SUARA PEMBARUAN DAILY
Kodam VII Kirim 1 Batalion Zipur ke Poso

[MAKASSAR] Kodam VII/Wirabuana, Senin (30/10) mengirim satu batalion pasukan Zeni Tempur (Zipur) ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan tersebut akan ditugaskan membangun rumah warga dan infrastruktur di daerah tersebut.
"Hari ini kita kirim satu batalion pasukan ke Poso. Mereka ke sana bukan untuk melakukan pengamanan, tapi diberi tugas khusus membangun 1.009 unit rumah, dan infrastruktur berupa masjid, gereja, jembatan dan jalan di 68 desa," jelas Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Arief Budi Sampur- no di Makassar, Senin (30/10).
Untuk pengamanan diserahkan ke rakyat dan pasukan yang sudah ada di sana. Dia tidak ingin lagi pasukan TNI dilibatkan dalam pengamanan, tapi lebih memilih membantu pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah, sehingga perekonomian berjalan dan kesejahteraan rakyat meningkat.
"Jadi jangan ada rusuh atau konflik, sehingga TNI harus turun untuk melakukan pengamanan, itu sangat merugikan rakyat. Saya ingin TNI hanya dilibatkan membantu pemerintah daerah melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga perekonomian bisa berjalan dan masyarakat sejahtera," ujarnya.
Sudah bukan saatnya TNI mengamankan rakyat Poso, tapi rakyatlah yang harus mengamankan TNI. Apalagi rakyat telah menjamin tidak ada lagi konflik dan keamanan akan ditanggulangi oleh rakyat sendiri. Kalau ada teroris, mereka sendiri yang akan mengejarnya.
"Jadi, saya tidak akan menambah pasukan untuk pengamanan di Poso, bahkan pasukan yang ada di sana, dalam waktu dekat akan saya tarik untuk membantu pembangunan rumah dan infrastruktur di sana," katanya.
Rumah yang akan dibangun adalah rumah semi permanen yang terdiri atas dua kamar dan dilengkapi dengan kamar mandi dan WC.
Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi warga korban konflik antaragama yang terjadi di daerah itu lima tahun silam.
Diharapkan, setelah bangunan rumah selesai, mereka akan kembali untuk menempati rumah-rumah tersebut dan melakukan aktivitasnya seperti dulu, sehingga geliat perekonomian yang mulai tumbuh di daerah itu, semakin berkembang.
Desa Terisolir
Dikatakan, pasukan Zipur akan bertugas di Poso selama tiga hingga empat bulan, ini juga akan membangun jembatan dan jalan untuk membuka hubungan ke Desa Badak yang terisolir di Kecamatan Tentena.
Desa Badak adalah penghasil komoditas vanili, akan tetapi selama 61 tahun terisolir karena berada di wilayah pegunungan dan hutan. Jalan menuju Badak panjangnya mencapai 65 km dan baru dibangun sekitar 14 km dengan lebar 10 meter.
Sebelumnya, TNI telah membangun rumah 100 unit di Poso, hasil kerja sama Departemen Sosial dan Markas Besar TNI. Seluruh biaya pembangunan rumah itu ditanggung Departemen Sosial, TNI hanya mengerjakan pembangunannya, jelasnya.
Tentang kemungkinan penambahan pasukan ke Poso, Arief menegaskan, jika masih dibutuhkan, pihaknya akan mengirimkan pasukan ke Poso, tapi khusus untuk mempercepat pembangunan, bukan untuk pengamanan.
Mengenai desakan masyarakat Poso agar personil keamanan yang di BKO kan di Poso segera ditarik, Arief mengatakan, jika situasi keamanan benar-benar telah kondusif, otomatis pasukan akan ditarik. [148]
Last modified: 31/10/06

SUARA PEMBARUAN DAILY
Tokoh Agama Sulteng Sepakat Selesaikan Konflik Melalui Dialog

[JAKARTA] Para tokoh agama di Sulawesi Tengah (Sulteng) sepakat menyelesaikan masalah Poso, secara damai melalui dialog. Untuk itu kelompok kerja (Pokja) Perjanjian Malino dihidupkan kembali supaya perdamaian di Poso dan Sulteng pada umumnya bisa segera tercipta.
Demikian dikemukakan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (30/10) dalam konferensi pers tentang hasil pertemuannya dengan komunitas, Islam dan Kristen, di Palu sehari sebelumnya.
Dikatakan, aparat kepolisian harus terus mengejar dan menangkap pelaku teror yang sudah dinyatakan sebagai musuh bersama kedua kelompok masyarakat yang masih berkeliaran di wilayah tersebut.
Bila perlu nama-nama pelaku teror diumumkan supaya kedua komunitas, Islam dan Kristen, bisa membantu aparat keamanan menangkapnya.
Wapres mengakui, dibutuhkan waktu lama bagi masyarakat Poso untuk berekonsiliasi. Untuk itu harus ada sejumlah kegiatan bersama seperti olah raga bersama untuk membangun kembali keharmonisan dua komunitas di wilayah itu.
Selain itu, tambahnya, untuk mencegah terjadi konflik berkepanjangan di Poso, roda perekonomian harus digerakkan lebih cepat. Pascakonflik beberapa tahun sebelumnya, perekonomian di Poso belum pulih sehingga tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia untuk menampung pengangguran.
Pokja Perjanjian Malino dihidupkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di wilayah itu. Pokja-pokja itu nantinya akan memberi pendampingan ke masyarakat. Sehingga pada saat bersamaan, perekonomian masyarakat berkembang dan rekonsiliasi juga terjadi.
Yang beraksi adalah sisa-sisa kelompok radikal yang ada di wilayah tersebut.
Aparat kepolisian terus memburu sisa-sisa kelompok radikal yang bikin gempar di Poso itu. "Yang ada adalah teror oleh sekelompok anak muda. Sebagian besar dari mereka sudah ditangkap. Polisi sudah bekerja keras dan kita harus menghargai prestasi kerja aparat kepolisian," ujarnya.
Kalla mengaku mendapat daftar panjang tentang pelaku tindakan teror di Poso. Sebagian besar dari para pelaku sudah ditangkap. Meskipun memang ada yang tidak diumumkan ke publik untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut.
Sejumlah orang yang sudah ditangkap, memang belum dibawa ke pengadilan. Diharapkan mereka secepatnya diadili.
Para tokoh agama Kristen dan Islam juga sepakat, para pelaku teror itu adalah musuh bersama. Dan karena itu pengusutan dan pemberantasan kelompok radikal itu harus dilakukan secara transparan. Bila perlu namanya diumumkan supaya bisa dicari bersama-sama untuk kemudian diproses secara hukum.
Dibentuk Tim
Selain itu disepakati juga supaya dibentuk tim pencari fakta oleh Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengusut kasus penembakan (atau baku tembak menurut versi kepolisian) di Tanah Runtuh, Poso pada Minggu (22/10) malam.
Tim itu beranggotakan orang- orang dari Kantor Menko Polhukam, aparat kepolisian, dan unsur masyarakat Sulteng. Siapa pun yang bersalah, berdasarkan hasil kerja tim, akan diproses secara hukum, baik aparat kepolisian maupun masyarakat.
Ketika ditanya tentang siapa otak di balik konflik di Poso, Wapres mengatakan, tidak ada otak sentral dalam aksi teror tersebut. Memang ada kelompok yang menganut ideologi radikal di wilayah itu. Untuk meng-counter mereka dilakukan dengan cara pendidikan, dakwah dengan ajaran-ajaran yang moderat seperti yang diajarkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Secara terpisah Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt Dr Andreas A Yewangoe mengharapkan agar kedamaian yang sungguh-sungguh terjadi di Poso. Kedamaian itu bisa terjadi bila kesenjangan bisa dijembatani.
Orang beragama hendaknya dapat menghayati agamanya secara utuh. Beberapa waktu yang lalu, tambahnya, PGI sudah mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menyelesaikan masalah Poso secara tuntas. Diminta agar negara sungguh-sungguh mengayomi masyarakat. [A-21/146/148]
Last modified: 31/10/06

RS, Senin, 30 Oktober 2006
Dua Korban Penembakan Membaik

POSO- Saat ini dua korban penembakan aparat Brimob BKO saat terjadinya bentrokan dengan warga Minggu malam (22/10) dan Senin pagi (23/10) lalu di Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota sudah kembali kerumahnya masing-masing. Mereka adalah Muh. Rizki alias Kiki (29) dan Galih Pamungkas alias Galih (3,5). Kondisi keduanya saat ini mulai membaik. Namun demikian mereka masih terlihat sangat lemah.
Saat Radar Sulteng berkunjung ke rumah Galih kemarin, terlihat anak balita tersebut sudah bias bermain kembali bersama kakak dan teman-temannya. Menurut ayah Galih, Maksum (35), anaknya sudah meninggalkan rumah sakit sejak Jum,at (27/10) lalu.
Maksum mengaku, selama anaknya di rawat dirumah sakit dirinya tidak dimintai biaya sepeserpun. "Biaya tidak ada. Entah siapa yang membayarnya," kata Maksum. Selain gratis, ayah Galih ini mengaku dirinya juga mendapat bantuan sejumlah uang dari pemda Poso dan Polres Poso. "Polisi kasih duit saya satu juta, dan pak bupati kasih lima ratus ribu," akunya enteng. Kepada Koran ini Maksum berharap, agar kasus yang menyebabkan anaknya terluka itu segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian.
Di ketahui, Kiki dan Galih adalah dua orang korban luka yang sempat dirawat inap di RSUD Poso. Ini dikarenakan kondisi keduanya terlihat parah ketimbang dua korban luka tembak lainnya, yaitu Tugiharjo (35) dan Maslan (30).
Kiki menjadi korban saat terjadinya bentrokan pada minggu malam, di jalan. P. Irian Jaya, sementara Galih menjadi korban saat terjadinya amuk brimob pada Senin siang di jalan. P. Seram. (Cr5)

RS, Selasa, 31 Oktober 2006
Jenderal Mabes Sudah Tinggalkan Poso

JAKARTA- Para jenderal Polri yang turun ke bumi Sintuwu Maroso, Poso sudah kembali ke Jakarta. Informasi ini disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Paulus Purwoko menanggapi demonstrasi di Poso, kemarin.
”Jadi permintaan itu harus dilihat secara proporsional, apakah sudah tepat,” ujarnya di Mabes Polri. Sekitar 4.000 demonstran menggelar aksi di depan kantor DPRD Poso. Salah satu tuntutan massa yang terdiri dari berbagai elemen organisasi muslim itu adalah penarikan para jenderal Mabes Polri dari Sulawesi Tengah.
Sejak 18 Oktober lalu, Mabes Polri telah menurunkan tim supervisi ke Palu. Tim itu terdiri dari mantan Dankoopskam Irjen Pol Paulus Purwoko, Dankor Brimob Irjen Pol. SY Wenas, dan Deops Polri Irjen Pol FX Sunarno. Sebelum itu Wakabareskrim Irjen Pol Gorries Mere juga sudah standby di Poso.
Setelah peristiwa bentrok warga dengan Brimob tanggal 21 Oktober lalu, Mabes Polri menambah kekuatan jenderal dengan mengirimkan tim investigator yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani ke Poso untuk menyelidiki bentrok itu. Selain itu, Kadensus 88/Antiteror Brigjen Pol Bekto Suprapto juga turun langsung.
Selain menyampaikan informasi penarikan jenderal dari Poso, Paulus Purwoko menegaskan jika di Poso sebenarnya tidak ada lagi konflik horisontal (sesama warga). Yang ada adalah teror oleh pelaku kriminal. Untuk itu sebuah komando operasi juga tidak lagi diperlukan. ”Setelah kedatangan Wapres dan Kapolri suasana sudah semakin kondusif, jangan sampai ada provokasi-provokasi baru,” ujarnya.
Di bagian lain, Mabes TNI AD melalui Kodam VII/Wirabuana mengirimkan satu batalyon pasukan atau sekitar 600 personel dari kesatuan zeni tempur (zipur) ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan tersebut tidak akan melakukan pengamanan, namun untuk membantu membangun rumah dan infrastruktur di Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Brigjen Ricardo Siagian menjelaskan pasukan tersebut akan bergabung dengan pasukan lainnya yang berjumlah satu batalyon yang telah terlebih dahulu bertugas di Kabupaten Poso. Mereka akan membangun sebanyak 1.009 unit rumah semi permanen yang tersebar di 68 desa di Kabupaten Poso maupun di Kota Tentena.
”Pasukan itu dipersiapkan bertugas di Kabupaten Poso selama tiga hingga empat bulan,” ujarnya.
Ricardo menjelaskan, jika dibutuhkan maka pasukan tersebut masih akan ditambah, namun jumlahnya tergantung dengan kebutuhan di Poso. ”Pasukan itu dikirim bukan karena situasi Poso genting, akan tetapi mereka akan membangun rumah. Jadi bukan untuk pengamanan,” ujarnya. Selain melakukan pembangunan rumah, lanjutnya, pasukan ini juga akan membangun mesjid dan gereja serta membuka sejumlah jalan dan jembatan agar membuka seluruh akses, terutama daerah-daerah terisolir yang ada di Kabupaten Poso. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian di daerah itu dapat kembali pulih, sehingga aktivitas warga dapat berjalan normal kembali.(rdl)

RS, Selasa, 31 Oktober 2006
Kalla Langsung ke Jakarta, Pertemuan Dua Komunitas Batal

