Tempo, Edisi. 50/XXXV/05 - 11 Februari 2007
Indikator
Aparat Bertindak Tepat di Poso

Menurut Anda, apakah penanganan aparat terhadap kelompok bersenjata di Poso sudah tepat? (24-31 Januari 2007)
Ya > 82,51% > 1.156
Tidak > 15,78% > 221
Tidak tahu > 1,71% > 24
Total > 100% > 1.401

Polisi dan warga Poso kembali baku tembak. Pada Senin, 22 Januari lalu, misalnya, bentrokan bersenjata antara polisi dan warga Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, menyebabkan jatuhnya korban yang cukup banyak: 14 orang meninggal, seorang di antaranya polisi.
Konflik terjadi karena warga tak mau menyerahkan buron kerusuhan Poso yang tengah dicari polisi. Sebaliknya, polisi terus mengejar para buron dan menegaskan tak mau berkompromi dengan pelaku teror di wilayah konflik tersebut.
Menyusul insiden tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri, pejabat TNI dan polisi, serta tokoh organisasi massa dan partai Islam. Dia mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan konflik Poso secara persuasif dan meminta semua yang hadir membantu mendinginkan Poso.
Kalla juga menjelaskan, sebenarnya pemerintah hanya ingin menindak kelompok kriminal tapi masyarakat malah melawan, bahkan dengan senjata. Aparat akhirnya tidak punya pilihan lain. Tindakan represif itu, ”dimungkinkan secara hukum,” ujarnya.
Nyatanya, tidak semua orang sepakat dengan reaksi polisi. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Pembela Muslim (TPM) mendesak dilakukan legal audit terhadap polisi atas insiden berdarah yang terjadi di Gebang Rejo. Jika tidak, mereka akan menggugat pemerintah.
Polisi tak surut langkah. Malah, tujuan operasi di Poso kini bertambah. ”Kami juga akan menangkap warga yang menyimpan senjata api,” ujar Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara.
Hanya sedikit responden Tempo Interaktif yang sependapat dengan Tim Pembela Muslim. Salah satunya Edy Amyani di Cirebon, Jawa Barat. Dia khawatir, kalau polisi terus-terusan represif, masyarakat Poso akan makin terluka dan kian jauh terbenam dalam trauma. ”Sebaiknya kasus Poso ditangani lagi dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat seperti yang dulu pernah dilakukan,” ujarnya.