PBNU: Penundaan Eksekusi Tibo dkk Bukti Pemerintah Lemah
KCM, Rabu, 16 Agustus 2006 - 02:26 wib

JAKARTA, SELASA - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Syaiful Bahri Anshori menyatakan, penundaan eksekusi terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Tibo dan kawan-kawan (dkk), menunjukkan kelemahan pemerintah dalam melaksanakan keputusan hukum.
"Penundaan itu bukti pemerintah kita lemah. Pemerintah seharusnya melaksanakan apa yang menjadi keputusan hukum," kata Syaiful di Gedung PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).
Syaiful menegaskan, keputusan hukum harus berada di atas segala-galanya, termasuk masalah politik. Karena itu, pemerintah harus menolak segala bentuk intervensi untuk tegaknya hukum di Indonesia.
Lebih lanjut Saiful mengatakan, jika pemerintah tidak mau dianggap lemah oleh rakyat maka eksekusi terhadap terpidana mati semestinya segera dilaksanakan, tidak hanya terhadap Tibo dkk, melainkan juga terhadap terpidana mati lainya, termasuk Amrozi dkk.
"Jadi, tidak hanya kasus Tibo. Amrozi dan kawan-kawanya yang sudah diputuskan dihukum mati juga harus dieksekusi," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu.
Menanggapi kemungkinan adanya interupsi masalah Tibo pada pidato kenegaraan di sidang DPR, Rabu (16/8), Syaiful mengatakan, DPR berhak menanyakan apapun yang berkaitan dengan kinerja pemerintah, termasuk masalah Tibo dkk.
"Saya kira perlu ada interupsi, apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi, interupsi itu menjadi hak anggota DPR. Kalau ada yang mau bertanya, kenapa tidak boleh," katanya.
Sebelumnya diberitakan sejumlah kalangan DPR akan melakukan interupsi pada sidang DPR tersebut, termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).Sumber: AntaraPenulis: Edj