Wapres: Penarikan Polisi Jika Keamanan Poso Telah Pulih
Laporan Wartawan Kompas Wisnu Nugroho A
Senin, 30 Oktober 2006 - 13:42 wib

JAKARTA, KOMPAS- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penarikan personel Kepolisian yang ditugaskan di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, akan dilakukan hanya jika kondisi keamanan wilayah itu telah pulih.
Penegasan Wapres ini seolah menjadi jawaban atas rangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Poso, bahkan kelompok massa di Jakarta yang menuntut penarikan pasukan Brimob yang ditugaskan di wilayah itu.
"Polisi yang di-BKO-kan akan dikurangi jika keamanan pulih dan masyarakat tidak lagi khawatir. Itu bisa minggu depan, bisa bulan depan," ujar Wapres dalam jumpa pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (30/10).
Pada kesempatan ini, Wapres juga menjelaskan bahwa dalam kunjugannya ke Palu Sulawesi Tengah, kemarin, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyepakati empat langkah yang harus dijalankan untuk memulihkan kondisi keamanan di Poso.
Pertama, masalah diselesaikan secara damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak. Dalam kaitan dengan ini, akan dihidupkan kembali kelompok kerja Malino untuk meningkatkan silaturahmi dan dialog.
Kedua, atas aksi teror yang terjadi, seluruh pihak menyepakati bahwa teroris harus dijadikan musuh, karena terorisme membahayakan semua orang, baik komunitas Islam maupun Kristen. Penanganannya akan dilakukan secara terbuka, dibarengi dengan proses hukum.
Ketiga, untuk insiden di Tanah Runtuh akan dibentuk tim investigasi pencari fakta. Tim akan diketuai oleh pejabat dari Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan dengan melibatkan TNI, Polri, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).
Keempat, akan dihidupkan geliat sosial dan ekonomi menampung anak-anak muda yang menganggur. Pemerintah pusat akan mengeluarkan dana pendukung untuk hal ini.