Penyelesaian Kasus Poso Harus Dilakukan Komprehensif
Kompas, Rabu, 01 November 2006 - 21:20 wib

SUKOHARJO, KOMPAS - Penegakan hukum dalam penyelesaian kasus Poso harus diiringi dengan pendekatan secara kultural mengingat kompleksnya kondisi di sana. Pemerintah diharapkan juga telah melakukan evaluasi secara komprehensif tentang langkah-langkah yang dilakukan selama ini dalam upaya penyelesaian kasus Poso.
Selain perlu meningkatkan usaha positif yang sudah dilakukan, juga agar pemerintah tidak segan-segan melakukan pembenahan bahkan koreksi terhadap upaya yang telah dilakukan. Demikian dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, usai Seminar Nasional Pendidikan Pesantren: NKRI, Modernisasi, Globalisasi di Pondok Pesantren Assalaam, Sukoharjo, Rabu (1/11).
“Penegakan hukum perlu memperhatikan aspek kultural dan lihat timing. Karenanya aparat keamanan juga harus punya kearifan, kebijaksanaan, dan sensitif terhadap kondisi psikologi masyarakat setempat. Kami sangat mendukung penegakan hukum karena sesuai amanat Pertemuan Malino dalam rangka resolusi konflik. Sayangnya, penyelesaian masalah secara komprehensif dalam bidang rekonstruksi ekonomi dan sosial tidak segera dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah saat itu,” katanya.
Menurut Din, ada tiga hal yang kemudian disarankan untuk segera dilakukan pemerintah. Pertama, relokasi penempatan kembali para pengungsi yang masih berada di luar Poso. “Mereka yang berada di pengungsian apalagi dalam jumlah besar pasti mengalami gangguan psikologis tertentu,” sebutnya.
Kedua, pembangunan kembali tempat-tempat ibadah yang rusak. “Dari Poso ke kilometer sembilan ada belasan masjid dan gereja yang rusak. Baru ada sebagian tempat ibadah yang dibangun, lainnya belum,” katanya.
Ketiga, penciptaan stabilitas secara preventif oleh aparat keamanan terutama terhadap kemungkinan infiltrasi dari luar. “Saya dengar cukup banyak LSM asing di sana yang boleh jadi mereka punya agenda-agenda tersembunyi,” papar Dien. (EKI)