan pengamanan bersama menjelang dan saat perayaan Hari Raya Idul Adha," ujarnya.

Sumber: Ant
Penulis: Nik

Koopskam: Ledakan di Depan Satgas Poso Bukan Bom
KCM, Palu, Rabu, 11 Januari 2006, 16:04 WIB

Berita Terkait:
Komandan Komando Operasi Pemulihan Kemananan (Koopskam) Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Paulus Purwoko mengatakan bahwa ledakan yang terjadi di depan kantor sekretariat Satgas Penanganan Masalah Poso di Jalan Pulau Timor, kota Poso, bukan bersumber dari bom. "Sumber ledakannya dari mercon yang kekuatannya seperti bom rakitan," katanya di Palu, Rabu (11/1).

Menurut dia, beberapa menit setelah kejadian tim dari laboratororium forensik Polri bekerjasama dengan petugas reserse segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), guna mengumpulkan serpihan ledakan sekaligus meminta keterangan para saksi yang ada di sekitarnya.

"Tapi, sejauh ini belum diketahui perkembangan hasil penyelidikan sebab masih dalam analisis petugas," ujarnya dan menambahkan sesuai serpihan yang sudah dikumpulkan sementara ini sumber ledakan itu mirip dengan yang terjadi di dekat Gereja Sion Poso pada Selasa malam (9/1).

Mengenai motivasi kedua ledakan beruntun itu sendiri, Purwoko yang juga Kepala Divisi Humas Mabes Polri tersebut menduga sebagai bentuk teror yang bertujuan meresahkan masyarakat Sulteng, khususnya di Kabupaten Poso yang belum lama dilanda konflik horizontal. Tapi untuk kepastiannya, kata dia, tentu setelah ada pelakunya tertangkap dan menjalani pemeriksaan. "Kita terus mengusut dan kejar para pelakunya sampai tertangkap," ujarnya.

Dia menambahkan aparat keamanan gabungan Polri dan TNI dewasa ini meningkatkan pengawasan di pintu masuk-keluar seluruh wilayah Sulteng, termasuk melakukan razia dadakan di berbagai tempat yang dicurigai. "Tindakan ini dilakukan selain sebagai upaya pencegahan dini terjadinya aksi kekerasan susulan dan teror bom yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda, sekaligus menangkap oknum-oknum yang dicurigai untuk dimintai keterangan," kata Purwoko menambahkan.

Sebuah ledakan terjadi di depan kantor Sekretariat Satgas Penanganan Poso di Jalan Pulau Timor, Poso Kota, sekitar pukul 02.30 WITA. Ledakan yang terdengar hingga radius 300 meter di tengah umat Islam setempat bersilaturahmi dari rumah ke rumah merayakan hari raya Idul Adha itu tidak menimbulkan korban dan kerusakan bangunan, kecuali rumput di sekitar TKP hangus terbakar. Polisi menduga sumber ledakan bersumber dari mercon besar yang dilepaskan oleh seorang pengendara sepeda motor, lalu kabur ke arah kegelapan malam.

Sumber: Ant
Penulis: Nik

Aparat TNI Vs Brimob Baku Tembak di Poso
Komentar, 11 Jan 2006

Poso terus didera kerusuhan. Kerusuhan kali ini terjadi antara pasukan TNI dan Brimob. Ke-dua kesatuan ini bahkan sem-pat baku tembak. Namun de-mikian, dilaporkan tidak ada kor-ban luka maupun tewas dalam peristiwa ini.Bentrok senjata api antara Ba-talion Kavaleri TNI BKO dengan Satuan Brimob Kelapa Dua BKO Polda Sulteng itu, terjadi, Senin (09/01) sekitar pukul 18.00 WITA di Poso. Baku tembak di-picu sweeping yang digelar oleh Yonkav di Tugu Kota, Jalan Sumatera, Poso. Demikian lansir detik.com, kemarin.

Menurut versi TNI, peristiwa itu berawal ketika Yonkav (Batalyon Kaveleri) melakukan sweeping. Saat itu ada anggota Brimob yang tidak memakai pakaian dinas melewati tempat dilakukan sweeping. Aparat Brimob itu menegur aparat TNI karena melakukan sweeping di jalan. Bahkan dia sempat me-marahi aparat TNI tersebut. Terjadi lah cekcok mulut di antara keduanya.