PALU - Rencana mempertemukan kembali kedua komunitas (Islam dan Kristen) di Palu Senin (30/10) batal dilaksanakan mengingat Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla bersama rombongan langsung bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat khusus TNI-AU jenis boeng 737.
Sesuai jadwal, agenda pertemuan akan digelar pukul, 08.00 wita, setelah semalam keduanya menyampaikan uneg-uneg tertutup dan terpisah. Pertemuan terpisah dan tertutup itu dinilai masing-masing komunitas sudah cukup karena di tingkat bawah sudah tidak ada lagi konflik.
''Tidak tepat kalau kedua komunitas mau dipertemukan lagi. Yang menjadi tuntutan masyarakat hanya satu penarikan pasukan BKO Brimob di Poso dan bukan konflik seperti sebelumnya,'' jelas salah satu Deklarator Malino Djalamudin Hadi, kemarin (30/10).
Menurut dia, dari hasil pertemuan Minggu malam tindak lanjutnya langsung diserahkan ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Gebernur Sulteng. Ini juga sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sulteng yang di antaranya menciptakan kondisi keamanan di Poso. Bahkan katanya, keseriusan pemerintah memulihkan kondisi Poso dengan adanya sikap terbuka dan minta tokoh masyarakat membuat program kerja terkait pembangunan dan pemulihan Poso.
Sementara pertemuan para tokoh Kristen dengan Wapres Jusuf Kalla di Gubernuran Siranindi II menghasilkan empat point kesepakatan. Pertemuan tertutup dengan penjagaan ektra ketat dipimpin langsung HM Jusuf Kalla bersama Menpolhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Sutanto dan dihadiri para tokoh Kristen, antara lain Pdt Tubondo, Pdt Ishak Pole, Pdt Lies Sigilimpu, J Santo, Yahya Patiro. ''Ada 50-an orang tokoh Kristen yang hadir pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla,'' tegas Sekretaris Kelompok Kerja Deklarasi Malino, Frizt Sampurnama SH, kemarin (30/10).
Menurut Frizt, ada empat point kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan malam itu, antara lain Umat Kristiani mendukung penegakan hukum; pelaksanaan dialog komunitas di Tentena; Penarikan pasukan dilakukan apabila benar-benar telah aman dan kondusif; dan Pemda segera melakukan program perekonomian kerakyatan. ''Dalam waktu dekat Mensos dan Men PU akan ke Poso melakukan peninjauan langsung hasil kesepakatan tersebut,'' terang Frizt Sampurnama.
Menyingung tindak lanjut pertemuan komunitas di Tentena katanya, akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Hanya saja kepastian waktu belum ada namun rencananya akan dihadiri tokoh Islam dan Kristen dan para Deklarator Malino sekaligus untuk analisa dan evaluasi implementasi deklama.
Ummat Kristiani lanjutnya, sangat mendukung langkah Pemerintah untuk memulihkan kondisi Poso terutama menyangkut keamanan dan ketenteraman.
Di kubu Islam dicapai tiga butir kesepakatan, Pertama menjadikan pelaku teror di Poso dan Palu sebagai musuh bersama, kedua masyarakat diminta bertindak pro aktif dalam penyelesaian konflik di Poso dan terakhir pemerintah daerah menyusun program untuk pemulihan ekonomi dengan dibantu oleh pemerintah pusat.
Tiga butir kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 02.00 dinihari kemarin (30/10). (lib/yar)

RS, Selasa, 31 Oktober 2006
Kota Poso Lumpuh
Ribuan Demo, Minta Brimob BKO Ditarik

OSO - Ribuan massa yang berasal dari 22 ormas Islam se Kabupaten Poso, Senin (30/10) kemarin melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Poso. Mereka tetap menuntut Brimob BKO ditarik dari Poso.
Aksi diawali dari Masjid Raya Jln. P. Timor Poso pukul 09.00 pagi. Massa kemudian berjalan menuju Gedung DPRD Poso yang terletak di jalan Pulau Sumba, atau 500 meter dari Masjid Raya. Aksi yang memadati seluruh pelataran halaman gedung DPRD tersebut dijaga ketat oleh sedikitnya dua kompi pasukan TNI dari Batalyon 714 Sintuwu Maroso. Bukan hanya di kompleks DPRD, ratusan tentara bersenjata lengkap juga tampak menjaga sepanjang ruas jalan yang dilewati massa.
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forum Silaturahim dan Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso, H Adnan Arsal SAg, dengan koorlapnya Sugianto Kaimudin.
Dalam orasinya di depan gedung DPRD, Adnan Arsal antara lain meminta agar Pemerintah Pusat segera menarik aparat Brimob BKO yang saat ini masih berada di Poso. Ia juga berharap agar DPRD Poso, bisa peka sekaligus menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakatnya.
Selain berorasi, massa juga terlihat membawa sepanduk dan pamflet-pamflet yang bertuliskan kecaman keberadaan Brimob di Poso. Di antaranya, pulangkan brimob, jangan putar balikan fakta, Brimob pelaku penyerangan warga sipil, dan masih banyak lagi.
Sesaat setelah berorasi, massa disambut oleh tujuh anggota DPRD, masing-masing Abdul Munim Liputo (wakil ketua II), Azmir Podungge SE, Rusdin Gani, M. Basri, Sawardi BA, Burhanudin Hamzah, dan Sahir Sampeali. Oleh ketujuh anggota wakil rakyat ini, puluhan perwakilan pendemo diterima di ruang sidang utama Kantor DPRD, untuk menyampaikan aspirasinya.
Di depan ketujuh anggota DPRD itu, massa sempat menyampaikan kekesalannya atas ketidak hadiran Ketua DPRD Poso Drs S Pelima. "Jika Pelima takut menerima kami, sebaiknya dia mundur dari anggota dewan," tegas Sugianto. Selain itu, di depan tujuh wakil rakyat, Sugianto juga membacakan kronologis pecahnya bentrokan Brimob dengan warga sipil Minggu malam lalu (22/10) yang menewaskan Udin, plus empat orang luka-luka lainnya. Massa juga meminta DPRD mendukung tuntutan penarikan Brimob BKO dalam waktu 1 X 24 jam.
Menanggapi tuntutan umat Islam yang disampaikan oleh perwakilan massa, Wakil Ketua DPRD Poso Munim Liputo mengatakan, DRPD Poso siap menindak lanjuti tuntutan tersebut, dan akan secepatnya menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. "Kami akan segera bawa tuntutan masyarakat ini ke Palu dan Jakarta," kata Munim.
DPRD Poso juga berjanji akan segera memanggil Kapolres dan petinggi Polri lainnya yang ada di Poso, untuk di-hearing seputar kasus penyerangan aparat Brimob pada Minggu malam lalu di Kelurahan Gebangrejo dan Kayamanya Kecamatan Poso Kota.
Setelah lebih kurang 45 menit berdialog dengan anggota DPRD, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, kembali menuju ke Masjid Raya Poso.
KOTA POSO LUMPUH
Aksi demo empat ribuan umat Islam Poso yang berasal dari 22 ormas Islam yang ada di daerah tersebut, berakibat pada lumpuh totalnya aktivitas di Kota Poso dan sekitarnya. Pantauan Radar Sulteng sepanjang siang kemarin, tak satu pun aktivitas masyarakat Kota Poso yang berjalan. Semua kantor dan dinas di jajaran Pemkab Poso tutup, termasuk sejumlah kantor vertikal, seperti kantor Kejari, kantor Pengadilan Negeri, dan kantor KPKN Poso. Yang terlihat masih melaksanakan aktivitasnya, hanya dua SPBU di Kayamanya dan Sayo, bagian UGD RSUD Poso, dan dua Kantor Bank, BRI dan BPD Poso.
Macetnya aktivitas masyarakat Poso juga terlihat di sektor ekonomi. Ini disebabkan tutupnya pusat-pusat perbelanjaan masyarakat, seperti Pasar Sentral dan Pertokoan. Di Pasar Sentral Poso, tak satu pun pedagang yang berani membuka toko atau layaknya untuk menjajakan dagangannya.
Mogok juga terjadi di sektor jasa pembangunan fisik. Senin kemarin, tak satu pun proyek pembangunan yang berjalan. Kontraktor dan pekerja memilih meliburkan pekerjaan proyeknya.
Sejumlah masyarakat yang ditemui koran ini mengaku memilih meliburkan aktivitasnya, dan ikut bersama-sama umat lainnya melakukan aksi demo damai. "Uang gampang dicari. Tapi urusan umat ini lebih penting, ketimbang urusan pribadi dan duniawi," kata Ahmad, yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang ini. "Libur sehari nggak apa-apa mas. Yang penting tuntutan umat ini bisa tercapai," ujar Ramli salah satu tukang ojek.
Demo yang digelar kemarin, memang terlihat beda dari aksi demo sebelumnya. Jika sebelumnya demo hanya diikuti oleh dua atau tiga ormas Islam, maka kali ini demo lebih representatif. Karena demo diikuti oleh semua ormas Islam yang melibatkan seluruh elemen dan strata masyarakat Kabupaten Poso. Massa bukan hanya berasal dari bagian kota saja, tetapi juga berasal dari seluruh penjuru Desa yang ada di wilayah Kabupaten Poso dan sebagian Kabupaten Touna. "Ini persoalan umat. Bukan sekedar masalah kelompok atau daerah tertentu. Jadi semua umat Islam yang peduli dengan agamanya, turun aksi hari ini," sebut Andre yang mengaku berasal dari salah satu desa di wilayah Poso Pesisir Utara ini.(Cr5)

Kalla meets Poso leaders in bid to ease tensions
Business and Investment - October 30, 2006
Ruslan Sangaji, The Jakarta Post, Poso

In a bid to ease tensions in the conflict-scarred town of Poso, Vice President Jusuf Kalla met with local leaders here late Sunday.
Since Kalla's arrival Saturday, security has been tight at Poso's airport, Central Sulawesi Governor Bandjela Paliudju's office and around places of worship in the town.
Kalla and his entourage, including leaders of national-level religious organizations, met separately with Muslim and Christian leaders following a gathering at the Governor's office to discuss strategies for peace.
However, religious leaders doubted the meetings would be effective.
"I regret the separate meetings because this is no longer a horizontal conflict (between Christians and Muslims), it is vertical (between citizens and security forces)," AR Tobondo, the deputy head of the provincial council of churches, said Sunday.
Locals have accused security forces of being responsible for the recent violence. Muslim groups have said police were "biased against Muslims", while they and Christians have accused security forces of being unable to uphold the law. Both groups have also accused the police of inciting violence in some cases. Meanwhile, religious leaders have said relations between the Christian and Muslim communities have been fairly peaceful compared to the earlier bloodshed.
Locals, meanwhile, said the security around Kalla's weekend visit was unnecessarily extreme.
Thousands of people in the province were involved in demonstrations ahead of last month's executions of three Christians for their role in a 2000 massacre of Muslims.
A series of violent incidents has followed, with the results of police investigations yet to be publicly disclosed.
On Oct. 16, a Christian minister, Irianto Kongkoli, was shot and killed. A police post was attacked last week and Police Mobile Brigade troops raided a Muslim boarding school where they believed militants responsible for the violence were hiding.
Kalla said Sunday the current tension was caused by "outbursts involving people who don't want Poso to be secure; they are the enemies of all people in Central Sulawesi".
Three main opints were promised from the meetings. First, thorough investigation into the incident of Oct. 22 when police shot and killed one man and seriously injured a toddler. Second, "economic reconstruction" of the scarred town, and third, law enforcement.
Kalla, whose family comes from South Sulawesi, has been credited for his efforts leading to several government-sponsored truces to end communal conflicts in Maluku and Central Sulawesi. Thousands of people were killed in both conflicts from 1999 to 2002.
The truces have yet to be implemented in full, another religious leader, Achrul Udaya, said.

