Radar Sulteng, Selasa, 15 Agustus 2006
Penundaan Eksekusi Preseden Buruk

PALU - Seperti halnya rencana eksekusi, penundaan hukuman mati terpidana kerusuhan Poso juga memicu kontroversi. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu, HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Palu, dan Generasi Muda Palu Raya (Gempar) mendesak aparat tidak plinplan. Mereka minta eksekusi tetap dilaksanakan.
Mereka juga menolak segala bentuk intervensi pihak asing terhadap eksekusi Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus da Silva. ’’Pemerintah jangan plinplan dalam mengambil keputusan karena ada tekanan-tekanan dari luar,’’ kata Ketua Umum HMI Cabang Palu M. Syarif Latadano kemarin.
Saat memberikan keterangan pers, Syarif didampingi Sekum HMI Cabang Palu Andi Ady Akbar dan Ketua Umum Gempar Asri Muh Sere. Andi menambahkan, pemerintah harus menjaga wibawa Indonesia sebagai negara hukum.
HMI MPO Cabang Palu juga mendesak agar penegak hukum segera mengeksekusi Tibo cs. Sebab, perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Semua langkah hukum juga telah dilalui ketiga terpidana. Dalam siaran persnya, Pjs Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu Mahful Haruna menilai, menunda eksekusi karena kesibukan menghadapi HUT Ke-61 Kemerdekaan RI tidak rasional. Ironisnya, penundaan ditengarai karena ada tekanan dari Vatikan dan Amerika.
Di tempat terpisah, salah satu deklarator Malino untuk Poso, Achrul Udaya SH, meminta tokoh agama tidak ikut campur dalam persoalan eksekusi Tibo cs. Sebab, eksekusi adalah persoalan hukum. ’’Bila putusan itu tidak dijalankan, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini,’’ katanya. (sya/rez)