SUARA PEMBARUAN DAILY
Temuan DPRD Poso:
Pembangunan Belasan Proyek Diduga Ada Penyimpangan

[PALU] Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), menemukan indikasi penyimpangan pembangunan belasan proyek pemerintah di daerah ini. Proyek-proyek yang diduga menyimpang itu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Poso tahun 2006 senilai puluhan miliar rupiah. Demikian dikatakan Ketua DPRD Poso, Sawerigading Pelima, di Poso, Rabu (21/2).
Proyek iyu di antaranya, pembangunan gedung sekolah dasar (SD), puskesmas, jaringan air bersih, kantor-kantor desa/kelurahan, pengadaan buku-buku sekolah, dan perangkat komputer yang diduga digelembungkan (mark up).
"Ada bangunan kantor desa yang dindingnya bengkok. Gedung SD yang dindingnya hanya menggunakan kayu-kayu papan bekas ngecor dinding tembok. Campuran pasir dan semen dalam membuat dinding beton juga tidak seimbang sehingga diketuk sedikit saja, dinding-dindingnya sudah tergerus hancur," ungkapnya.
Menurutnya, DPRD Poso pada 5-11 Februari lalu membentuk 5 tim untuk memonitor pekerjaan proyek-proyek APBD Poso 2006, dan hasilnya menemukan sejumlah penyimpangan tersebut.
Penyimpangan lain yang ditemukan, pembangunan jaringan pemipaan untuk sarana air bersih di Desa Tampemadoro, Kecamatan Lage. Pipa-pipa air yang terbuat dari pipa paralon tidak ditanam, melainkan dibiarkan di permukaan tanah sehingga jelas akan mempermudah kerusakan. "Padahal, dalam bestek proyek, pipa-pipa air itu harus ditanam dalam tanah agar tidak mudah rusak," kata Burhanudin Hamzah, anggota DPRD Poso lainnya.
Begitu juga pengadaan buku di sejumlah SD belum direalisasi, padahal tahun anggaran proyek sudah berakhir Desember 2006. Pengadaan komputerisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (PMK) Poso anggarannya juga diduga di-mark up.
"Masak harga satu unit komputer mencapai Rp 12 juta tanpa fasilitas meja. Ini kan tidak masuk akal," kata Asmir Podungge, anggota DPRD Poso lainnya.
Ia melihat proyek-proyek APBD Poso tahun 2006 terkesan dibangun asal jadi oleh pihak kontraktor dan ini semua terjadi karena lemahnya pengawasan dari instansi pengawas melekat di Pemkab Poso.
Persoalan jadi tambah parah karena sebagian dari proyek-proyek itu sudah diserahkan oleh kontraktor pada dinas terkait padahal pembangunannya banyak yang tidak beres.
Terhadap temuan-temuan tersebut, DPRD Poso pada Selasa (20/2), telah melakukan rapat koordinasi/evaluasi proyek dengan pihak eksekutif Poso.
"Kita beri kesempatan pada Bupati Poso Piet Inkiriwang melalui dinas-dinas terkait (pelaksana proyek) untuk memperbaiki semua pekerjaan yang menyimpang tersebut. Kita akan tunggu laporannya sampai tanggal 27 Februari, jika tidak ada upaya perbaikan maka jelas kasus ini jadi temuan yang harus ditindaklanjuti," tandas Pelima. [128]
Last modified: 22/2/07