RS, Senin, 30 Oktober 2006
Pembusukan Kolektif
Oleh: Joko Riyanto*

ESKALASI kekerasan di Poso dan Palu yang sejak 2000 dilanda konflik antarkelompok masyarakat terus meningkat. Meski sebelumnya sering terjadi pengeboman sporadis, eskalasi kekerasan itu semakin terasa sejak eksekusi mati Fabianus Tibo dkk pada September lalu (Jawa Pos, 26/10/006).
Dalam konflik horizontal bernuansa SARA di Poso, ada kerusakan yang jauh lebih dahsyat daripada puing-puing yang kasat mata. Saling percaya di antara sesama warga hancur. Konflik antaretnis di Kalimantan Barat adalah realitas pahit dan gagalnya riwayat kesepakatan damai.
Ketika konflik pertama pecah pada 1970-an, langsung didirikan tugu perdamaian di sebuah kecamatan dengan ditandatangani kedua kelompok yang bertikai, disaksikan aparat pemerintah dan keamanan.
Konflik horizontal di Poso sudah berdimensi nasional, bahkan menjadi sorotan internasional. Tingkat keseriusan crimes again humanity yang terjadi di sana sudah di ambang kekhawatiran akan menjadi seperti di Maluku. Kerusuhan sosial seperti itu tentu tidak spontan. Ada rasa permusuhan antarkelompok yang sangat hebat. Tanpa disadari pihak-pihak yang bertikai, terjadi pembusukan kolektif.
Insiden awal biasanya individual. Namun bila tidak ditangani dengan cepat, tegas, dan baik, itu bisa berkembang ke isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
Isu demikian tidak hanya memuat prasangka-prasangka primordial yang irasional. Yang lebih buruk lagi, itu melemahkan sendi-sendi hidup bermasyarakat. Pecahlah konflik horizontal dan orang tidak peduli lagi terhadap insiden awal. Emosi kelompok menjadi dominan. Solidaritas kelompok dengan cepat terbentuk karena kelompok lawan dianggap pihak yang sengaja mencari gara-gara.
Karena itu, penanganan insiden awal yang melibatkan warga dan kelompok-kelompok masyarakat yang punya sejarah konflik tidak boleh lambat. Massa dan salah satu kelompok dapat main hakim sendiri, yang tentu akan disusul aksi balasan massa atau kelompok lawan. Pada insiden awal, tindakan aparat keamanan yang terbaik adalah tetap tegas dan terukur meski bisa saja ada oknum atau kelompok yang tidak puas.
Dalam hal ini, institusi yang bertanggung jawab atas keamanan harus memberikan jaminan kepada oknum aparat yang sudah bertindak sesuai rules of engagement. Minimal tidak ada sanksi administratif. Maksimal ada penghargaan. Meski yang bersangkutan dimutasikan demi meredam protes sekelompok warga, yang bersangkutan hendaknya mendapat promosi agar aparat lain tahu bahwa tindakan itu benar dan patut ditiru.
Tindakan tegas pada insiden awal akan mencegah meluasnya konflik dengan efek yang jauh lebih baik bagi semua pihak. Sebagai agen rekonsiliasi, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan kegiatan-kegiatan yang membangun kebersamaan untuk mengikis kesan negatif yang telanjur timbul bahwa kedua kelompok bermusuhan.
Upaya counter-image itu dapat dibentuk lewat kegiatan-kegiatan di kampung yang melibatkan semua kelompok. Misalnya, kerja bakti. Bersama-sama membangun kembali bangunan-bangunan yang hancur. Pemda pada awalnya perlu memfasilitasi pertemuan yang melibatkan tokoh-tokoh informal dari kelompok-kelompok yang bertikai sampai di antara mereka tercapai kesamaan visi dan tujuan membangun masyarakat.
Yang juga penting untuk mencegah pembusukan kolektif adalah upaya para tokoh masyarakat formal maupun informal untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang mengandung stigma negatif untuk kelompok tertentu.
Dalam konflik bernuansa agama, tempat ibadah harus steril dari komentar-komentar insinuatif. Sebagai gantinya adalah imbauan-imbauan untuk hidup rukun, saling memaafkan, dan tidak mengungkit-ungkit masa lalu.
Harus diakui, pemda dan aparat keamanan di daerah konflik sering tidak mampu bertindak tegas pada insiden awal. Yang lebih ditakuti dan mampu bertindak tegas biasanya pasukan dari luar daerah yang didatangkan setelah kerusuhan meluas dengan fungsi seperti pemadam kebakaran.
Tentu itu bukan solusi ideal. Sudah sepantasnya daerah yang potensial dengan konflik bernuansa SARA dipimpin pejabat sipil dan keamanan yang dibekali pengalaman serta keterampilan menangani konflik. Dibutuhkan sentuhan tangan kepemimpinan yang dingin dan arif dari putra-putra bangsa yang terbaik.
Bila perlu, pemimpin di daerah belajar dari negara-negara seperti Sri Lanka atau India yang rawan konflik bernuansa SARA, yaitu belajar dari kegagalan dan keberhasilan mereka. Bukan kebetulan bahwa dua wilayah konflik di Maluku dan Poso terletak di Indonesia bagian timur yang relatif jauh dari pusat. Sudah waktunya perwira-perwira dan pejabat-pejabat terbaik ditempatkan di daerah-daerah konflik.
Di luar jangkauan pemerintah daerah dan asosiasi pers daerah adalah media massa di luar daerah konflik. Sejak era kebebasan pers dibuka dan jaringan internet yang amat mempermudah akses, ada saja pemberitaan yang cenderung sektarian dan provokatif. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan asosiasi pers nasional tidak dapat berdiam diri.
Betapa panjang jalan menuju rekonsiliasi sejati. Dibutuhkan upaya all out dari segenap pihak untuk memulihkan kerusakan dan kedamaian di Poso. Bila upaya itu sinergis, pembusukan kolektif tidak akan berkembang. Keyakinan warga bahwa mereka dapat kembali hidup berdampingan dengan rukun akan melahirkan Poso yang damai.
* Joko Riyanto, mahasiswa Fakultas Hukum UNS-Solo, peneliti muda pada Pusat Kajian dan Penelitian Kebangsaan (Puskalitba) Solo

Wapres Pertahankan Wenas Hingga Poso Pulih
Komentar, 31 October 2006

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, akan memperta-hankan Komandan Korps Brimob Inspektur Jenderal SY Wenas dan pasukannya di Poso, sampai wilayah yang di-landa aksi teror dan keke-rasan tersebut pulih. Pene-gasan Wapres ini seolah men-jadi jawaban atas rangkaian aksi unjuk rasa yang dilaku-kan kelompok massa yang menuntut penarikan pasukan Brimob di wilayah tersebut. “Polisi yang di-BKO-kan akan dikurangi jika keama-nan pulih dan masyarakat ti-dak lagi khawatir. Itu bisa minggu depan, bisa bulan de-pan,” ujar Wapres dalam jum-pa pers di Istana Wakil Presi-den, Jakarta, Senin (30/10).Pada kesempatan ini, Wa-pres juga menjelaskan bahwa dalam kunjugannya ke Palu Sulawesi Tengah, tokoh aga-ma dan tokoh masyarakat menyepakati empat langkah yang harus dijalankan untuk memulihkan kondisi keama-nan di Poso.Pertama, masalah diselesai-kan secara damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak. Dalam kaitan dengan ini, akan dihidupkan kembali kelompok kerja Malino untuk meningkatkan silaturahmi dan dialog.Kedua, atas aksi teror yang terjadi, seluruh pihak menye-pakati bahwa teroris harus dijadikan musuh, karena te-rorisme membahayakan se-mua orang, baik komunitas Islam maupun Kristen. Pena-nganannya akan dilakukan secara terbuka, dibarengi de-ngan proses hukum.Ketiga, untuk insiden di Ta-nah Runtuh akan dibentuk tim investigasi pencari fakta. Tim akan diketuai oleh peja-bat dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan de-ngan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Majelis Ulama In-donesia).Keempat, akan dihidupkan geliat sosial dan ekonomi me-nampung anak-anak muda yang menganggur. Pemerin-tah pusat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini. Sementara Bupati Poso Piet Inkiriwang kepada koran ini mengatakan, pelaku teror Poso adalah sisa-sisa pelaku lama. Menurut Inkiriwang, pemimpinnya telah ditang-kap, dan kini yang melakukan aksi para anak buahnya.Bupati tidak menampik keti-ka disebut bahwa para pelaku teror adalah kelompok Hasa-nuddin. Menurutnya, dalam waktu dekat para anggota ke-lompok tersebut bakal ditang-kap. ‘’Sebab polisi sudah me-ngetahui identitas mereka,’’ kata Inkiriwang. Dan masya-rakat Poso sendiri sudah ‘mengisolasi’ mereka karena telah tahu sepak terjang para peneror tersebut.(kcm/rik)

Kodam Wirabuana Kirim Satun Batalyon ke Poso
Laporan Wartawan Kompas Dwi As Setianingsih
Senin, 30 Oktober 2006 - 20:04 wib

MAKASSAR, KOMPAS--Komando Daerah Militer VII/Wirabuana mengirim satu Batalyon pasukan ke Poso, Sulawesi Tengah, Senin (30/10) sore. Pasukan dilepas oleh Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Mayor Jenderal Arief Budi Sampurno dan selanjutnya melakukan perjalanan menuju Poso melalui jalan darat.
Kepada wartawan Arief mengatakan, satu Batalyon pasukan yang dikirim ke Poso tersebut berasa ldari Batalyon Zeni Tempur 8 Kodam VII/Wirabuana yang terdiri dari 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Pasukan ini tidak dikirim untuk misi pengamanan, namun untuk melaksanakan pembangunan 1.009 unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat korban konflik Poso yang pecah sejak tahun 2001 lalu.
"Pasukan ini dikirim ke Poso bukan karena situasi Poso genting. Sekarang ini pengamanan sudah dilakukan oleh rakyat. Tugas TNI untuk membangun rumah-rumah itu," kata Arief. Pasukan ini akan berada di Poso selama kurang lebih 3-4 bulan untuk membangun perumahan yang tersebar di 68 desa di Poso, dibantu pasukan dari Batalyon 714 yang bermarkas di Poso.
"Rumah-rumah yang akan dibangun itu merupakan rumah semi permanen yang masing-masing terdiri dari 2 kamar tidur. Nantinya akan diperuntukkan bagi korban konflik Poso yang mengungsi dan akan menjadi hak milik," papar Arief. Saat ini 100 unit rumah sudah selesai dibangun. Awal November nanti pembangunan 1.009 rumah akan dimulai, menggunakan bahan-bahan baku lokal.
Selain perumahan TNI juga akan membangun infrastruktur seperti jembatan dan jalan di Kabupaten Poso untukmembuka akses masyarakat yang selama ini terisolir. Saat ini TNI sudah membuka jalan sepanjang 14 kilometer di Desa Badak, Kecamatan Tentena. Rencananya di sana akan dibangun jalan sepanjang 65 km dengan lebar 10 meter untuk memberi akses bagi perkebunan vanili rakyat.

Polisi Tahan 16 Pemuda di Luwu Utara
Laporan Wartawan Kompas Dwi As Setianingsih
Senin, 30 Oktober 2006 - 20:27 wib

MAKASSAR, KOMPAS--Polisi menahan 16 pemuda yang terlibat dalam peristiwa pembakaran dua rumah dan satu buah gubuk di Kecamatan Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Sabtu malam lalu. Mereka akan dijerat dengan Undang-Undang Terorisme karena terbukti telah melakukan teror dan membuat warga ketakutan.
Kepala Kepolisian Wilayah Parepare, Komisaris Besar (Kombes) Genot Hariyanto, Senin (30/10) mengatakan hal ini. Ke-16 pemuda itu disangka melakukan teror terhadap warga yang dilakukan paska eksekusi mati Tibo Cs hingga paska kematian dua warga Masamba, Wandi Usman dan Arman Badaruddin di Poso beberapa saat lalu.
Dalam pemeriksaan polisi, kata Genot, para pemuda itu mengaku aksi mereka dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap kematian Wandi dan Arman. Para pemuda itu mengaku tidak terima dengan kematian keduanya karena dibunuh orang tidak dikenal di Poso. Aksi teror di antaranya dilakukan dalam bentuk SMS (layanan pesan pendek) provokatif yang meresahkan warga.
"Atas perbuatan itu mereka dijerat dengan UU Terorisme. Mereka juga terbukti telah mengajak teman-teman mereka untuk memusuhi kaum nasrani," kata Genot. Ke-16 pemuda itu akan ditahan hingga proses penyidikan selesai. Selanjutnya berkas mereka akan diserahkan ke pengadilan untuk diproses.
Sabtu malam lalu, di Kecamatan Masamba, tepatnya di Desa Kappuna dan Desa Masamba, terjadi pembakaran dua rumah dan satu gubuk tak berpenghuni milik Antonius. Sebuah mobil yang ada di garasi juga sempat dilempari sekelompok orang tidak dikenal yang melakukan pembakaran. Tidak ada korban dalam peristiwa itu.

Wapres: Penarikan Polisi Jika Keamanan Poso Telah Pulih
Laporan Wartawan Kompas Wisnu Nugroho A
Senin, 30 Oktober 2006 - 13:42 wib

JAKARTA, KOMPAS- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penarikan personel Kepolisian yang ditugaskan di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, akan dilakukan hanya jika kondisi keamanan wilayah itu telah pulih.
Penegasan Wapres ini seolah menjadi jawaban atas rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Poso, bahkan kelompok massa di Jakarta yang menuntut penarikan pasukan Brimob yang ditugaskan di wilayah itu.
"Polisi yang di-BKO-kan akan dikurangi jika keamanan pulih dan masyarakat tidak lagi khawatir. Itu bisa minggu depan, bisa bulan depan," ujar Wapres dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (30/10).
Pada kesempatan ini, Wapres juga menjelaskan bahwa dalam kunjugannya ke Palu Sulawesi Tengah, kemarin, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyepakati empat langkah yang harus dijalankan untuk memulihkan kondisi keamanan di Poso.
Pertama, masalah diselesaikan secara damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak. Dalam kaitan dengan ini, akan dihidupkan kembali kelompok kerja Malino untuk meningkatkan silaturahmi dan dialog.
Kedua, atas aksi teror yang terjadi, seluruh pihak menyepakati bahwa teroris harus dijadikan musuh, karena terorisme membahayakan semua orang, baik komunitas Islam maupun Kristen. Penanganannya akan dilakukan secara terbuka, dibarengi dengan proses hukum.
Ketiga, untuk insiden di Tanah Runtuh akan dibentuk tim investigasi pencari fakta. Tim akan diketuai oleh pejabat dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Keempat, akan dihidupkan geliat sosial dan ekonomi menampung anak-anak muda yang menganggur. Pemerintah pusat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini.

