SUARA PEMBARUAN DAILY
Operasi Militer Pantas Dilaksanakan
Wapres: Buru Teroris di Poso Tugas Polisi

[JAKARTA] Pemerintah harus mengatasi konflik di Poso. Kewajiban pemerintah untuk melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Poso dari kubangan teror. Operasi militer pantas dilakukan, untuk menghadapi organisasi kejahatan yang dilengkapi senjata, dan kemampuan perang.
"Organisasi kejahatan yang sudah bersenjata itu, sudah pantas dilakukan operasi militer. Apalagi ternyata kelompok bersenjata ini sudah melakukan rangkaian teror bertahun-tahun," kata Kepala Desk Antiteror Kementerian Polkam Irjenpol Ansyad Mbai, di Jakarta, Jumat (26/1).
Menanggapi pertanyaan, mengenai keberatan sejumlah pihak untuk pengiriman pasukan TNI ke Poso, menurutnya TNI memiliki prosedur yang diatur melalui undang-undang. "Mereka sudah punya prosedur. Kapan mereka akan turun, mereka sudah tahu," ucapnya.
"Senjata di tangah kelompok bersenjata itu, bukan hanya ditangan, tapi sudah terbukti ditembakkan, membantai segala macam, bahkan polisi juga tewas. Itu yang kita lihat di Pakistan bahkan sudah di rudal. Ya, disini sangat soft pendekatan kita," ujarnya.
Meski situasi yang terjadi menuntut adanya tindakan yang lebih tegas, namun rencana operasi militer sendiri sampai sekarang, disebutnya belum ada. "Sampai sekarang belum ada, yang jelas kerangka kita sekarang bahwa TNI membantu polisi. Kapan, itu when situation is beyond police capacity," katanya.
"Itu bukan hanya di kita, begitu prinsip militer di internasional, militer can assist when situation is beyond police capacity. Kapan situasi diluar kemampuan polisi, apabila musuh yang dihadapi itu seperti ke- marin, senjatanya lebih modern dari polisi yang menangkap mereka itu," ujarnya.
Diturunkannya TNI membantu polisi, kata dia, bukan karena polisi tidak mampu. "Polisi didesain bukan untuk menghadapi perang. Nah, ini kita menghadapi orang yang sudah memiliki kemampuan perang. Dua orang yang mati itu, mereka alumni akademi militer Mujahidin di Afganistan," tandasnya.
Tak Perlu Militer
Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla membenarkan tindakan tegas aparat kepolisian di Poso, Sulawesi Tengah, terhadap sekelompok masyarakat sipil bersenjata yang melakukan teror di wilayah itu. Bahkan, bila polisi tidak melakukan itu, polisi bersalah. Apa yang dilakukan polisi adalah memburu masyarakat sipil yang memiliki senjata dan bahan peledak yang digunakan untuk menteror sehingga meresahkan masyarakat di Poso.
Wapres Muhammad Jusuf Kalla menegaskan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1) dalam jumpa pers rutin setiap Jumat. Dia antara lain ditanya tentang gagalnya deklarasi Malino yang dipelporinya untuk menyelesaikan masalah Poso karena ternyata hingga sekarang Poso belum keluar dari lingkaran konlfik.
Menanggapi itu, Kalla buru-buru membantah. Menurutnya, perundingian Malino sudah berhasil seratus persen. Sejak perundingan tesebut, tidak ada lagi konflik antara kelompok Islam dan Kristen di Poso. Bahkan sekarang, Bupati yang berasal dari kalangan Kristen dan Wakil Bupati dari Muslim bisa bekerja sama. Ini menunjukkan bahwa kedua kelompok yang dulunya bertikai, kini bisa bekerjasama dan hidup berdampingan. Jadi apa yang terjadi di Poso saat ini bukan konflik antar agama.
Menjawab wartawan Kalla dengan tegas mengatakan bahwa tidak perlu ada operasi militer lagi di Poso. Memburu para pelaku teror itu adalah tugas polisi. Polisi tidak mungkin akan membiarkan orang- orang itu berkeliaran dan bikin kekacauan di tengah masyarakat Poso.
Dia juga membantah apa yang terjadi di Poso itu terkait dengan tidak berjalannya sejumlah program pemulihan ekonomi masyarakat Poso pasca konflik. Menurut dia, semua program yang disepakati dalam perjanjian Malino sudah berjalan, baik dalam bidang pertanian maupun perikanan. Begitupun soal masalah rumah untuk para pengungsi, semuanya sudah dibangun. Pun masalah jatah lauk pauk untuk para pengungsi. "Ratusan miliar dana untuk pengungsi sudah diberikan. Masalahnya, karena masih ada yang mengebom, maka pengungsi yang sudah kembali ke rumahnya lari lagi. Tetapi ini bukan masalah pemerintah lagi," ujar Kalla.
Karena itu Wapres Jusuf Kalla menghimbau untuk jangan memperluas masalah di Poso. Bahkan orang-orang yang tidak tahu masalah Poso dia meminta untuk tidak ikut bicara. Sebab masalah pokok di Poso saat ini bukan konflik antar agama lagi, tetapi aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat sipil yang masih memiliki senjata dan bahan peledak.
Permintaan dari beberapa kalangan untuk menetapkan Poso sebagai Daerah Operasi Militer ( DOM) bukan langkah yang tepat dan pas. Poso jangan dijadikan DOM, sebab keadaan Poso belum segenting di Aceh sebelumnya, apalagi masih banyak strategi yang bisa dilakukan aparat keamanan dalam menangani Poso secara tuntas.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( FPDI-P) Yasonna H Laoly kepada Pembaruan di Jakarta, Jumat (26/1) menanggapi wacana menjadikan Poso sebagai DOM. Dari pada mengusulkan Poso sebagai DOM kata Laoly, pihak Kepolisian lebih baik merubah pelaksanaan produser (protap) dalam menghadapi kelompok sipil bersenjata di Poso, khususnya untuk mengejar orang- orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). [B-14/A-21/M-15]
Last modified: 27/1/07