Radar Sulteng, Rabu, 14 Februari 2007
DPO Tinggalkan Wilayah Poso

POSO- Kapolda Sulteng Brigjen Pol Badrodin Haiti menegaskan tidak akan ada penarikan pasukan (BKO) polisi hingga akhir tahun 2007 dari wilayah Poso. Ini mengingat masih adanya 12 DPO (daftar pencarian orang) yang sampai hari ini belum juga mau menyerahkan diri.
"Tidak ada penarikan pasukan. Yang ada hanya pergantian pasukan," jelas Badrodin kepada wartawan saat menghadiri dialog pemuda Poso di Kelurahan Madale, Kecamatan Poso Kota Utara, kemarin (13/2).
Penaggung jawab operasi keamanan di daerah bekas konflik Poso ini, justru akan memaksimalkan keberadaan pasukannya untuk tetap memburu belasan DPO yang tetap ngotot tidak mau menyerah. Bahkan, menurut Kapolda, para DPO yang belum berhasil diringkus tersebut telah meninggalkan wilayah Poso.
"Polisi akan tetap mengejar dan menangkap DPO, baik yang saat ini telah berada di luar Poso, maupun mereka yang telah melarikan diri ke luar Sulawesi Tengah," terang Badrodin Haiti.
Walaupun besar indikasi bahwa 12 DPO telah keluar dari wilayah Kabupetan Poso, namun Kapolda Sulteng Badrodin mengaku sudah mengendus keberadaan mereka (DPO) saat ini. "Ada beberapa tempat yang terindikasi dan teridentifikasi sebagai tempat persembunyian DPO. Karena itu, polisi sedang mengintensifkan pelacakan ini," kata jenderal bintang satu ini, tanpa mau menyebut tempat persembunyian DPO yang dimaksud.
Dirinya juga menjelaskan tidak adanya batas waktu pengejaran terhadap 12 orang yang diduga sebagai pelaku sejumlah aksi kekerasan di wilayah hukum Sulteng tersebut. "Operasi pengejaran kami akan lakukan sampai kapan pun," tegasnya.
KAPOLDA DUKUNG
PENERTIBAN PENDUDUK
Selain membicarakan komitmen polisi untuk menangkap DPO, orang nomor satu di Polda Sulteng ini juga mendukung operasi penertiban penduduk yang tengah diupayakan pemerintah daerah. Menurutnya, penertiban penduduk melalui penerbitan KTP (kartu tanda penduduk) akan efektif mencegah munculnya aksi-aksi kekerasan dan kriminal di daerah Poso.
Sebab setiap penduduk yang keluar masuk di daerah konflik tersebut bakal akan mudah terpantau, baik oleh pemda maupun oleh masyarakat itu sendiri. Tak hanya itu, penertiban penduduk via operasi KTP juga akan membantu tugas polisi dalam memburu DPO. "Dengan penertiban penduduk melalui KTP, kita akan lebih mudah mengidentifikasi keberadaan DPO yang bersembunyi," ujar Badrodin.
Perwira tinggi Polri ini meminta masyarakat, untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif menyangkut operasi penegakan hukum yang dilakukan polisi di wilayah Poso. "Masyarakat tidak usah terpengaruh. Karena isu tersebut sengaja diciptakan oleh orang-orang yang berada di luar Poso, dengan tujuan membuat masyarakat kita resah. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu," katanya. "Apa yang yang perlu diributkan. Wong operasinya sudah prosedural," tambahnya. (bud)