Senin, 30 Oktober 2006
Setahun Peristiwa Mutilasi Diperingati
Keluarga Korban Minta Polisi Bekuk Pelaku Yang Masih Buron

POSO- Peristiwa mutilasi terhadap tiga siswa SMK Kristen Poso Alfita Poliwo, Theresia Morangke dan Yarni Sambuye, kemarin memasuki usia setahun. Sampai kini pelakunya yang masih borun belum berhasil ditangkap.
Kemarin (29/10), seluruh keluarga dari ketiga korban memperingati setahun peristiwa tersebut di kampung halaman mereka di Kelurahan Bukit Bambu (Buyumboyo, red) Kecamatan Poso Kota. Selain keluarga ketiga korban, masyarakat setempat juga tampak hadir dalam peringatan tersebut.
Peringatan yang dilaksanakan mulai pukul 09.00 Wita itu, dimulakan dengan acara ibadah di Gereja Jema'at Zaitun Bukit Bambu yang dipimpin Pdt Rista Patigu. Sementara puncak acara peringatan setahun tragedi sadis yang menewaskan tiga perempuan ABG itu, dilaksanakan pada pukul 15.30 Wita dengan acara tabur bunga di kedua makam korban Alfita dan Theresia di pekuburan umum Bukit Bambu.
Menurut tokoh agama setempat YS Lagimbana, walaupun satu diantara tiga korban yakni Yarni Sambuye dimakamkam di Tentena, namun oleh keluarga sepakat, puncak acara dilaksanakan di Kelurahan Bukit Bambu. "Semua keluarga dan jemaat Zaitun sepakat, peringatan di pusatkan di tempat tinggal korban di Bukit Bambu," kata Lagimbana.
Selesai acara tabur bunga, salah satu korban selamat pada peristiwa mutilasi Noviana Malewa (17) kepada wartawan mengatakan harapannya, agar aparat kepolisian segera menangani dengan tuntas kasus ini. Dia juga meminta polisi untuk segera menagkap empat pelaku lainnya yang masih buron. "Arwah ketiga teman saya tidak akan tenang sebelum semua pelaku ditangkap dan diadili sesuai perbuatannya," sebut Novi, dengan meneteskan air mata.
Senada dengan Novi, Harinus Morangke (ayah Theresyia Morangke) dan Enlinkeka (ibu Alfita Poliwo) juga berharap, agar kempat orang tersangka yang masih buron, segera dibekuk. "Kami minta, empat dari tujuh tersangka pembunuh anak kami segera di bekuk", papar Harinus.
"Kami tidak dendam. Tapi kami minta polisi segera menangkap pelaku yang masih buron. Karena kami yakin, setelah mereka ditangkap dan dihukum Poso akan benar-benar aman," ujar orang tua Alfita, Enlinkeka.(cr5)

RS, Senin, 30 Oktober 2006
Hari Ini Umat Islam Poso Demo
Dua Kompi TNI, Siap Mengamankan

POSO- Tidak kurang dari 5.000 massa muslim Poso hari ini (Senin, 30/10) akan melakukan aksi demonstrasi damai. Aksi ini akan tetap dilakukan jika pemerintah pusat (Jakarta, red) benar-benar tidak mau memenuhi tuntutan umat Islam Poso melalui 19 ormasnya, untuk menarik seluruh pasukan BKO Brimob yang saat ini memenuhi Kota Poso.
Koordinator aksi damai Sugianto Kaimudin yang ditemui Radar Sulteng kemarin (29/10) mengatakan, aksi demo damai yang akan digelar pada pukul 09.00 pagi ini, akan dimulakan dari Masjid Raya Poso, Jalan Pulau Timor kemudian menuju kantor DPRD Poso. Menurutnya, ada satu agenda utama yang akan dilakukan di kantor DPRD Poso itu, yakni, mereka akan menyampaikan aspirasinya, agar para wakil rakyat tersebut mau bersuara dan menyikapi soal tuntutan masyarakat Poso yang menghendaki ditariknya seluruh aparat Brimob BKO. "Kami akan minta DPRD untuk pro aktif dengan persoalan ini," terang Sugianto.
Ditanya apakah massa akan melakukan aksi yang sama di Polres Poso, Sugianto menerangkan, massa tidak akan menuju ke Mapolres Poso. "Tidak ada gunanya ketemu polisi. Karena tuntutan kami memang mengusir mereka dari daerah ini," sebutnya.
Dia juga mengatakan, jika aksi damai yang akan digelar hari ini tuntutannya tidak dipenuhi juga, maka ia mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. "Kita tunggu hasilnya. Jika mereka tetap bertahan, kami akan turun dengan jumlah massa yang lebih besar," kata Sugianto.
Dari aksi demo yang akan berlangsung hari ini, kota Poso dipastikan akan lumpuh total. Ini disebabkan, 19 ormas Islam yang ada di Kabupaten Poso menginstrusikan masyarakat untuk menghentikan aktivitasnya. "Kami akan menutup semua kantor, pasar, toko dan tempat aktivitas masyarakat lainnya," sebutnya. "Hanya UGD Rumah Sakit dan SPBU yang boleh buka," tambahnya.
Sementara itu, untuk mengamankan demo hari ini, mulai Minggu sore kemarin TNI dari Batalyon 714 Poso terlihat berjaga-jaga di depan Kantor DPRD Poso.
Danyon 714 Sintuwu Maroso Letkol Inf Tri Setyo S kepada Radar Sulteng mengakui, bahwa pihaknya telah dimintai bantuan polisi untuk mem-backup aparat kepolisian. "Polisi telah meminta kami membantu mengamankan demo besok (hari ini,red)," paparnya.
Berapa kekuatan pasukan yang akan diturunkan mem-backup polisi, Tri Setyo menyebut sebanyak 2 kompi. "Saya siapkan dua kompi untuk mengamankan aksi damai,” sebutnya.
kata Danyon 714, ada sejumlah objek pengamanan yang bakal dilakukan pasukannya. Satu di antaranya adalah pengamanan terhadap gedung DPRD Poso.(cr5)

RS, Senin, 30 Oktober 2006
Islam-Kristen Sepakat Rekonsiliasi
Hari Ini, Dua Komunitas Dipertemukan

PALU – Pertemuan dua komunitas Islam-Kristen membahas soal keamanan di Poso, tadi malam berlangsung di Palu. Pertemuan itu tidak hanya dilakukan tertutup, tetapi juga dilakukan terpisah. Kedua pertemuan dipimpin langsung Wapres HM Jusuf Kalla. Pada intinya, pertemuan tertutup di dua tempat berbeda itu menyepakati rekonsiliasi penyelesaian kasus Poso.
Hanya saja, hasil kesepakatan masing-masing dua komunitas berbeda itu belum sempat dipertemukan mengingat kondisinya sudah larut malam. Rencananya, pagi ini hasil pertemuan terpisah itu akan dipertemukan kembali di gedung Siranindi II, Sulteng.
Pertemuan untuk kelompok Islam tadi malam, dilakukan di aula Kantor Bappeda Sulteng, sedangkan untuk kelompok Kristen dilakukan di Gubernuran Siranindi II. Kedua tempat itu berada di Jl Prof M Yamin Palu.
Sebelum menggelar pertemuan tertutup di dua tempat yang berbeda, kedua komunitas yang mendiami Poso dan Palu dipertemukan bersama dalam acara halalbihalal mengingat masih dalam suasana Idul Fitri 1427 hijrah. Dalam pertemuan terbuka tersebut, Wapres Yusuf Kalla mengajak semua masyarakat yang hadir untuk saling memberi maaf dan saling mendoakan karena tidak ada satu pun agama di dunia ini yang tidak memberikan doa keselamatan.
Wapres Kalla pada pertemuan silahturahmi itu juga mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah Poso. Dengan kebersamaan katanya, penyelesaian Poso dapat terlaksana dan tercipta suasana yang aman dan damai sebagaimana yang diharapkan masyarakat Poso. Hal tersebut juga diungkapkan Gubernur Paliudju bahwa, warga Poso sebenarnya sangat mendambakan kedamaian seperti sebelum terjadi kerusuhan.
Usai halalbihalal, Wapres Yusuf Kalla didampingi Menpolhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Soetanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar kemudian menggelar pertemuan tertutup bersama tokoh masyarakat Islam.
Tokoh masyarakat Islam yang tadinya ikut berhalalbilahal di Gubernuran Siranindi II pindah ke aula kantor Bappeda Sulteng yang hanya bersebelahan pagar dengan Gubernuran Siranindi.
Diperoleh keterangan pertemuan tertutup dengan tokoh masyarakat Islam di gedung Bappeda Sulteng itu berlangsung alot. Pasalnya, di antara permintaan umat Islam untuk menarik pasukan Brimob BKO dari Poso belum direstui dengan pertimbangan kondisi Poso belum aman. Namun demikian Wapres Jusuf Kalla berjanji bila kondisi kamtibmas di Poso sudah aman semua pasukan BKO akan ditarik.
Ada tiga butir kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan dengan tokoh Islam di Poso dan Palu itu. Dua di antaranya, membentuk tim independen pencari fakta kasus kekerasan yang terjadi di Kelurahan Gebangrejo; dan memulihkan kondisi perekonomian di Poso pascaterjadi kerusuhan dan kekerasan.
Tim independen ini beranggotakan pemerintah, alim ulama, dan tokoh masyarakat Poso itu. Tim ini diharapkan, dalam jangka pendek bisa mencari fakta dan data terkait sejumlah kasus Poso, termasuk penembakan pada malam Idulfitri. Sementara jangka panjangnya, tim independen ini diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan di Poso, Sulteng.
Selain itu, tim yang dibentuk juga nantinya diharapkan membangun kondisi yang kondusif serta pemulihan ekonomi di daerah penghasilm kayu hitam itu.
Salah satu deklator Malino, H Achrul Udaya yang ditemui usai mengikuti pertemuan tertutup itu, membenarkan bahwa pertemuan itu telah menghasilkan tiga kesepakatan tersebut.
Di tempat terpisah Ketua Forum Silaturahmi Persaudaraan Umat Islam (FSPUI) Poso, Ustad H Adnan Arsal yang dikonfirmasi wartawan usai pertemuan dengan pemerintah mengaku menerima tawaran pemerintah itu. Pasalnya, kata dia berargumen, tawaran yang disampaikan pemerintah itu setidaknya menguntungkan pihaknya.
Di bagian lain dia mengatakan, kasus penyerangan yang terjadi pada malam hari raya harus diusut tuntas. Dia membantah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk terjadi kontak senjata. ''Aparat yang mengepung pemukiman dan warga langsung membunyikan tiang listrik,'' terangnya ditemui usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Wapres tadi malam.
Dia juga menerima usulan pemerintah untuk mengungkap kasus kekerasan di Poso. Dengan membentuk rekonstruksi tim pencari fakta yang melibatkan semua komponen masyarakat dan diharapkan kasus di Poso dapat diungkap. ''Kuncinya, pemerintah terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi.'' tegas Adnan yang didampingi Burhanuddin.
Menyinggung aksi damai di Poso katanya, akan dilakukan melibatkan beberapa ormas Islam. Aksi damai ini merupakan sikap umat Islam Poso terkait kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka. ''Kita tetap melakukan aksi damai di Poso,'' tegasnya.
Usai mengikuti pertemuan tertutup Ustad Adnan bersama rombongan langsung bertolak ke Poso, tadi malam. Rencananya, usai digelar pertemuan tertutup masing-masing komunitas, hari ini (Senin,30/10) akan dipertemukan kembali di tempat yang sama.
Hingga pukul, 01.00 wita, Wapres Kalla bersama Menteri dan Kapolri masih melakukan pertemuan tertutup dengan umat Nasrani di Gedung Siranindi II, Sulteng. Pertemuan tertutup dengan kelompok Nasrani ini baru berakhir pukul 01.17 Wita. Tokoh-tokoh Kristen yang hadir dalam pertemuan ini, antara lain: AR Tubondo, Rita Pohe, Melky Tore, Frits Sampurnama dan lain-lain. Kelompok Kristen ini dipimpin Pdt Roeno Logonda.
Pertemuan dengan kelompok Kristen ini juga berakhir dengan sejumlah kesepakatan yang hampir sama dengan kelompok Islam. Kelompok Kristen juga sepakat untuk membentuk tim rekonsiliasi. Hal lain yang disepakati adalah penuntasan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Poso dan Palu.
Selain sejumlah menteri, Wapres Jusuf Kalla dalam kunjungannya ke Palu juga didampingi sejumlah tokoh, antara lain; Menkopolhukam Widodo AS, Mendiknas Bambang Sudibyo, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, Mendagri Moh Ma'ruf,Ka BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal Sutanto dan Wakil Ketua MPR RI, Aksa Mahmud. Juga ikut hadir Staf Khusus Wapres, HM Alwi Hamu, sejumlah deklator Malino I dan II, antara lain; dr Farid Husain dan Jafar Umar Talib, serta sejumlah tokoh agama, seperti Irwan Lubis dan kader PKS, Irwan Prayitno. (lib/ban/nit)

Tibo Dihukum Bukan Karena Agamanya
Surat Pembaca, Tempo, Edisi. 36/XXXV/30 Oktober - 05 November 2006

Tak dapat dipungkiri, kasus hukuman mati terhadap Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan Marinus Riwu—ketiganya terpidana mati kasus kerusuhan Poso di Sulawesi Tengah—merupakan hal yang sensitif. Pro dan kontra terus terjadi. Bahkan muncul fenomena berupa provokasi agama untuk tujuan kepentingan golongan tertentu. Tentu, tak satu pun pihak yang menginginkan masalah penegakan hukum tersebut justru menjadi bibit baru konflik horizontal.

Yang perlu ditekankan di sini, masalah Tibo dan kawan-kawan merupakan urusan hukum yang bersifat final dan mengikat. Ini masalah hukum, bukan masalah agama. Jangan membawa masalah ini ke arah yang salah, karena hanya akan membawa pada ketegangan yang tiada akhir.

Dalam reformasi hukum, aturan hukum harus diutamakan. Penegakan hukum tak hanya berkaitan dengan kasus Tibo, tapi semuanya, termasuk kasus kriminal, narkotik, terorisme, dan sebagainya. Hukum berlaku bagi siapa pun, apa pun agama si terhukum. Bila tidak, hal itu akan menjadi preseden buruk.

