SUARA PEMBARUAN DAILY
Penegakan Hukum di Poso Harus Adil

[JAKARTA] Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta supaya penegakan hukum dalam penyelesaian konflik di Poso, Sulawesi Tengah, dilakukan secara berkeadilan.
Penegakan hukum itu tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi terhadap siapa pun yang melanggar hukum. Upaya penegakan hukum itu hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan sensitivitas agama.
Din menyampaikan hal itu kepada wartawan di kantor Wakil Presiden (Wapres) Jakarta, Jumat (3/11) setelah bertemu Wapres Muhammad Jusuf Kalla.
Pertemuan dengan Wapres hanya untuk memberi dukungan ke Kalla yang berkomitmen tinggi menyelesaikan masalah Poso. "Kebetulan waktu beliau ke Sulawesi Tengah, saya tidak bisa ikut karena sedang berada di Korea Selatan," ujarnya.
Pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah menyelesaikan konflik di Poso sehingga konflik di wilayah itu tidak menjadi konflik permanen dan tidak menjadi kerikil atau bahkan batu karang yang bisa menghambat kehidupan berbangsa yang harmonis.
Diingatkan supaya penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil. [A-21]
Last modified: 4/11/06