Karena tak senang, anggota Yonkav itu melaporkan ke ke-satuannya. Lalu sekitar pukul 18.00 WITA, datanglah sekitar 10 orang anggota Yonkav un-tuk meluruskan masalah itu ke Hotel Alamanda tempat Bri-mob Kelapa Dua itu ber-markas. Namun belum sempat tiba di markas itu, 10 anggota Yonkav itu tiba-tiba diberondong tembakan sekitar 10 menit. Mereka tidak melakukan ba-lasan.

Namun menurut versi polisi, sempat ada cekcok anta-ra aparat TNI dan Polri di Pasar Sentral, Poso. Dan yang memu-lai percekcokan itu adalah TNI.Keterangan yang diperoleh dari warga setempat mene-rangkan, sempat terjadi baku tembak antara TNI dan Brimob di Jalan Sumatera. Jalan ini memang menjadi tempat bagi markas Polres Palu, Pasar Sen-tral dan Asrama Polri. Baku tembak antara TNI dan Brimob membuat panik warga se-tempat.

Kapolres Poso AKBP Rudi Su-fahriadi menyatakan, bentrok senjata antara TNI dan Polri terjadi karena hanya kesalah-pahaman orang per orang dan bukan kesatuan. Saat ini masih dicarikan jalan keluar-nya untuk mempertemukan para komandan dari kedua kesatuannya. Sementara Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyesal-kan terjadinya bentrokan antara TNI-Polri di Poso. “Tentu kita sesalkan itu,” kata Wapres di sela-sela penyembelihan hewan kurban di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (10/01).

Wapres telah mengecek atau meminta informasi mengenai peristiwa di Poso tersebut. Wapres memperkirakan bahwa peristiwa tersebut hanya salah pengertian saja. “Saya kira sa-lah pengertian saja,” katanya.Sebelumnya , Panglima Ko-dam VII Wirabuana Mayjen TNI Arief Budi Sampurno memban-tah telah terjadi bentrokan yang melibatkan anggota TNI menghadapi anggota Polri di Poso, Sulawesi Tengah. “Infor-masi itu gombal,” katanya.

Arief menegaskan, TNI dan Polri saat ini justru sedang me-lakukan patroli bersama untuk mengamankan perayaan hari raya Idul Adha. “Jadi kita se-dang duduk-dubuk berkoordi-nasi untuk melakukan penga-manan bersama menjelang dan saat perayaan Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.(dtc/kcm)

Sebuah Ledakan Keras Kembali Guncang Poso
Selasa, 10 Januari 2006 18:05 WIB

TEMPO Interaktif, Poso:Sebuah ledakan keras yang diduga bom hampa meledak di depan gereja Zion di daerah Bone Sompe, Kota Poso. Ledakan itu terjadi pada saat warga muslim Poso melakukan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha.

Menurut Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah, Irjen Paulus Purwoko Tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Polda Sulteng lalu menyisir di sekitar daerah itu. Dalam penyisiran tersebut ditemukan sebuah bungkusan kecil yang bahannya dari pembungkus kertas timah.

Namun tim Jihandak tidak menemukan adanya unsur-unsur bom seperti, detonator, kabel atau baterai di tempat kejadian. "Jadi ini bukan bom, hanya ledakan keras saja, mungkin ada orang iseng yang meledakkan," ungkapnya.

Meski begitu, polisi tetap melakukan olah tempat kejadian perkara sebagai bentuk perhatian serius Polisi. "Bisa jadi ledakan ini bisa meresahkan masyarakat jadi kita tetap perhatikan," tukas Paulus.

Ia berharap pihak intelijen di Poso dapat bekerjaserius dalam mengungkap jaringan kekerasan yang selamaini bermain di Poso.
Darlis

Lima Kantor Dinas Pemerintahan di Poso Terbakar
Selasa, 10 Januari 2006 18:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lima Kantor dinas pemerintahan kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, ludes dilalap api, Selasa (10/1) pukul 13.00 Wita.

Kelima kantor tersebut adalah Kantor Dinas sosial, Kantor Kas Daerah, Kantor Badan Pengawasan Daerah (Bawasda), Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Kesehatan. Kantor Kas Daerah, Bawasda dan dinas Kesehatan rata dengan tanah.