Indonesia adalah negara hukum, dan faktanya hukuman mati masih berlaku. Kasus Tibo dan kawan-kawan menjadi batu ujian perihal konsistensi kita dalam merealisasi pengamalan UUD 1945, Pasal 1, ayat 3, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

METY TIDAYOH
Jalan K.S. Tubun No. 37, Palu

Ada Senyum di Liang Lahat
Tempo, Edisi. 36/XXXV/30 Oktober - 05 November 2006

Hawa pagi menggigilkan Palu pada Senin dua pekan lalu. Dari arah utara sebuah sepeda motor hitam meraung di kesenyapan Jalan Wolter Monginsidi. Penumpangnya dua pria bertutup muka ala ninja. Berhenti di bangunan nomor 76—toko material Sinar Sakti—pria di boncengan turun dari motor lalu mencabut pistol. Dua pelor mendesing. Dor, dor.… Satu butir menembus pelipis Irianto Kongkoli, 50 tahun. Pendeta itu roboh bersimbah darah tewas seketika.
Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, pun geger. Warga di sekitar lokasi kejadian menghambur ke jalanan. Istri si pendeta, Rita Kupa, 45 tahun, dan anaknya, Galateka Kupa, 4 tahun, luput dari maut. Keduanya berada di dalam mobil yang tengah menunggu di parkiran. Mereka menanti Kongkoli yang tengah berbelanja tegel keramik. Rita, ajun inspektur satu di Kepolisian Resor Palu, meloncat dari mobil mendekap erat suaminya. Dia menangis sejadi-jadinya. ”Pembunuh..., pembunuh,” teriaknya berkali-kali.
Sopir pendeta, Edce, lari mengejar para pelaku. Tapi motor pelaku lebih gesit. Lolos. Edce urung, lalu membopong jasad Kongkoli ke mobil untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu.
Polisi segera mengantongi ciri-ciri pelakunya, dua pria berjaket kulit dan berjins abu-abu. Motor mereka adalah Honda Supra, berhelm standar tanpa kaca. Mulutnya ditutup kain. Tinggi badan penembak sekitar 160 sentimeter. Ciri-ciri itu, kata juru bicara Polda Sulawesi Tengah Ajun Komisaris Besar Muhammad Kilat, berdasarkan keterangan saksi.
Warga setempat mengenal Kongkoli sebagai Sekretaris Umum Ketua Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dia juga salah satu deklarator Malino. Kongkoli dikenal dekat dengan tokoh-tokoh muslim. Sejak konflik meletik, dia dan Ketua Perguruan Islam Al-Khaeraat KH Yahya Alamrie selalu melakukan kampanye damai.
Ketika bom meletup di Poso pada 2002, dua pemimpin agama ini menyeru agar warga tak terpancing rusuh. Kongkoli banyak melakukan mediasi antara kelompok yang bertikai dan pihak birokrasi. Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju sepakat soal itu. Katanya, ”Setiap ada masalah, dia berkoordinasi dengan pemerintah.”
Insiden berdarah di Wolter Monginsidi 76 itu memutar ingatan warga akan tragedi yang menimpa pengurus Gereja Kristen setempat selama tiga tahun terakhir. Tiga pengurus Sulawesi Tengah tewas. Bendahara Umum R. Tadjoja dibunuh seusai kebaktian di Poso Pesisir pada 2003. Selang setahun, Pendeta Susianti Tinulele ditembak mati di Gereja Effatha Poso. Kini Kongkoli, putra Poso kelahiran Lombogia yang beranak tiga, tumbang bersimbah darah.
Jeis Montesori, karib Kongkoli saat membikin Resolusi Konflik Poso—sebelum Deklarasi Malino II, 2004—amatlah berduka. Dua hari sebelum sobatnya dibunuh, ia menerima pesan pendek dari telepon genggam sang pendeta: ”Jika besok kita bangun menyongsong hari baru, tebarkan senyummu pada sesama tanda syukur pada Dia.”
Senyum Kongkoli kini terkubur di liang lahat.
EKD, Darlis Muhammad (Palu)

Petaka di Malam Takbiran
Tempo, Edisi. 36/XXXV/30 Oktober - 05 November 2006

Kerusuhan kembali membara di Poso. Polisi dan warga baku tembak. Pemerintah menuduh kerusuhan itu didalangi teroris.
Ahad pekan lalu mestinya menjadi pesta kemenangan tatkala ribuan umat turun bertakbir ke jalanan. Tapi di Poso, malam bahagia itu menjadi petaka. Listrik tiba-tiba mati. Lalu horor meletus. Warga Kelurahan Gebang Rejo baku tembak dengan polisi. Bunyi petasan yang kerap menghibur malam takbiran berganti salak bedil bersahut-sahutan.
Perang di kegelapan menewaskan Syaifuddin, warga setempat. Anak muda 21 tahun itu pergi sesudah peluru menghunjam lehernya. Tiga warga lain terluka. Reda di subuh hari, inilah perang terbuka yang kembali mengoyak kedamaian Poso, sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah yang sohor oleh kakao, kopi, dan cengkeh.
Petaka bermula dari razia polisi di Gebang Rejo. Enam belas polisi bersenapan menggeledah rumah, mencari Cholid Asyahab. Dua hari sebelumnya, si Cholid ini terjaring razia polisi yang gencar mencari pelaku penembakan Pendeta Irianto Kongkoli. Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulawesi Tengah itu tewas ditembak di Palu, dua pekan sebelumnya (lihat boks: Ada Senyum di Liang Lahat).
Saat razia, Cholid lolos. Dia kabur ke Kampung Tanah Runtuh. Sepeda motornya dan sebuah tas tertinggal. Polisi curiga Cholid takut bertemu polisi. Tasnya digeledah. Ada dua kartu tanda penduduk dengan nama berbeda. Cholid Asyahab beralamat di Poso, dan Idrus Al-Habs di Lampung. Nah, menurut polisi, selama ini pembuat onar memakai identitas ganda.
Maka, Cholid pun diburu. Polisi memblokade desa. Warga dan pemuka agama tak diizinkan masuk wilayah sekitar razia. Ustad Gani Israel, seorang pemuka agama Islam di Poso, mengaku dilarang masuk wilayah itu. Ustad Sugianto Kamiuddin, juga tokoh agama setempat, bersaksi, ”Saya ditolak sambil ditodong senjata.”
Warga yang gundah memukul tiang listrik tanda bahaya. Bunyi bersahutan menambah kegentingan. Dalam sekejap, massa menyemut, lalu terjadi baku lempar. Enam belas polisi kewalahan. Dalam hitungan menit, seratus anggota Brigade Mobile (Brimob) datang membantu. Di tengah huru-hara, beredarlah isu tiga ratus anggota Brimob mengepung Pesantren Al-Amanah milik Ustad Adnan Arsal di Kampung Tanah Runtuh. Perang kian sengit dan Syaifuddin tewas.
Esoknya, warga yang mengantar jenazah Syaifuddin ke pemakaman menyerang markas Brimob di Jalan Seram. Polisi meletupkan salvo peringatan, tapi massa bergeming. Neraka di malam sebelumnya berulang. Galih Pamungkas, bocah 3,5 tahun, dan dua warga lain tersambar peluru karet. Kerusuhan berlanjut hingga malam hari. Gereja Eklesia dibakar. Sejumlah asrama polisi dilalap api. Polisi menetapkan dua pria berinisial Nas dan Bidin sebagai tersangka.
Polisi dan warga saling tuding soal penyebab rusuh. Polisi menuduh provokator menunggangi kerumunan warga dan menolak kehadiran polisi. Ustad Adnan Arsal tidak terima dengan tuduhan itu. Menurut Adnan, kerusuhan terjadi karena polisi mengepung pesantren miliknya dengan arogan. Polisi, menurut dia, juga kerap menuduh warganya pelaku kerusuhan. Jadi, ”Jangan diputarbalikkan faktanya,” Adnan menegaskan.
Setelah adem beberapa waktu, situasi Poso kembali memanas sesudah Fabianus Tibo dan kedua kawannya dieksekusi mati pada September lalu. Arham Badaruddiin dan Wandi Usman, warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan, raib di Desa Taripa, Pamona, Poso Selatan, sehari sesudah eksekusi. Entah siapa yang menghabisi dua pemuda itu.
Brigadir Jenderal Badroodin Haiti, Kepala Polisi Sulawesi Tengah, meluncur ke Pamona mencari dua pemuda yang nahas. Rusuh meletup. Polisi menuduh dalangnya adalah ”provokator”. Siapa provokatornya, tak jelas. Yang jelas adalah ini: sesudah kisruh Pamona, Pendeta Kongkoli ditembak mati di Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu meletuslah perang di malam takbiran.
Pemerintah amat yakin kisruh di Poso bukan lagi konflik horizontal, melainkan ulah segelintir kelompok yang mendompleng sentimen warga. Konflik antarwarga sudah tidak ada, ”Yang ada pelaku teror,” kata Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto. Wakil Presiden Jusuf Kalla idem ditto. Selama ini, kata Kalla, ”Masyarakat tidak lagi terpancing rusuh karena sentimen agama.”
Sejauh ini, polisi mensinyalir adanya kelompok Hasanuddin yang meneror Poso dan Palu dalam huru-hara terakhir di Poso. Hasanuddin dan tiga anggotanya sudah dibekuk pada 25 Maret lalu di Palu. Mereka disangka sebagai pembunuh dan pelaku mutilasi tiga siswi sekolah menengah umum di Poso, Oktober 2005. Empat orang ini ditahan di Markas Besar Polri. Menurut polisi, kawanan Hasanuddin mengaku meneror dengan bom dan pembunuhan di Sulawesi Tengah selama ini.
Repotnya, delapan anggota Hasanuddin masih buron. Salah satunya bernama Haris, yang dicurigai sebagai penembak Pendeta Kongkoli. ”Polisi menetapkan dia dalam daftar pencarian orang,” kata juru bicara Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Kilat. Itu sebabnya, polisi gencar merazia wilayah Gebang Rejo, tempat asal kelompok Hasanuddin.
Adnan Arsal berkukuh membantah tuduhan terhadap kelompok Hasanuddin. Mertua Hasanuddin ini tak percaya menantunya pelaku teror. Kalaupun tuduhan polisi terbukti, dia menolak pesantren miliknya dikaitkan dengan urusan itu. Kata Adnan: ”Jangan setiap ada apa-apa, kami selalu dikaitkan.”
Eduardus Karel Dewanto dan Muhammad Darlis (Palu)

Wapres Gelar Pertemuan Dengan Tokoh Agama Sulteng
Laporan Wartawan Kompas Reinhard Marulitua N
Minggu, 29 Oktober 2006 - 18:53 wib

PALU, KOMPAS--Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Sulawesi Tengah, di Palu, Minggu (29/10). Pertemuan yang dihadiri puluhan tokoh agama dari Poso dan Palu ini dipastikan akan membahas situasi keamanan di Poso dan Palu akhir-akhir ini.
Wapres tiba di Bandara Mutiara Palu sekitar pukul 16.30 Wita. Di ruang VIP Bandara Wapres langsung mengadakan pertemuan dan mendengarkan pemaparan dari Musyawarah Pimpinan Daerah Sulteng mengenai situasi Poso dan Palu belakangan ini.
Dari Bandara, Wapres menuju Rumah Jabatan Gubernur Sulteng untuk mengikuti acara halal bihalal dengan Muspida dan tokoh-tokoh agama. Selain tokoh agama dari Sulteng, seperti KH Gani Israil dan Pendeta Roeno Logonda, juga hadir tokoh-tokoh agama nasional yang mewakili unsur Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, Nadhatul Ulama, dan Muhammadiyah. Sampai berita ini ditu;is, acara halal bihala belum dimulai.
Seusai acara halal-bihalal, Wapres masih akan mengikuti dua pertemuan tertutup, masing-masing dengan tokoh Islam dan tokoh Kristen Sulteng. Besok pagi, pertemuan dilanjutkan oleh Wapres dengan tokoh-tokoh Islam dan Kristen sekaligus.

Jusuf Kalla Kunjungi Palu
Minggu, 29 Oktober 2006 - 20

PALU, MINGGU- Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (29/10) sore tiba di Bandara Mutiara Palu, dalam rangka kunjungan kerjanya selama dua hari di Provinsi Sulawesi Tengah. Kedatangan Wapres dari Jakarta menggunakan pesawat Boeing 737-200 milik TNI-AU sekitar pukul 15:30 Wita itu didampingi sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menkum dan HAM Hamid AWaluddin, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mendagri Mohammad Ma’ruf, dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.
Sebelumnya, Kepala Biro Infokom Pemprov Sulteng, Jethan Towakit, mengatakan ada sejumlah agenda acara yang akan dihadiri Wapres selama berada di Palu, ibukota Provinsi Sulteng, yakni Halal Bi-Halal bersama Gubernur Sulteng Bandjela Paliudju dan anggota Muspida tingkat provinsi, pemuka agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan orpol dan ormas setempat yang dilaksanakan pada Minggu malam.
Seusai acara ini, Wapres melakukan pertemuan dengan para Deklarator Malino I, guna membahas perkembangan situasi keamanan di bekas daerah konflik Poso. Saat menjabat Menko Kesra di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla menjadi inisiator pedamaian Poso dan kemudian ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Malino I yang melibatkan para pemuka agama Islam dan Kristen di Sulteng.
Sebelum kembali ke Jakarta Senin pagi (30/10), Wapres Jusuf Kalla dijadwalkan akan memberikan keterangan pers kepada wartawan seputar penanganan masalah gangguan keamanan di Provinsi Sulteng, terutama di wilayah Poso dan Palu.Sumber: AntaraPenulis: Glo

Wapres: Teror di Poso, Musuh Bersama
Laporan Wartawan Kompas Reinhard Marulitua N
Minggu, 29 Oktober 2006 - 21:39 wib

PALU, KOMPAS--Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menegaskan, peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Poso, Sulawesi Tengah bukanlah konflik antarwarga, melainkan tindakan teror yang dilakukan orang-orang tidak bertanggungjawab dan menginginkan Poso kembali rusuh. Wapres mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan pelaku teror di Poso sebagai musuh bersama.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla dalam acara Halal Bihalal dengan Musyawarah Pimpinan Daerah serta tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan perempuan se-Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (29/10).

