RS, Selasa, 31 Oktober 2006
Kota Poso Lumpuh
Ribuan Demo, Minta Brimob BKO Ditarik

OSO - Ribuan massa yang berasal dari 22 ormas Islam se Kabupaten Poso, Senin (30/10) kemarin melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Poso. Mereka tetap menuntut Brimob BKO ditarik dari Poso.
Aksi diawali dari Masjid Raya Jln. P. Timor Poso pukul 09.00 pagi. Massa kemudian berjalan menuju Gedung DPRD Poso yang terletak di jalan Pulau Sumba, atau 500 meter dari Masjid Raya. Aksi yang memadati seluruh pelataran halaman gedung DPRD tersebut dijaga ketat oleh sedikitnya dua kompi pasukan TNI dari Batalyon 714 Sintuwu Maroso. Bukan hanya di kompleks DPRD, ratusan tentara bersenjata lengkap juga tampak menjaga sepanjang ruas jalan yang dilewati massa.
Aksi dipimpin langsung oleh Ketua Umum Forum Silaturahim dan Perjuangan Umat Islam (FSPUI) Poso, H Adnan Arsal SAg, dengan koorlapnya Sugianto Kaimudin.
Dalam orasinya di depan gedung DPRD, Adnan Arsal antara lain meminta agar Pemerintah Pusat segera menarik aparat Brimob BKO yang saat ini masih berada di Poso. Ia juga berharap agar DPRD Poso, bisa peka sekaligus menindak lanjuti apa yang menjadi tuntutan masyarakatnya.
Selain berorasi, massa juga terlihat membawa sepanduk dan pamflet-pamflet yang bertuliskan kecaman keberadaan Brimob di Poso. Di antaranya, pulangkan brimob, jangan putar balikan fakta, Brimob pelaku penyerangan warga sipil, dan masih banyak lagi.
Sesaat setelah berorasi, massa disambut oleh tujuh anggota DPRD, masing-masing Abdul Munim Liputo (wakil ketua II), Azmir Podungge SE, Rusdin Gani, M. Basri, Sawardi BA, Burhanudin Hamzah, dan Sahir Sampeali. Oleh ketujuh anggota wakil rakyat ini, puluhan perwakilan pendemo diterima di ruang sidang utama Kantor DPRD, untuk menyampaikan aspirasinya.
Di depan ketujuh anggota DPRD itu, massa sempat menyampaikan kekesalannya atas ketidak hadiran Ketua DPRD Poso Drs S Pelima. "Jika Pelima takut menerima kami, sebaiknya dia mundur dari anggota dewan," tegas Sugianto. Selain itu, di depan tujuh wakil rakyat, Sugianto juga membacakan kronologis pecahnya bentrokan Brimob dengan warga sipil Minggu malam lalu (22/10) yang menewaskan Udin, plus empat orang luka-luka lainnya. Massa juga meminta DPRD mendukung tuntutan penarikan Brimob BKO dalam waktu 1 X 24 jam.
Menanggapi tuntutan umat Islam yang disampaikan oleh perwakilan massa, Wakil Ketua DPRD Poso Munim Liputo mengatakan, DRPD Poso siap menindak lanjuti tuntutan tersebut, dan akan secepatnya menyampaikan aspirasi masyarakat itu ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. "Kami akan segera bawa tuntutan masyarakat ini ke Palu dan Jakarta," kata Munim.
DPRD Poso juga berjanji akan segera memanggil Kapolres dan petinggi Polri lainnya yang ada di Poso, untuk di-hearing seputar kasus penyerangan aparat Brimob pada Minggu malam lalu di Kelurahan Gebangrejo dan Kayamanya Kecamatan Poso Kota.
Setelah lebih kurang 45 menit berdialog dengan anggota DPRD, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, kembali menuju ke Masjid Raya Poso.
KOTA POSO LUMPUH
Aksi demo empat ribuan umat Islam Poso yang berasal dari 22 ormas Islam yang ada di daerah tersebut, berakibat pada lumpuh totalnya aktivitas di Kota Poso dan sekitarnya. Pantauan Radar Sulteng sepanjang siang kemarin, tak satu pun aktivitas masyarakat Kota Poso yang berjalan. Semua kantor dan dinas di jajaran Pemkab Poso tutup, termasuk sejumlah kantor vertikal, seperti kantor Kejari, kantor Pengadilan Negeri, dan kantor KPKN Poso. Yang terlihat masih melaksanakan aktivitasnya, hanya dua SPBU di Kayamanya dan Sayo, bagian UGD RSUD Poso, dan dua Kantor Bank, BRI dan BPD Poso.
Macetnya aktivitas masyarakat Poso juga terlihat di sektor ekonomi. Ini disebabkan tutupnya pusat-pusat perbelanjaan masyarakat, seperti Pasar Sentral dan Pertokoan. Di Pasar Sentral Poso, tak satu pun pedagang yang berani membuka toko atau layaknya untuk menjajakan dagangannya.
Mogok juga terjadi di sektor jasa pembangunan fisik. Senin kemarin, tak satu pun proyek pembangunan yang berjalan. Kontraktor dan pekerja memilih meliburkan pekerjaan proyeknya.
Sejumlah masyarakat yang ditemui koran ini mengaku memilih meliburkan aktivitasnya, dan ikut bersama-sama umat lainnya melakukan aksi demo damai. "Uang gampang dicari. Tapi urusan umat ini lebih penting, ketimbang urusan pribadi dan duniawi," kata Ahmad, yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang ini. "Libur sehari nggak apa-apa mas. Yang penting tuntutan umat ini bisa tercapai," ujar Ramli salah satu tukang ojek.
Demo yang digelar kemarin, memang terlihat beda dari aksi demo sebelumnya. Jika sebelumnya demo hanya diikuti oleh dua atau tiga ormas Islam, maka kali ini demo lebih representatif. Karena demo diikuti oleh semua ormas Islam yang melibatkan seluruh elemen dan strata masyarakat Kabupaten Poso. Massa bukan hanya berasal dari bagian kota saja, tetapi juga berasal dari seluruh penjuru Desa yang ada di wilayah Kabupaten Poso dan sebagian Kabupaten Touna. "Ini persoalan umat. Bukan sekedar masalah kelompok atau daerah tertentu. Jadi semua umat Islam yang peduli dengan agamanya, turun aksi hari ini," sebut Andre yang mengaku berasal dari salah satu desa di wilayah Poso Pesisir Utara ini.(Cr5)