Kepala Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah Irjen Pol Paulus Purwoko menengarai api berasal dari Kantor Kas Daerah. Karena bangunan itu sudah tua sehingga api cepat merembet ke kantor disebelahnya.

"Bangunan itu sudah tua ditambah angin kencang sehingga api cepat menjalar kebangunan lain," kata dia.

Kebakaran hebat itu tak segera dapat diatasi karena mobil pemadam kebakaran hanya satu unit, sementara dalam pengisian air kedalam tangki mobil tersebut membutuhkan waktu 45 menit. "Jadi memang serba terlambat," ujar Paulus.

Polisi belum memberikan tafsiran soal kerugian yang diderita Pemerintah Poso akibat kebakaran tersebut. Ia juga belum mengatahui soal penyebab kebakaran itu. "Kami masih selidiki apakah kantor tersebut sengaja dibakar atau terbakar sendiri," ujarnya.
Darlis

Bom Hampa Meledak di Depan Kantor Satgas Poso
Kompas online, Palu, Rabu, 11 Januari 2006, 00:00 WIB

Sebuah bom hampa meledak di depan Kantor Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Poso yang terletak di Jalan Pulau Timor Kelurahan Gebang Rejo, kota Poso, Selasa (10/1) malam

Ledakan bom di depan kantor lembaga bentukan Menko Polhukam itu terjadi sekitar pukul 20.30 Wita dan letusannya terdengar hingga radius 500 meter. Tidak ada korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat ledakan tersebut.

Sesaat setelah kejadian polisi yang tiba di tempat kejadian perkara (TKP) langsung melakukan penyisiran, memasang garis polisi (police line) serta melakukan olah TKP.

Kapolres Poso AKBP Supharyadi mengatakan, ledakan di depan Kantor Satgas Poso yang dipimpin Brigjen Pol Bambang Suedi itu merupakan teror, namun pelaku dan motif peladakan masih dalam penyelidikan polisi.

"Penyelidikan masih berlangsung, yang jelas ini teror," katanya.

Sebelumnya, keberadaan Satgas Poso di bekas daerah konflik itu oleh sebahagian tokoh masyarakat setempat dinilai tidak efektif sebab pola kerjanya sama dengan kepolisian, yakni penyidikan kasus kekerasan.

"Masalah keperdataan masyarakat pasca konflik tidak tersentuh, Satgas hanya sibuk mengurusi kasus kekerasan terbaru yang juga sudah ditangani polisi," kata Ketua Forum Silatuhrahmi dan Perjuangan Ummat Islam Poso, Adnan Arsal.

Ketua Majelis Sinode GKST (Gereja Kristen Sulteng) Pendeta Damanik menyatakan satgas Poso belum menyentuh persoalan Poso secara konprehensif sebagaimana yang diamanatkan dalam instruksi presiden.

Sumber: Ant
Penulis: Dna

Polisi dan TNI Baku Tembak, Poso Tegang
Senin, 09 Januari 2006 23:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:POSO--Aparat keamanan di Poso, Senin (9/1), sekitar pukul 18.30 terlibat baku tembak. Mereka saling membuang peluru ke udara selama hampir tiga puluh menit.

Tidak diketahui asal-muasal penyebab peristiwa itu. Tapi, yang pasti Senin sore itu terjadi tembak-menembak antara aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan polisi. Posisi TNI berada di wilayah Lawanga. Kawasan itu merupakan Markas Kodim Poso. Sedangkan posisi polisi berada di Jalan Pulau Sumatera. Jarak antara Markas Polres Poso dan Kodim sekitar satu setengah kilometer.

Aparat polisi berasal dari kesatuan Brimob Kelapa Dua, Jakarta, yang bermarkas di Jalan Bali. Sementara dari TNI adalah pasukan kaveleri yang bermarkas di Markas Kodim.

Seorang warga Poso, Iskandar, yang dihubungi mengatakan peristiwa itu terjadi hampir setengah jam. ”Saya dengar rentetan bunyi tembakan saling berbalasan. Persis perang yang kita nonton di film,” ujarnya.