Menurut Wapres, peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di Poso sudah sangat meresahkan. “Walaupun bukan lagi konflik, tapi peristiwa itu membuat warga Poso yang masih trauma susah tidur, tidak dapat bekerja dengan baik, dan memiliki banyak masalah. Ini membuat masyarakat menderita. Karena itu, pelaku teror di Poso harus menjadi musuh kita semua,” katanya.

Jusuf Kalla menambahkan, peristiwa yang terjadi di Poso belakangan ini menyedihkan semua masyarakat Indonesia. “Sakit di Poso adalah sakit buat kita Indonesia ini. Itulah prinsip-prinsip kita bernegara,” kata Wapres yang mendesak Polri untuk segera menangkap pelaku teror di Poso.

Sedangkan Gubernur Sulteng HB Paliudju mengatakan, masyarakat akar rumput di Poso sangat menginginkan agar Poso dapat seperti dulu lagi, yaitu Poso yang damai, saling menghargai, dan saling menyayangi. “Berkali-kali masyarakat tingkat bawah menyampaikan itu pada kami,” kata Paliudju.

Paliudju mengharapkan, Wapres dapat memberikan jalan keluar penyelesaian semua persoalan di Poso. “Jangan lagi ada korban yang jatuh akibat tindak kekerasan di Sulteng,” katanya.

One injured in Poso house shootout
National News - October 23, 2006

One person has been injured after a gunfight between security forces and locals that broke out in Poso late on Sunday night.
The violence occurred after policemen surrounded a house in the city's Tanah Runtuh district, where several suspected militants were believed to be hiding out. Alerted to the police presence, a group of people began shooting at and hurling rocks at the officers. According to a witness, Muhammaddong, one person was injured from a stone.

Mob attacks police house in Poso
National News - October 26, 2006
The Jakarta Post, Poso, Jakarta

New violence flared up in Poso, Central Sulawesi, on Wednesday when a mob of villagers ransacked a house rented by policemen after a villager was shot by security forces Sunday night.
On Tuesday, angry residents burned down a police post. Nobody was reported injured in either attack.
Muslim leaders had earlier demanded police withdraw their 3,000-strong force from the town, accusing them of bias and sparking sectarian violence in the area.
The house attacked in Lawangan subdistrict Wednesday was believed to have been occupied by four provincial police intelligence agents. They were absent at the time of the incident.
The mob of about 50 people forced their way into the house, carried the officers' clothes and laptop computers into the backyard and burned them.
Police said the incidents were likely acts of revenge following the death of a civilian, who was shot during a Sunday-night police raid on a house of suspected militants.
National Police spokesman Sr. Comr. Anton Bachrul Alam told The Jakarta Post the latest violence involved provocateurs "who want the situation in Poso to stay unstable".
Police were searching for members of the mob, who had "carried various types of fire arms and home-made bombs", Anton said.
He said the perpetrators could face up to six years in prison for vandalism and theft.
The Associated Press quoted National Police chief Gen. Sutanto saying police were needed in the area to maintain order.
All security officers staying in private residences have been relocated to police barracks.
Late Sunday night, "some perpetrators tried to shoot several police members who were about to conduct a search for weapons and ammunition," Anton said.
Brig. Purwanto received head injuries after being pelted with rocks. The resulting shootout left one man dead and a toddler wounded.
Poso, a town that has a roughly equal numbers of Christians and Muslims, has witnessed at least 1,000 deaths from violence since 1998.

Government to use terror law to end Poso unrest
National News - October 27, 2006
Ary Hermawan, The Jakarta Post, Jakarta

The government says it will use anti-terror laws to prosecute those responsible for continued violence in Poso, Central Sulawesi.
"I hope the police can unravel all the terror cases in Poso down to their roots," Vice President Jusuf Kalla said in Makassar, South Sulawesi, as quoted by Antara on Thursday.
He said the continued violence in Poso, where more than 1,000 Muslims and Christians were killed between 2000 and 2002, was not a religious conflict.
"Now there are only acts of terror," he said.
Kalla reportedly plans to visit Palu, the provincial capital of Central Sulawesi, to meet with government officials, security chiefs and religious leaders amid escalating tension in the province.
Meanwhile, police said they would not withdraw 3,000 officers stationed in the province, dismissing the demands of some residents following a skirmish involving police and Muslim residents Sunday.
The Poso Muslims Defenders Front earlier issued an ultimatum demanding the police leave Poso within 24 hours or they would launch a "social strike".
The ultimatum was made after residents in Gebang Rejo subdistrict in Poso clashed with police officers involved in a raid on a house of suspected Islamic militants. One person was killed and three others injured in the incident.
National Police spokesman Anton Bachrul Alam said the officers were in the province to provide security and carried out their work in an impartial manner. "We are not taking sides. We are neutral and protecting everyone."
Tension in Poso has continued to escalate since Sunday's clash, with a mob vandalizing and burning a church Tuesday and a house rented by policemen Wednesday.
A rumor has widely circulated via cell phone messages that the police are sending four Christians generals to the province to suppress Muslims.
"Some of the generals sent there are Muslim. Not all of them are Christian," Anton said. "We regret the rumor."
Police have yet to name any suspects in the recent violence. They have said the perpetrators are "parties who want the situation in Poso to remain unstable".
Anton urged the public not to be provoked by efforts to revive religious conflict in the region.
He also said police had sent a team to investigate the fatal clash in Gebang Rejo. "If our personnel broke the rules, we will take action against them," he promised.
Anton said the authorities were now watching houses of worship and police stations to prevent any further attacks amid the rising tension in the region.

Penggunaan Undang-undang Anti Terorisme di Poso Ditentang
Sabtu, 28 Oktober 2006 21:06 WIB

TEMPO Interaktif, SoloWakil Ketua DPR RI Zaenal Ma'arif menentang penggunaan Undang-undang Anti Terorisme terhadap orang yang terlibat dalam bentrokan warga dengan aparat Brimob di Poso beberapa waktu lalu. Menurut dia, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan di Poso tidak ada konflik lagi juga sebagai sebuah pernyataan yang terburu-buru. Zaenal meyakini berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini termasuk pembakaran gereja di Poso masih memiliki kaitan dengan konflik di masa lalu meski sudah ada kesepakatan damai melalui Deklarasi Malino."Wakil presiden tentu sangat memahami persoalan di Poso sehingga sebuah langkah terburu-buru bila mereka yang ditangkap dikenai UU Anti Terorisme karena melakukan teror. Peristiwa bentrokan dengan Brimob kemudian pembakaran gereja adalah sebuah kemarahan massa. Sebenarnya yang perlu dilakukan sekarang ini adalah melakukan investigasi yang menyeluruh. Jangan buru-buru peristiwa di Poso sebagai aksi terorisme," kata dia kepada wartawan di kediamannya di Solo, Sabtu (28/10).Menurut Zaenal, investigasi menyeluruh yang dilakukan memang tidak perlu dengan membentuk tim gabungan pencari fakta sebagaimana yang diusulkan Forum Silaturahmi Umat Islam (FSUI) Poso. Zaenal mengatakan pencarian fakta cukup dilakukan aparat pemerintah bersama dengan DPR yang memiliki tim pemantau poso. TPF baru dinilai justru tidak efektif. "Misalnya semua pihak yang terlibat dalam Deklarasi Malino diundang untuk menggelar pertemuan kembali. Apalagi polisi mengakui kesulitan untuk menangkap pelakunya," ujarnya.Saat menggelar open house di Makassar, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polisi dan TNI menangkap para pelaku teror di Poso. Sebab, kata dia, perbuatan para pelaku itu sudah tidak dapat ditolerir lagi. Bahkan Kalla meminta, jika para pelaku tertangkap, mereka dijerat dengan Undang-Undang Antiterorisme. "Di Poso sudah tidak ada lagi konflik. Karena itu, kami minta polisi dan TNI menghabisi akar teror itu," ujarnya.Anggota Komisi Pertahanan Permadi menampik pernyataan Jusuf Kalla perihal telah berakhirnya konflik di Poso. Menurut dia, Poso masih diselimuti oleh konflik, baik horisontal dan vertikal dengan berbagai kepentingan yang salin menjalin sehingga sangat komplek. Politisi PDI Perjuangan ini menganggap Deklarasi Malino I hanya sebatas perdamaian di atas meja. "Saya kenal dengan orang-orang yang terlibat dalam Deklarasi Malino, omongannya saja masih ganas-ganas," kata dia. Imron Rosyid

Dipastikan, Warga yang Awali Bentrokan Poso
Sabtu, 28 Oktober 2006 - 23:18 wib

PALU, KOMPAS- Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam memastikan penyebab bentrokan antara personil Brimob dan warga Gebang Rejo Minggu lalu, dimulai oleh warga.
Berdasarkan penyelidikan, ditemukan bekas tembakan dan bekas serpihan bom pada mobil Baracuda milik polisi. Hal itu mengindikasikan sejumlah warga yang terlibat bentrokan telah melakukan persiapan menyerang polisi.
“Pada kaca depan mobil Baracuda yang digunakan personil polisi untuk menghalau massa yang merusak Pos Polisi Masyarakat ditemukan bekas tembakan. Kalau itu mobil biasa, sopirnya pasti sudah tewas,” kata Anton kepada sejumlah wartawan, Sabtu (28/10) malam.
Pada ban belakang mobil Baracuda, polisi juga menemukan bekas tembakan dan serpihan bom. “Dari situ dapat dilihat jika massa mengupayakan agar mobil itu rusak dan tidak dapat berfungsi,” kata Anton.
Bersama Anton, Inspektur Satu Imam Rahman—anggota Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang berada di lokasi saat bentrokan—ikut memberikan keterangan pada wartawan. Menurut Imam, sebelum bentrokan terjadi, ada tiga regu personil Brimob yang melakukan patroli di sekitar Tanah Runtuh, Gebang Rejo, dengan membawa satu mobil Baracuda dan satu buah truk polisi.
Di Tanah Runtuh, anggota Brimob melakukan patroli dengan berjalan kaki. “Tiba-tiba terdengar bunyi tiang listrik yang dipukul-pukul yang diikuti bunyi tembakan dari arah Tanah Runtuh. Setelah itu, sekelompok orang mulai mendatangi dan menyerang Pos Polmas di Tanah Runtuh,” kata Imam.
Ketika ditanya seberapa terdesaknya aparat Brimob saat itu, Imam mengatakan, sangat terdesak karena Pos Polmas ditembakai dari arah depan dan belakang. Bagian sebelah kiri Pos Polmas juga dilempari bom.
Anton menambahkan, dalam situasi terdesak seperti itu, polisi wajar melakukan pembelaan diri dengan melepas tembakan.
Terkait dengan seorang warga yang tewas akibat terkena tembakan, Anton mengatakan, dari tubuh korban tidak ditemukan peluru bulat, tetapi hanya serpihan logam. Diduga, serpihan itu adalah serpihan bom. “Serpihan itu masih diperiksa di Labfor,” kata Anton.
Sebelumnya, Ketua Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam Poso Adnan Arsal membantah bahwa warga melakukan penyerangan lebih dulu. Adnan juga membantah warga melepaskan tembakan. (REI)

