SUARA PEMBARUAN DAILY
Poso Normal, Penangkapan Buronan Dihentikan Sementara

[PALU] Situasi di Poso hari Rabu (17/1) mulai te-nang, warga kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Arus transportasi di jalur Trans Sulawesi yang melewati wilayah Poso juga mulai kembali nor-mal.
Kendati begitu penjagaan ketat oleh aparat di berbagai tempat di Poso masih tetap dilakukan, status siaga I juga belum dicabut.
Polisi mulai Rabu ini juga menghentikan sementara penangkapan buronan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang menjadi dalang dibalik aksi-aksi kekerasan di Poso dan Palu selama ini.
Sikap polisi tersebut menyusul permintaan warga Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota yang meminta penangkapan DPO dihentikan dulu mengingat warga Gebang Rejo terutama ibu-ibu dan anak-anak mengalami ketakutan dan trauma mendalam akibat aktifitas penangkapan para buronan yang telah menimbulkan aksi baku tembak dan hujan bom di kelurahan tersebut.
Permintaan penghentian disampaikan para tokoh masyarakat Gebang Rejo dalam pertemuan dengan Kapolres dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso Selasa siang (16/1).
Agus Salim Halid, salah satu tokoh masyarakat Gebang Rejo dalam pertemuan itu mengatakan sejak lima hari terakhir khususnya sejak penangkapan 5 DPO (Kamis 11/1), warga di kelurahan yang berada di jantung Kota Poso itu tidak dapat beraktifitas karena ketakutan.
"Anak-anak juga tak mau ke sekolah karena ketakutan. Ibu-ibu tak mau ke pasar dan kebun. Karena itu tolong Pak warga yang sudah ketakutan ini jangan tambah dibikin takut. Kami minta polisi dapat menahan diri dan hentikan sementara penangkapan para DPO di sini," pintanya.
Menanggapi hal itu Kapolres Poso AKBP Rudy Sufahriadi menyatakan pihaknya bisa menghentikan sementara penangkapan para buronan tapi dengan syarat para DPO dan pendukungnya menghentikan pula penyerangan pada polisi maupun pada keluarga polisi.
"Saya akan hentikan kegiatan apabila bapak-bapak menjamin kita tidak diserang oleh DPO dengan bom dan tembakan. Dari dulu masyarakat Poso tidak mengaku ada senjata sekarang ternyata banyak senjata di tangan masyarakat. Jadi hanya satu permintaan saya kalau DPO tidak menyerang kita maka sementara kegiatan dihentikan," katanya.
Segera Dilanjutkan
Kapolda Sulteng Brigjen Pol Badrodin Haiti yang dihubungi terpisah Rabu menyatakan penangkapan para buronan itu bukan dihentikan tapi ditunda sementara namun jika DPO tidak segera menyerahkan diri maka penangkapan akan segera dilanjutkan secara tegas demi tegaknya hukum.
"Kita akan lihat lagi perkembangan Rabu ini jika memang para DPO dan pendukungnya tidak kooporatif dengan polisi maka polisi akan bertindak tegas," tandasnya.
Ketua DPRD Poso S Pelima dan Bupati Poso Piet Inkiriwang yang turut hadir dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Gebang Rejo menyatakan penangkapan para buronan diserahkan sepenuhnya pada kepolisia namun pemda berharap situasi di Poso tetap stabil dan tidak ada lagi gangguan-gangguan yang menghalangi semua aktifitas di daerah ini.
Sementara itu Poso Center, koalisi 33 LSM di Palu dan Poso yang concer terhadap penyelesaian masalah Poso dalam siaran persnya Rabu mendukung upaya penegakan hukum di Poso dalam konteks penghentian kekerasan.
Namun penegakan hukum tersebut, kata Poso Center, hendaknya beriringan dengan penegakan Hak Azazi Manusia (HAM).
"Ada beberapa kasus penegakan hukum di Poso sering mengabaikan penegakan HAM. Misalnya, penangkapan dan penyiksaan semena-mena oleh Polisi terhadap warga yang di duga bersalah, kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti. Ini yang tidak boleh terjadi dan kita polisi mencermati hal ini," kata Koordinator Poso Center Iskandar Lamuka dan Sekretaris Mafud Maswara. [128]
Last modified: 17/1/07