Peristiwa itu terjadi ketika warga masih ramai berlalu-lalang dan hendak pulang berbelanja dari Pasar Inpres Poso untuk keperluan Idul Adha. Kontan saja, kata Iskandar, situasi di Jalan Pulau Sumatra—jalan teramai dan utama di Poso—kosong.

Akibat situasi ini, kota Poso tegang. Warga yang sudah bersiap-siap melakukan pawai takbir Idul Adha terpaksa ditunda. Pemerintah daerah Poso dan tokoh-tokoh agama masih merundingkan jadi tidaknya pawai takbir itu.

Kepala Polisi Daerah Poso, Ajun Komisaris Besar Polisi Rudy Sufahriadi, sudah menemui Komandan Distrik Poso, Letnan Kolonel Indra Maulana Harahap. Pertemuan itu meredakan ketegangan dua institusi penjaga keamanan itu. Rudy tak menyebutkan masalahnya sehingga terjadi baku tembak itu. ”Ini persoalan miskomunikasi saja,” ujarnya.

Darlis

Dua Peleton Anggota Polda NTB Ditempatkan di Poso
Selasa, 10 Januari 2006 02:27 WIB

TEMPO Interaktif, Mataram:Sedikitnya 48 personel atau dua peleton anggota Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi ditempatkan ke Polres Poso, Sulawesi Tengah. Penempatan itu sesuai telegram Mabes Polri ke Polda NTB untuk alasan kebutuhan polisi dan tingkat kerawanan daerah.

Para polisi tersebut merupakan lulusan Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja Bali dan dari SPN Belanting, Lombok Timur, NTB. Mereka baru lulus pendidikan Sekolah Calon Bintara (Secaba) tahun 2004-2005 lalu.

Menurut Ajun Komisaris Besar Mohammad Basri, Juru Bicara Polda NTB, telegram dari Mabes Polri sudah turun, tinggal pelaksanaan pengiriman dua peleton anggota itu ke Poso. "Mungkin pengirimannya pada pekan-pekan ini," tegasnya saat dihubungi di kantornya kemarin.

Penempatan dua peleton itu dilakukan pada upacara internal. Nantinya, mereka akan resmi menjadi anggota organik Polda Sulawesi Tengah. "Ini pemerataan anggota Polri. Selain juga alasan lain, daerah rawan konflik," kata Basri.

Secara resmi, Polda NTB memang belum pernah mengirimkan anggota ke Polda Sulawesi Tengah dalam jumlah banyak. Tetapi, secara personal ada beberapa anggota polisi dari NTB yang dikirimkan ke kawasan konflik seperti di Kabupaten Poso. Alasannya, karena saat itu jumlah personel Polda NTB juga masih kurang.

Tetapi, dengan telah berdirinya SPN di Belanting, Lombok Timur, kemungkinan polisi yang telah lulus akan memenuhi permintaan penempatan di sejumlah daerah, khususnya di Indonesia bagian timur.

Personel Polda NTB justru kerap dikirim ke Ambon dan ke Nanggroe Aceh Darussalam. Misalnya pada pertengahan tahun 2004, anggota Brimob Polda NTB juga dikirim ke dua daerah yang saat itu masih rentan konflik.

sujatmiko

Anggota TNI dan Polri Bersitegang di Poso
Kompas, Poso, Selasa, 10 Januari 2006, 00:44 WIB

Belasan anggota Bataliyon Kavaleri TNI BKO dari Makasar dan anggota Brimob Polda Sulwesi Tengah (Sulteng) yang merupakan BKO dari Markas Brimob Kelapa Dua Depok (Jawa Barat), Senin (9/1) malam bersitegang akibat kesalahpahaman.

Meski terjadi insiden saling membuang tembakan ke udara, namun tidak ada saling tembak yang mengarah ke satu sama lain.

Keterangan yang dihimpun, kejadian berawal ketika anggota kavaleri TNI sedang ’sweeping’ di Jl. Pulau Kalimantan atau yang biasa disebut Bundaran Jam Kota di Poso. Saat itu melintas dua anggota Brimob Polda Sulteng. Tiba-tiba anggota Yon Kav TNI terlibat cekcok mulut dengan anggota Brimob.