Kompas, Sabtu, 28 Oktober 2006
TerorismeJangan Kubur Asa Warga Poso
REINHARD N

Saya masih ingat sama suami saya dan tidak bisa lupa bagaimana ia meninggal. Tetapi, kalau itu saja yang saya ingat, hati saya tidak bisa tenteram dan saya tidak bisa bekerja dengan baik. Masalah pun tidak akan pernah selesai," kata Supriyati (26) yang ditemui di rumahnya di Desa Sintuwulemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, awal pekan ini.
Supriyati salah seorang keluarga korban konflik Poso yang suaminya terbunuh. Tatkala Desa Sintuwulemba porak-poranda akibat konflik horizontal pada Mei 2000, Supriyati dan kedua orangtuanya mengungsi ke hutan untuk menyelamatkan diri.
Setelah situasi tenang, keluarga Supriyati mengungsi ke Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Baru awal tahun 2005 mereka kembali ke Sintuwulemba untuk memulai kehidupan yang baru karena tanah mereka ada di desa itu.
Supriyati dan kedua orangtuanya yakin penyebab konflik Poso bukanlah karena perbedaan agama yang dianut warga Poso, tetapi karena ulah provokator yang memecah belah mereka dengan mengusung isu SARA.
“Waktu di hutan, saya yang Muslim masih ingat betul bagaimana tetangga-tetangga kami yang Kristen memberitahukan kami harus lewat mana. Kalau tidak, kami mungkin sudah mati," kata Supriyati. Ia juga melakukan hal yang sama, yakni memberitahu warga Kristen untuk menempuh jalur aman dari serangan perusuh.
Setelah setahun lebih kembali ke Sintuwulemba bersama 54 keluarga Muslim lainnya, Supriyati mengaku mereka telah membaur dan kembali hidup rukun dengan 53 keluarga Kristen yang lebih dulu kembali ke Sintuwulemba.
“Tidak ada saling curiga di antara warga Islam dan Kristen di Sintuwulemba. Dengan hidup rukun, kami merasa lebih tenang, aman, dan damai," tambah Supriyati.
Apa yang disampaikan Supriyati dibenarkan Oftis Farlin (31), warga Desa Sintuwulemba yang menganut agama Kristen. Menurut dia, warga Sintuwulemba tidak akan mau diadu domba. “Pertikaian hanya membawa kesengsaraan dan penderitaan. Yang kami inginkan sekarang hanya bagaimana kami dapat bekerja dengan tenang untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak-anak," kata Oftis.
Harapan datangnya perdamaian di Poso tidak hanya datang dari Sintuwulemba. Asa itu juga terlontar dari bekas wilayah konflik lainnya, seperti Desa Tongko di Kecamatan Lage, Desa Taunca di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dan Desa Kamba di Kecamatan Pamona Timur, Poso.
Tidak muluk-muluk
Apa yang diharapkan warga Poso ini bukanlah sebuah harapan muluk-muluk. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan dengan tenang, aman, dan damai. Mereka hanya ingin bekerja dengan baik agar dapat menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Hanya itu!
Pahitnya kehidupan warga Poso pascakonflik horizontal 1998-2000, seperti keluarga yang tercerai-berai dan kemiskinan yang berkepanjangan telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi warga Poso. Karena itulah, mereka mempraktikkan makna sejati pluralisme dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, ketika semuanya telah mereka lakoni, perdamaian di Poso tak kunjung terwujud. Pascakonflik, warga masih terus mendengar, melihat, dan menjadi korban berbagai aksi kekerasan bersenjata, mulai dari penembakan, pemenggalan kepala, sampai peledakan bom di rumah ibadah dan pasar-pasar. Bahkan, di setiap bulan Ramadhan rentetan tembakan dan suara ledakan bom menjadi bunyi-bunyian yang akrab di kuping warga Poso.
Siapa dalang dari semua aksi-aksi itu serta apa motifnya masih kabur dan misterius. Pemerintah dan aparat keamanan hanya mengatakan, mereka ialah provokator-provokator yang ingin Poso rusuh, tanpa pernah menangkapnya.
Minggu lalu, bentrokan antara aparat polisi dan warga Keluarahan Gebang Rejo menambah daftar panjang aksi kekerasan di Poso. Bentrokan yang mengakibatkan seorang warga tewas belum diketahui persis apa penyebabnya. Kepolisian dan tokoh masyarakat di Poso saling menuding tentang siapa yang melakukan penyerangan lebih dulu.
Sehari setelah pembunuhan tiga siswa SMA Kristen Poso, November 2005, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan, kekejian itu adalah ulah pihak luar yang ingin kembali mengadu domba warga Poso.
Beberapa hari setelah penembakan Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulteng Pendeta Irianto Kongkoli, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga daerah itu yang disinyalir kerap datang ke Poso tanpa alasan yang jelas.
Juni lalu, polisi membekuk Hasanudin, Haris, Irwanto, dan Jendra yang mengaku sebagai pelaku sejumlah penembakan, pembunuhan siswa SMA Kristen Poso, serta peledakan bom di Poso dan Palu. Dua dari mereka asal Jateng dan datang ke Poso untuk berdagang.
Saat menjadi Komandan Komando Keamanan Sulteng Inspektur Jenderal Paulus Purwoko mengatakan, ada sebuah kelompok kecil di Poso yang kerap melakukan aksi-aksi kekerasan dan memprovokasi warga agar kembali bertikai. Kelompok kecil itu terorganisasi, memiliki keahlian dalam melakukan berbagai aksi kekerasan bersenjata.
Paulus menambahkan, kelompok yang memiliki faham keliru berafiliasi dengan kelompok-kelompok radikal berbasiskan agama yang ada di dalam maupun luar negeri. “Beberapa anggota kelompok itu pernah dilatih di Afganistan," katanya.
Ustad Abdul Gani Israil, tokoh Islam di Poso yang populer dengan ceramah-ceramahnya yang menyejukkan, menyebutkan, “Masih ada kelompok-kelompok liar di Poso yang mudah melakukan tindakan anarkis. Mereka melakukan itu karena didoktrin dengan faham yang keliru," kata Gani.
Semua analisa aparat kepolisian di atas yang dipadu dengan kondisi riil masyarakat akar rumput di Poso memang dapat mengindikasikan adanya provokator dari luar Poso. Namun, siapa provokator itu, siapa di balik mereka, dan mengapa mereka masih menginginkan terjadinya konflik Poso harus diungkap agar tidak menjadi “bom waktu" bagi warga Poso.
Ketidakberhasilan aparat keamanan mengungkap siapa para provokator itu mengakibatkan saling curiga antarberbagai elemen masyarakat di Poso semakin meningkat. Mulai dari antarkomunitas, dari masyarakat kepada aparat keamanan, dari sebuah institusi keamanan terhadap institusi keamanan lain, bahkan dari aparat keamanan terhadap LSM. Warga Poso akhirnya kehilangan pegangan, tidak memiliki figur, baik pribadi maupun lembaga, yang dapat dipercaya sepenuhnya.
Tiadanya figur maupun lembaga yang dapat dipercaya serta upaya provokasi yang tidak pernah berhenti, dikhawatirkan dapat mengikis keteguhan warga Poso untuk tidak kembali menjadi korban provokasi.
Selain harus mengungkap siapa provokator tersebut, pemerintah juga perlu memulihkan ekonomi di Poso. Pascakonflik, perekonomian di Poso jalan di tempat sehingga jumlah penganggur meningkat tajam, termasuk yang berasal dari keluarga korban konflik Poso.
“Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan masa depan yang jelas mudah diprovokasi dan diajak melakukan tindak kekerasan," kata Gani.
Persoalan di Poso memang begitu kompleks dan memerlukan perhatian besar dari semua pihak. Namun, bagaimanapun rumitnya persoalan itu, harapan warga Poso untuk hidup damai jangan sampai terkubur. Melindungi warga Poso dari ulah-ulah provokator adalah tugas kita semua. Karena itu, provokator di Poso harus dijadikan musuh bersama.

SUARA PEMBARUAN DAILY
Mendung Kelabu Belum Beranjak dari Poso
Oleh Binsar A Hutabarat

asca tertembaknya Pendeta Irianto Kongkoli, Sekretaris Umum Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) situasi di Poso makin memanas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS untuk mengambil langkah cepat dan tepat mengantisipasi memanasnya situasi di Sulteng.
Presiden juga tidak lupa meminta masyarakat Poso dan Palu menahan diri agar perdamaian yang telah dibangun bertahun-tahun di wilayah tersebut dipertahankan.
Imbauan untuk umat beragama menahan diri dan tidak mudah terprovokasi atas kasus penembakan Pendeta Irianto juga dikeluarkan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni. Dari pihak gereja, imbauan agar umat Kristiani tidak terprovokasi datang dari Sekretaris Pelaksana Harian SAG Sulawesi (Sulutenggo) Gembala BA Suak dan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt Dr Andreas Yewangoe.
Perintah Presiden untuk meredakan suasana di Poso yang diikuti oleh pejabat-pejabat di bawahnya serta lembaga-lembaga gereja dan agama-agama lain menunjukan bahwa peristiwa penembakan Pendeta Irinto bukan hal biasa.
Penembakan tersebut bukan hanya menunjukkan masih mudahnya nyawa melayang di negeri ini, tetapi secara bersamaan menunjukkan wibawa negara di Poso berada dalam titik yang memprihatinkan, kalau tidak ingin dikatakan melecehkan pemerintah.
Ledakan Bom yang terjadi berkali-kali pasca terbunuhnya pendeta Irianto menjadi saksi mendung kelabu di langit Poso belum beranjak. Sampai kapankah kedamaian, yang saat ini menjadi barang mewah di Poso, dapat dinikmati oleh masyarakat yang tentunya sudah bosan melihat darah dan kekerasan? Yang pasti pemerintah tidak boleh lagi beranggapan bahwa situasi di Poso sama dengan daerah-daerah lain.
Pemerintah perlu bertindak serius untuk menangani kasus di Poso yang telah berlangsung selama 8 tahun ini.
Masih Mendung
Sejak tanggal 24 Desember 1998 kedamaian di Poso terenggut. Berawal dari perkelahian dua orang muda, Poso membara. Rumah- rumah penduduk dibakar, mereka dipaksa meninggalkan kampung halamannya, entah siapa yang memprovokasi, masih menjadi misteri sampai saat ini. Tidak puas menerima kenyataan tersebut mereka yang terusir mencari perlindungan dari aparat keamanan.
Tidak adanya perlindungan yang memadai membuat mereka yang menderita tersebut berbalik melakukan tindakan anarkis, balas menyerang dan melakukan kekerasan. Kedua belah pihak yang berbeda agama melupakan misi agama mereka yaitu untuk kemanusiaan.
Manusia beragama yang seharusnya hidup berdampingan ternyata menjadi makhluk yang menakutkan bagi sesamanya, tetapi harus diakui dalam peristiwa itu sikap tidak tegas aparat keamanan memiliki saham yang tidak kecil yang membuat bara di Poso terus menyala.
Ketika gema kerusuhan Poso terdengar sampai jauh, barulah pemerintah berusaha menangani kerusuhan Poso dengan lebih serius. Lahirlah pertemuan Malino I yang melahirkan 10 butir kesepakatan. Dalam salah satu butir kesepakatan itu dinyatakan, siapa yang melakukan lagi tindakan yang melanggar isi kesepakatan akan menjadi musuh bersama.
Setelah kesepakatan tersebut seharusnya Poso kembali ceria seandainya tidak ada tangan-tangan jahil yang menyalakan kemarahan yang telah terkubur itu.
Pasca Malino I memang kerusuhan massal dapat diredam, tetapi kemudian kerusuhan itu kembali dinyalakan oleh pihak-pihak dari luar masyarakat Poso. Disinyalir Poso diramaikan kembali oleh kelompok teroris, tetapi pihak keamanan tampaknya tak mampu bertindak tegas dalam menangani konflik-konflik yang dilakukan tangan-tangan jahil itu.
Poso tetap mencekam dan setiap saat darah dapat tertumpah, entah sampai kapan pihak keamanan bisa bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus Poso.
Feri Silalahi SH, seorang jaksa di Palu (ibu kota Sulteng) yang giat melakukan upaya penuntasan kasus-kasus yang terjadi di Poso mati tertembak di depan istrinya ketika usai menghadiri kebaktian. Demikian juga Susianti Tinulele Sth, seorang pendeta di Kota Palu yang juga aktif sebagai relawan dalam membantu korban-korban kerusuhan di Poso mati tertembak ketika sedang memimpin ibadah di Kota Palu.
Kemudian setelah kegagalan gereja mendesak pemerintah untuk tidak mengeksekusi Tibo Cs, Pdt Irianto Kongkoli yang aktif mengupayakan perdamaian di Poso mati tertembak di pelataran toko bangunan Sinar Sakti di jalan Wolter Monginsidi No 76, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, dengan luka tembak di bagian belakang kiri bawah kepala, Senin 16 oktober 2006, tidak jauh dari tempat istri dan anaknya berada.
Poso masih mendung, Poso kembali berduka, mudahnya darah tertumpah dan begitu angkuhnya sang penembak pembuat kerusuhan itu menjalankan niatnya tak terjamah aparat keamanan Indonesia.
Tindak Tegas
Dalam kasus Poso tampak ada pihak-pihak yang tidak ingin kedamaian tercipta di Poso. Apapun alasannya, usaha untuk menghalangi kedamaian di Poso adalah musuh kemanusiaan. Siapa pun provokatornya harus ditangkap. Pemerintah harus bertindak tegas. Kasus Poso merupakan noda yang memalukan di negeri banyak agama yang dulu terkenal dengan toleransinya.
Polisi wajib mengejar penembak Pdt Irianto untuk menurunkan suasana Poso yang makin memanas dan kemudian memulihkan kepercayaan masyarakat yang sudah berada di titik nadir terhadap aparat keamanan. Polisi harus mengambil tindakan cepat dengan mengesampingkan semua cibiran masyarakat yang diterima saat ini terhadap korpsnya.
Bukan mustahil, dengan mengutamakan profesionalitas, kesempatan ini dapat dipergunakan oleh aparat keamanan untuk membangun citranya sebagai pelindung masyarakat. Apalagi perintah penanganan kasus Pdt Irianto ini keluar dari mulut Presiden dan seharusnya dilaksanakan dengan tegas, demi nama baik pemerintah yang sedang mengalami pasang surut kepercayaan.
Pelaku penembakan tersebut harus dihukum sesuai hukum yang berlaku, termasuk hukuman mati. Karena tindakan menembak Pdt Irianto bisa berakibat Poso makin memanas. Jika masyarakat tidak dapat menahan diri, bukan mustahil peristiwa itu akan kembali menelan korban manusia. Hukuman mati ini bukan merupakan usaha melampiaskan kebencian, tetapi untuk memberikan efek jera.
Bisa jadi pembunuh tersebut adalah pembunuh bayaran, dan ketika mereka merasa hukuman yang bakal diterima masih lebih ringan dari bayaran, aksi pembunuhan akan terus berlanjut. Apalagi yang jadi sasaran adalah seorang pemimpin yang disegani, tentunya penjahat tersebut mendapatkan bayaran yang sangat tinggi, pantaslah jika hukuman mati tersebut diberlakukan pada penembak Pdt Irianto.
Tindakan tegas aparat keamanan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menghembuskan mendung di langit Poso. Kesedihan Poso seharusnya juga menjadi kesedihan kita semua orang Indonesia, termasuk aparat keamanan. Dengan masuknya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB, kasus Poso merupakan noda yang amat memalukan.
Masihkah kita bisa tersenyum melihat Poso yang tak kunjung henti dirundung malang dan sengsara. Ibu Pertiwi pasti terus terisak menatap mendung yang terus bergayut di langit Poso. Semoga nafsu angkara murka bosan berdiam di Poso dan kedamaian mengguyur Poso seperti hujan yang tiada henti menghapus air mata ribuan manusia tak berdosa yang menderita.
Penulis adalah peneliti pada Reformed Center for Religion and Society, alumnus Institut Reformed
Last modified: 27/10/06

