SUARA PEMBARUAN DAILY
Kasus Poso
Semua Pihak Diminta Menahan Diri

[JAKARTA] Terjadinya bentrok fisik yang menewaskan 14 orang di Poso merupakan puncak dari kesalahan mendasar bangsa ini dalam menangani konflik horizontal. Sikap pemerintah dan penegak hukum yang membiarkan dipakainya simbol-simbol berbungkus keagamaan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk melakukan anarki tidak boleh terjadi lagi.
Aparat penegak hukum dan pemerintah tidak boleh takut dan ragu jika memang terbukti ada sekelompok orang mengatasnamakan agama melakukan pelanggaran hukum. Dan untuk beberapa waktu ini, seluruh pihak baik aparat keamanan dan warga yang melakukan perlawanan diharapkan dapat menahan diri dan menghindari kekerasan.
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Sutrisnaatmaka dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia Pdt Nus Reimas kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (23/1).
"Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Poso. Meskipun begitu, penegak hukum harus tepat, arif dan bijaksana menangani kasus tersebut. Saya harap semua pihak sekarang ini menahan diri terlebih dahulu dan baku tembak tidak terjadi lagi. Dan harus segera dicari solusi secepatnya agar masalahnya tidak terus-menerus menjadi api dalam sekam," ujar Mgr Sutrisnaatmaka.
Menurut Sekjen KWI, akar masalah konflik di Poso sungguh sangat kompleks ditambah lagi dengan campur tangan sekelompok pihak yang tidak kelihatan. Untuk mengurai persoalan dan mencari solusi mendamaikan Poso, seluruh pihak harus bekerja keras dan dengan arif serta bijaksana.
Dikatakan, segala daya upaya dan cara harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk membentuk sejumlah lembaga dan melibatkan seluas mungkin komponen masyarakat dengan tekad yang kuat untuk menciptakan Poso yang damai. "Alternatif penyelesaian konflik Poso harus terus dicari dan diupayakan sehingga masyarakat Poso benar-benar kembali dalam kehidupan yang damai," katanya.
Mengenai umat Katolik dan peran serta gereja Katolik terlibat dalam upaya damai di Poso menurut Sekjen KWI hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Keuskupan Sulawesi Utara karena Poso merupakan bagian dari wilayah kerja Keuskupan Manado. "Pada prinsipnya gereja Katolik sangat mendukung upaya damai terus-menerus dilakukan dan penegakan hukum tetap dijalankan," ujarnya.
Hal senada diungkap Pdt Nus Reimas yang menilai pendekatan yang paling mujarab untuk melakukan proses perdamaian di Poso tentunya pendekatan budaya atau kultural. Karena budaya masyarakat baik itu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di Poso tetap memiliki satu kebudayaan yang sama.
"Lewat pendekatan kebudayaan yang sama milik seluruh warga Poso tanpa dilatarbelakangi agama serta dengan pendekatan kemanusiaan yang kuat maka proses perdamaian yang dicita-citakan akan tercapai. Selain itu, para tokoh masyarakat dan tokoh umat di Poso tidak lagi menjadikan agama sesuatu yang menakutkan serta membuat masyarakat menjadi terbakar karena pesan-pesan keagamaan yang salah disampaikan. Hendaknya pesan keagamaan yang diberikan harus dapat menentramkan, membuat rasa damai dan menyejukkan hati umatnya," ujar Nus Reimas.
Pemerintah Dukung
Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah mendukung langkah-langkah pengamanan yang dilakukan polisi dalam menyelesaikan konflik Poso. Jatuhnya korban dalam peristiwa baku tembak Senin (22/1) tidak akan membuat pemerintah menyurutkan langkah untuk terus melakukan pengamanan di Poso karena semua tugas dan langkah yang diambil memiliki risiko masing-masing.
''Pemerintah bertekad menyelesaikan masalah Poso, masalah teror dengan segala risiko yang ada,'' kata Wapres Jusuf Kalla di Bandara Sam Ratulangi, Manado Senin (22/1) setelah melakukan kunjungan ke kota tersebut dan membuka sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan hendak bertolak menuju Kalimantan Selatan.
Saat dikonfirmasi wartawan tentang peristiwa baku tembak antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil bersenjata di Poso Senin (22/1) kemarin, Wapres Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui detail peristiwa tersebut. Dan dia juga belum akan mengunjungi wilayah konflik tersebut dalam waktu dekat, meskipun 10 orang warga sipil dan satu aparat kepolisian tewas dalam baku tembak tersebut serta 25 orang warga sipil bersenjata ditahan pihak berwajib. [E-5/A-21]
Last modified: 23/1/07