Anggota Yon Kav kemudian mendatangi mess Brimob di Hotel Alamanda untuk mencari tahu siapa anggota Brimob yang cekcok mulut sekaligus menjelaskan persoalan sebenarnya.

Saat itu, sebagian besar anggota Brimob berada di Polres untuk Shalat Maghrib. Di Mapolres di Jl. Pulau Sumatera anggota Polres sudah siaga sementara belasan anggota Kavaleri berdiri di jalan depan Mapolres. Saat itulah terjadi saling melepaskan tembakan ke udara.

Versi TNI menyebutkan, pihak yang melepaskan tembakan pertama kali adalah Polri sehingga dibalas dengan membuang tembakan ke udara. Tidak ada tembakan saling mengarah, hanya tembakan ke udara.

Sedangkan, versi Polri menyebutkan, belasan anggota Yon kavaleri itu yang pertama membuang tembakan ke udara. Warga sekitar lokasi kejadian sempat ketakutan dan mengamankan diri di dalam rumah.

Kapolri Poso AKBP Rudi Sufahriyadi menjelaskan, kejadian ini hanya kesalahpahaman antaranggota. Pasi Ops Kodim 1307 Poso Lettu Inf Jalaluddin menjelaskan hal yang sama bahwa kejadian ini adalah kesalahpahaman.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, sekitar pukul 19.30 WITA berlagsung pertemuan di Mapolres Poso yang dihadiri Kapolres Poso, Kasdim 1307 Mayor Inf Sudarminto, Pasi Ops Kodim Lettu Jalaluddin, Wakapolres Posos Kompol Wayan Andreas dan Wakil Bupati Poso Muchthalib Rumi.

Jalaluddin menjelaskan, masalah sudah bisa diselesaikan di tingkat pimpinan dan malam ini juga dilakukan patroli gabungan antar kesatuan yang melibatkan anggota TNI dan Polri.

Akibat peristiwa tersebut, pawai takbir tertunda dari sedianya pukul 20.00 WITA ditunda hingga pukul 20.30 WITA. Namun pawai tetap berlangsung aman dan tertib.

Sumber: Ant
Penulis: Mbk

Polisi Duga Pelaku Kekerasan di Sulteng Teroris Oportunis
Kompas online, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2006, 06:22 WIB

Kapolda Sulteng (Sulawesi Tengah), Brigjen Pol Drs Oegroseno, menduga para pelaku yang sering kali melakukan tindak kekerasan di wilayah Poso dan Palu adalah teroris oportunis.

"Saya kira bukan jaringan Dr Azahari dan Noordin M. Top karena tak ada kepentingan mereka di Sulteng," kata Kapolda Oegroseno kepada sejumlah wartawan seusai mendampingi Komandan Koopskam Sulteng Irjen Pol Drs Paulus Purwokomelakukan dialog dengan tokoh agama dari unsur Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha di Palu, Senin (9/1) petang.

Keterangan tersebut disampaikan Oegroseno menanggapi analisis seorang pengamat intelijen yang mengungkapkan dugaannya bahwa pelaku aksi-aksi kekerasan di wilayah Sulteng ada dua kemungkinan, yaitu mereka yang masuk dalam jaringan DrAzahari (alm) serta teroris oportunis yang dimanfaatkan oleh kelompok orang yang memang melawan kebijakan pemerintah saat ini karena khawatir kasus kejahatannya terbongkar.

Menurut Oegroseno, besar kemungkinan pelaku aksi-aksi kekerasan di daerahnya kurun beberapa tahun terakhir, seperti peledakan bom serta kekerasan bersenjata lainnya, dilakukan oleh teroris oportunis.

"Kalau pendapat saya cenderung yang kedua (teroris oportunis)," tuturnya, seraya menambahkan tapi kebenarannya tentu setelah ada pelaku yang tertangkap dan dimintai keterangan.

"Saya kira jika pelaku sudah tertangkap, maka akan bisa diketahui apa motivasinya serta siapa-siapa yang berada di balik aksi-aksi tersebut," katanya lagi.

Mengenai pengamanan Idul Adha di Sulteng, Kapolda Oegroseno mengatakan pihaknya mengerahkan 2/3 dari seluruh kekuatan yang ada.