SUARA PEMBARUAN DAILY
Anggota Brimob Terlibat Bentrok di Poso Diperiksa

[PALU] Mabes Polri menerjunkan tim Propam untuk memeriksa anggota Brimob yang terlibat bentrok dengan warga Kota Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada 22 Oktober 2006 yang mengakibatkan seorang warga tewas terkena tembakan. Demikian dikatakan Wakapolda Sulteng, Kombes Pol I Nyoman Sindra, di Palu, Jumat (27/10).
Dikatakan, tim Propam Mabes Polri dan Polda Sulteng sudah memeriksa sejumlah anggota Brimob yang terlibat bentrok dengan warga di Keluruhan Gebang Rejo, Kota Poso. Penyelidikan internal yang dikoordinir Irwasum Polri, Komjen Pol Yusuf Manggabarani itu bertujuan mengungkap tindakan anggota Brimob sesuai atau melanggar prosedur yang berlaku.
Sindra menolak menyebutkan jumlah dan inisial anggota Brimob BKO (bawa kendali operasi) Polres Poso yang terlibat dalam bentrok tersebut. Alasannya pemeriksaan beberapa anggota pasukan elite Polri itu masih berlangsung dan akan dilakukan pengujian balistik terhadap proyektil yang bersarang di tubuh Syaifuddin alias Udin (22), korban tewas dalam insiden itu.
Sindra menyatakan 6 orang yang tengah diperiksa di Mapolres Poso bukan terkait bentrokan aparat dan warga di Tanah Runtuh, tapi kasus pembakaran dua rumah polisi di Poso pada Selasa malam (24/10). Saat itu warga yang dipicu emosi menyusul tragedi Tanah Runtuh, membakar rumah anggota Polsek Kota Poso, Bripka Sudaryanto dan rumah kontrakan para anggota intel Polda Sulteng hingga ludes.
Dua Versi
Terdapat dua versi kronologis bentrokan antara anggota Brimob dan warga Gebang Rejo. Versi polisi menyebutkan, pada Minggu malam (22/10) berlangsung patroli dan razia di Jalan Pulau Irian Kelurahan Gebang Rejo. Razia ini bagian dari Operasi Ketupat Maleo 2006 untuk mengamankan pelaksanaan ibadah puasa dan Idul Fitri 1427 H.
Saat razia berlangsung terjadi pengumpulan massa yang tidak jauh dari tempat razia dan menunjukkan gelagat antipati kepada anggota Polri yang bertugas. Kapolres Poso, AKBP Rudi Suphariady, kemudian memerintahkan satu regu (11 orang) anggota Brimob untuk melaksanakan "back up" di sekitar lokasi tanah runtuh. Kapolres juga menugaskan anggota Brimob berpatroli di Jalan Pulau Irian dengan menggunakan kendaraan barakuda dan truk sampai ke wilayah PDAM.
Wilayah yang dikenal dengan sebutan Tanah Runtuh ini terdapat pondok pesantren Amanah yang diasuh oleh KH Adnan Arzal yang juga Ketua Forum Solidaritas Perjuangan Ummat Islam (FSPUI) Poso. Berselang beberapa saat kedatangan patroli Brimob, terdengar bunyi tiang listrik (bertanda bahaya bagi warga Poso) sehingga massa berkumpul dan terjadi penyerangan Pos Polmas (Polisi Masyarakat) Tanah Runtuh yang dijaga 16 anggota.
Rudi mengirim satu kompi Brimob ke Tanah Runtuh untuk menyelamatkan dan mengevakuasi anggota Polmas yang terkepung massa. Seluruh anggota Polmas berhasil dievakuasi ke Mapolres Poso, namun massa Tanah Runtuh semakin brutal dengan membakar sebuah truk Brimob dan tiga unit sepeda motor, serta merusak Pos Polmas.
"Polisi terpaksa mengambil tindakan, setelah sebelumnya membuang tembakan peringatan ke udara, guna mengendalikan massa yang anarkis," demikian Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Moh Kilat.
Sementara versi warga seperti yang diungkapkan Adnan Arzal. Disebutkan, anggota Brimob sejak Minggu sore sudah mengendap mengitari kawasan Tanah Runtuh. Pada malam hari terdengar letusan tembakan yang disusul penyerangan anggota Brimob ke arah Ponpes Amanah di Tanah Runtuh sehingga warga melakukan perlawanan dengan melempar menggunakan batu. "Warga melawan menggunakan batu," katanya.
Penyerangan anggota Brimob tersebut menewaskan Syaifuddin alias udin (22), serta melukai Muhammad Rizki alias Kiki (29) dan Jumaris (39) akibat terjangan timah panas aparat. [Ant/128]
Last modified: 27/10/06

Police blamed for Poso violence
Ruslan Sangadji, The Jakarta Post, Palu
October 28, 2006

The Central Sulawesi Antiviolence Caucus asserted Friday that four police generals in charge of maintaining order in the conflict-ridden city of Poso should be held responsible for the bloody incident on Jl. Pulau Irian in Gebang Rejo village, Poso, on Oct. 22 in which one man was killed and two others were injured.
The four generals cited by the caucus are National Police spokesman Insp. Gen. Paulus Purwoko, crime unit deputy chief Insp. Gen. Gorries Mere, deputy chief of operations Insp. Gen. FX. Sunaryo and Mobile Brigade commander Insp. Gen. S.Y. Wenas.
Besides the four generals, the caucus also asked that Central Sulawesi Police chief. Brig. Gen. Badrodin Haiti and Poso Police chief Adj. Sr. Comr. Rudi Sufahriyadi be held responsible.
The demand was voiced by the caucus when representatives of the association of Muslim organizations went to the Central Sulawesi Police headquarters where they were received by deputy chief of Central Sulawesi Police Sr. Comr. I Nyoman Sindra.
The incident on Jl. Pulau Irian, popularly known as Tanah Runtuh, led to the death of Syaifuddin, who allegedly was shot by police who were about to conduct a search for weapons and ammunition. Two other people were also reportedly shot by police. One day after the incident, two other people, including a three-year-old child, were shot by stray bullets.
Head of the caucus, Harun Nyak Abu Itam, said at the Central Sulawesi Police Headquarters that the shooting was a brutal act at it was conducted by the police at Amanah Muslim Boarding House for female students.
"That was a brutal act that has gone unreprimanded. The generals are responsible for the incident. They ordered the raid," Harun said.
He said that the handling of the Poso conflict through a repressive militaristic approach had failed to bring about a permanent settlement. Instead of resolving the conflict, such an approach would only create further violence, he added.
"The security officers should have acted as protectors of the community, they should not have acted against the public," Harun said.
The caucus also accused the Central Sulawesi Police of twisting the facts through statements in the media and circulars distributed through mosques on Oct. 23.
In the circular, Nyoman said that the police did not attack Amanah boarding house, but it was attacked by local people...and this sparked the incident.
The caucus said that it was the police, who attacked the residents because the officers had been deployed there since the evening.
Meanwhile, Nyoman said police had detained six residents for carrying weapons during the incident. A number of Mobile Brigade personnel have also been questioned, he said without giving details.

Kamis, 26 Oktober 2006
Danton Brimob Kena Lempar
M Kilat: Polisi Diserang dan Mempertahankan Diri

PALU - Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP M Kilat mengatakan, kasus penyerangan di Jalan P Irian Jaya Kelurahan Gebangrejo pada, Minggu malam (22/10) dilakukan kelompok bersenjata otomatis. Keberadaan Polisi saat itu melakukan patroli dan razia melibatkan aparat gabungan. Ini dilakukan Polisi menyusul aksi terror yang terjadi hampir setiap malam. ''Sekitar pukul, 21.30 wita, tiba-tiba patroli jalan kaki dan Pos Polmas di Gebangrejo diserang dengan rentetan tembakan senjata otomatis serta bom oleh orang tidak dikenal,'' terang M Kilat kepada Radar Sulteng, kemarin.
Akibat serangan itu katanya, aparat mengirimkan bantuan mobil rantis (Barakuda) guna melakukan evakuasi terhadap aparat yang terkepung. Saat melakukan evakuasi dan menyelamatkan anggota Polmas ditembaki dan di bom oleh orang tidak dikenal. Akibat kasus tersebut menimbulkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil bernama, Syaefudin alias Udin dan dua orang mengalami luka-luka. ''Dari kasus tersebut juga menyebabkan Danton Brimob luka di kepala,'' terang juru bicara Polda Sulteng seraya mengatakan Polisi diserang dan mempertahankan diri.
M Kilat juga menjelaskan, akibat kasus tersebut menyebabkan Pos Polmas, dua rumah anggota Polri, satu truk brimob dan empat sepeda motor dibakar. Tidak disebutkan nilai kerugian. Yang jelas kasus tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. (lib)

RS, Kamis, 26 Oktober 2006
Lagi, Rumah Polisi Terbakar

POSO- Sebuah rumah yang terletak di Jln. P. Seram lorong Nusa Indah No. 28 Kamis (25/10) pukul 01. 00 dinihari terbakar. Belum diketahui penyebab terbakarnya rumah milik Hendro (pensiunan pegawai Bulog) yang disewa tujuh anggota Polres Poso sejak tahun 2000 silam itu.
Saksi mata di Tempat Kejadian Perkara (TKP) kepada radar Sulteng mengatakan, masyarakat sangat terkejut dengan terbakarnya rumah yang berada di komplek padat penduduk itu. Maklum, saat api melalap rumah dan semua isinya itu terjadi saat mereka sedang tidur pulas. Bahkan salah seorang tetangga rumah yang identitasnya tidak mau disebutkan mengakui tidak tahu-menahu mengapa rumah yang terletak hanya beberapa meter dari rumahnya itu bisa terbakar. "Kami tidak menduga rumah ini akan terbakar. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya", katanya.
Masih menurut sumber, sebenarnya warga sempat melakukan upaya pemadaman. Namun karena terbatasnya fasilitas yang ada, wargapun tidak bisa berbuat banyak. Kobaran api-pun semakin membesar, dan sulit dikendalikan.
Dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemda Poso, dan sebuah mobil Water Canon milik polisi lambat tiba di TKP. Akibatnya, rumah milik Hendro yang ditempati anggota Polres Poso itu habis terbakar bersama seluruh isinya.
Ditanya apakah tidak ada penghuni rumah saat terbakarnya rumah tersebut. Sumber yang layak dipercaya ini menyebutkanm, rumah dalam keadaan kosong. "H-1 lebaran, ketujuh anggota polisi sudah meninggalkan rumah", terang sumber. "Biasanya pada siang hari mereka (polisi, red) datang menengok rumahnya. Tapi malam hari mereka tidak berani tidur di rumah itu", imbuhnya.
Diketahui, pasca insiden bentrok Brimob Vs masyarakat, polisi banyak yang takut untuk tinggal dirumahnya masing-masing. Mereka lebih memilih mengungsikan diri dan keluarganya ketimbang bertahan tinggal di rumah. Hingga saat ini sudah tiga rumah polisi yang terbakar. Masing-masing di jln. P. Jawa, P. Irian Jaya dan P. Seram, Lorong Nusa Indah. Belum dipertoleh keterangan resmi dari kepolisian, tentang siapa dan penyebab terbakarnya rumah milik anggota polisi tersebut.
Menaggapi banyaknya rumah tinggal anggota Polisi yang terbakar, Kepala BIN Samsyir siregar mengatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. "Saya kasihan. Itukan rumah masyarakat. Polisi hanya sewa. Akhirnya masyarakat yang jadi korban", kata Samsir Siregar menerangkan. (Cr5)

Kapolri Prioritaskan Kasus Terorisme Poso
Komentar, 28 October 2006

Kapolri Jenderal Sutanto mengatakan, tidak mudah menangkap pelaku teror di Poso. Namun begitu, Sutanto menegaskan, penangkapan terhadap ‘teroris’ Poso ini menjadi prioritas jajarannya. Hal ini ditegaskan Sutanto seusai mengantar keberang-katan Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono ke Cina, Ju-mat (27/10) pagi. Menjawab pertanyaan apa-kah pelaku itu masih berada di Poso atau sudah keluar Poso, Kapolri tidak mau menye-butkannya dengan alasan kalau disebut keberadaannya mereka akan lari semua. Tapi Kapolri menekankan, pihak kepolisian sudah dapat mengidentifikasi para pelaku teror tersebut, cuma dirinya menolak menyebutkan apakah para pelaku kelompok lama atau kelompok baru.“Jangan saya sampaikan lah. Pokoknya kita sudah meng-identifikasi. Tunggu saja tang-gal mainnya,” ujarnya seraya menegaskan, pihaknya akan menerapkan UU Antiterorisme terkait masalah ini.“Kita terapkan supaya tidak ada lagi teror,” katanya.Sementara Polda Sulteng dilaporkan, telah menetapkan enam warga Poso sebagai tersangka bentrok warga dengan pasukan Brimob yang terjadi Minggu (22/10) malam lalu di Gebang Rejo, Poso Kota. Mereka terancam dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 15/2004 mengenai Antiterorisme. Kepala Kepolisian Daerah Su-lawesi Tengah Brigjen Badrodin Haiti menyatakan hal itu, Jumat (27/10) di Markas Polda Sulteng. Dia menyebutkan, pa-ra tersangka adalah Ramli (40), Sunardi (28), Gi, An, Na (39) dan RY. Mereka adalah warga Poso yang pada saat bentrok tertangkap tangan membawa senjata tajam. Menurut Kapolda, keenam warga itu diduga kuat sebagai pemicu bentrokan yang meng-akibatkan tewasnya Syarifud-din alias Udin (22) dan cedera dua warga lainnya yakni Kiki dan Tugiharjo akibat diterjang peluru polisisetelah mereka me-nyerang Pos Polisi Masyarakat di Kelurahan Gebang Rejo, Poso Kota. “Keenam orang ter-sebut kami tahan sejak hari Minggu dan setelah melalui pemeriksaan intensif, kami kemudian menetapkan mereka sebagai tersangka. Keenamnya dijerat dengan Undang Undang Antiterorisme,” kata Badrodin Haiti.(shc/*)