Lokasi-lokasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penjagaan selain fasilitas umum, seperti pelabuhan, bandara, terminal angkutan darat, PT Telkom, PLN, dan rumah ibadah, juga lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan Sholat Idul Adhaserta tempat pemotongan hewan kurban pada Selasa (10/1).

"Pokoknya semua tempat yang terdapat kerumuman orang akan dijaga aparat keamanan," tuturnya.

Sumber: Ant
Penulis: Mbk

Gus Dur: Konflik di Poso dan Palu bukan Konflik Agama
Senin, 09 Januari 2006 05:07 WIB

TEMPO Interaktif, Solo:Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid kembali mengingatkan pemerintah bahwa apa yang terjadi di Sulawesi Tengah bukanlah konflik agama.

Menurut dia, masalah di Poso dan Palu lebih disebabkan karena konflik pejabat lokal setempat. "Karena terjadi perebutan lahan pertanian dan pangkat, bukan pertentangan agama," kata dia di Solo, Minggu (8/1).

Abdurrahman yang biasa disapa Gus Dur, melihat ada perbedaan penilaian mengenai berbagai peristiwa di Sulawesi Tengah antara pemerintah dengan dirinya. Dengan cara pandangnya tersendiri, pemerintah lantas membentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) di daerah tersebut.

"Pemerintah itu sepertinya paling tahu sendiri, padahal yang paling tahu kan rakyat. Saya ini bekas presiden jadi tahu kalau mereka (pemerintah) itu sebenarnya tidak tahu apa-apa," kata dia.

Sebelumnya mantan Kepala BIN, Hendroprijono mengatakankonflik Poso terus terjadi karena pemerintah Indonesiabelum bisa membongkar tuntas jaringan teroris Jamaah Al Islamiyah. Menurut Hendro, kondisi masyarakat Poso, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Poso yang berbeda agama dan hidup berdampingan, sangat rawan disusupi teroris.
Imron Rosyid

Konflik Poso Terus Jika Jemaah Islamiyah Tak Dituntasi
Sabtu, 07 Januari 2006 18:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, menyatakan konflik Poso terus terjadi karena pemerintah Indonesia belum bisa membongkar tuntas jaringan teroris Al Jamaah Al Islamiyah (AJAI). "Jaringan ini dalam terminasi barat disamakan dengan Jamaah Islamiyah," katanya usai menjadi salah satu pembicara dalam Raker Fraksi PDI-P DPR di Hotel Harris, Sabtu (7/1).

Hendro menyatakan AJAI memiliki sebelas angkatan kader inti yang pernah berlatih di Afganistan, Pakistan dan Filipina Selatan. "Sangat sedikit yang bisa kita tangkap dan kita ketahui," ujarnya.

Kondisi masyarakat Poso, menurut Hendro, juga bisa memicu konflik. Masyarakat Poso yang berbeda agama dan hidup berdampingan, sangat rawan disusupi teroris.

Hal lain, menurut Hendro, menguatnya sektarianisme, makin menurunnya wawasan kebangsaan dan berkurangnya pemahaman terhadap ideologi pancasila pada masyarakat. Hendro mensinyalir adanya infiltrasi ideologis sebagai penyebab turunnya wawasan kebangsaan rakyat Indonesia. "Kalau tidak berhasil mengatasi sektarianisme ini, kita tidak akan bisa berhasil mengatasi konflik antar masyarakat indonesia seperti halnya yang terjadi di Poso dan Ambon," katanya.

Thoso Priharnowo

Polri Tempatkan 1.500 Pasukan Organik di Poso
Palu, Kompas

Mabes Polri (Markas Besar Kepolisian Negara RI) menempatkan 1500 pasukan organik di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), guna mendukung kekuatan pengamanan di bekas daerah konflik tersebut.

Wakil Kepala Polda Sulteng Komisaris Besar Soekirno di Palu, Sabtu (7/1), mengatakan penempatan pasukan organik ini merupakan tindak lanjut dari penetapan Polres Poso, termasuk Polres Ambon, sebagai polres khusus.

Pasukan organik Polres Poso saat ini berkisar 500-600 orang. Dengan demikian, total keseluruhan pasukan organik nanti mencapai 2000 orang.

Personil baru itu direkrut dari beberapa Polda, seperti Polda Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Polda Kalimantan Timur, namun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama, penambahannya didatangkan dari Polda Bali sebanyak 97 personil. Pasukan tersebut tiba di Poso pada pekan ini. Akan tetapi, sebelum penempatan, mereka menjalani orientasi pengenalan situasi di Mapolda Sulteng. "Pokoknya, kurun tiga bulan ke depan seluruh personil organik tambahan itu sudah bertugas di tempatnya masing-masing," kata Soekirno.

Soekirno mengatakan sebanyak 2000 pasukan BKO (bawah kendali operasi) di Poso akan ditarik secara bertahap setelah seluruh personil organik tambahan yang disiagakan sudah bertugas di daerah baru tersebut.

Sementara, penyebaran pasukan organik tambahan nantinya difokuskan pada wilayah pedesaan/kelurahan sebagai upaya percepatan konsep "community police" yang akan mendukung pemeliharaan keamanan di wilayah yang masih sering didera teror bom dan penembakan misterius.

"Setiap desa/kelurahan di wilayah Poso nanti akan ada penempatan lima polisi organik," kata Soekirno yang mantan Komandan Operasi Pemulihan Keamanan "Sintuwu Maroso" ketika ekskalasi ketegangan di daerah bekas konflik Poso memuncak pada 2000-2002.

Sumber: Ant
Penulis: Prim

Polres Khusus di Poso Polisi Terus Melacak Keberadaan Panther Merah
Palu, Kompas

Untuk mempercepat pengungkapan sejumlah kasus kekerasan dan penegakan keamanan di Poso, Sulawesi Tengah, Kepolisian Resor Poso akan ditetapkan sebagai Polres Khusus. Dengan status baru itu, jumlah personel organik yang akan bertugas di Polres Poso direncanakan mencapai 2.000 orang.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Komisaris Besar Sukirno, Jumat (6/1). "Akhir Januari ini kami rencanakan Polres Poso sudah berstatus Polres Khusus," ungkap Sukirno.

Menurut dia, pembentukan Polres Khusus Poso ini direncanakan pada saat pergantian Kepala Kepolisian Resor Poso dari Ajun Komisaris Besar Soleh Hidayat kepada AKB Rudy Supahriadi. Rencana pembentukan Polres Khusus Poso itu telah mendapat izin dari Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutanto.

Beberapa tahun lalu, Polres Poso dimekarkan menjadi tiga Polres, yaitu Polres Poso, Polres Morowali, dan Polres Tojo Una-Una. "Namun, pemekaran Polres Poso itu ternyata tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan keamanan di Poso dan sekitarnya," tutur Sukirno.

Saat ini, Markas Besar Polri dan Polda Sulteng tengah mempersiapkan untuk perubahan status Polres Poso tersebut, seperti penambahan jumlah personel organik, sarana dan prasarana, serta penambahan logistik.

Jumlah personel polisi yang bertugas di Polres Poso saat ini sekitar 1.200 orang, terdiri dari sekitar 500 personel organik dan 700 personel di bawah kendali operasi Polda Sulteng.

Menurut Sukirno, dalam waktu dekat ini 700 personel BKO itu akan segera dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, sekitar 1.500 personel akan didatangkan dari beberapa Polda di Indonesia untuk ditempatkan di Poso.

Adanya penambahan jumlah personel keamanan di Poso, baik dari Polri maupun TNI, organik ataupun BKO di Poso, sejak awal ditentang sejumlah tokoh agama dan masyarakat Poso.

Mobil Isuzu Panther

Untuk penyidikan kasus peledakan bom di Pasar Maesa, Palu, Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri dan Polda Sulawesi Selatan masih terus mencari bukti-bukti baru. Sukirno menyebutkan, Tim Laboratorium Forensik telah menemukan serpihan aluminium yang diduga merupakan bahan baku pemicu meledaknya bom di Pasar Maesa.

Polisi masih terus mengejar sebuah mobil Isuzu Panther warna merah yang diduga digunakan pelaku peledakan bom Pasar Maesa. Kecurigaan terhadap mobil itu diungkapkan sejumlah saksi beberapa jam pascaledakan. Namun, sampai kemarin, polisi belum berhasil mengetahui siapa pemilik maupun nomor polisi mobil Panther itu. (REI)