RS, Kamis, 26 Oktober 2006
Kalla Turun Lagi

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali turun tangan untuk meredam ketegangan di Poso dan Palu akhir-akhir ini. Penggagas perjanjian Malino yang sukses menghentikan konflik horizontal di Sulawesi Tengah (Sulteng) itu akan bertandang ke Poso pekan depan.
Agendanya bertemu dengan tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat di sana. Semalam, Kalla juga mengadakan serangkaian pertemuan tertutup dengan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. As’ad di rumah dinas Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat.
Pertemuan itu membahas hasil pertemuan elemen masyarakat Poso dengan Kepala BIN Syamsir Siregar, Asisten Teritorial Kasum Mabes TNI Mayjen TNI Suprapto, dan Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani.
Usai silaturahmi dengan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan di kediaman dinas ketua MA di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kalla menegaskan telah terjadi kesalahpahaman warga Poso dengan kehadiran aparat keamanan.
Itu terbukti dari aksi bentrok pasukan Brimob dengan warga di kawasan Tanah Runtuh, Kelurahan Gebangrejo, Poso. Kalla menegaskan, aparat hanya patroli dan tidak bermaksud menyerang warga.
”Itu hanya patroli biasa dan dipersepsikan akan diserbu. Perlu dijelaskan, tidak ada maksud pemerintah untuk mencederai siapa saja,’’ ujar Kalla.
Kalla juga tidak menggubris desakan sejumlah ormas Poso kepada pemerintah agar menarik delapan kompi pasukan Brimob yang di-BKO-kan ke Polda Sulawesi Tengah. Sejumlah ormas menilai pasukan itu justru membuat teror baru di Poso.
Menurut Kalla, pasukan Brimob dibutuhkan untuk mengendalikan situasi keamanan di Bumi Sintuwu Maroso. Dia juga menolak desakan tokoh masyarakat Poso untuk menarik empat perwira tinggi Mabes Polri yang ditugasi mengendalikan situasi di Poso. ’’Tidak ada satu orang pun warga negara yang bisa mengultimatum pemerintah,” katanya.
Empat pati Mabes Polri itu adalah Komandan Korps Brimob Irjen Pol S.Y. Wenas, Kadiv Humas Polri yang juga mantan Komandan Operasi Pemulihan Keamanan Sulteng Irjen Pol Paulus Purwoko, Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Irjen Pol Gorries Mere, dan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Komjen Pol Ismerda Lebang.
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto menegaskan, TNI akan bekerja sama dengan Polri untuk mengendalikan situasi keamanan di Poso. TNI saat ini menyiagakan 200 personel.
”Tugas TNI adalah membantu dan melaksanakan patroli gabungan dengan Polri, tidak bertindak sendiri-sendiri,” tegas Djoko.
Menyusul pernyataan sikap 19 ormas di Poso yang mendesak agar pasukan Brimob ditarik, kemarin empat petinggi TNI menyelenggarakan rapat tertutup dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan pemuda Poso. Empat petinggi TNI itu adalah Aster Mabes TNI Mayjen Suprapto, Kepala BIN Syamsir Siregar, Pangdam VII Wirabuana Mayjen A. Budi Sampurno, dan Danrem 132 Tadulako Letkol Husaen Malik.
Syamsir Siregar mengatakan, rapat terkosentrasi pada pembicaraan soal keamanan Poso pascainsiden penembakan terhadap warga sipil beberapa hari lalu. Dia juga menyebutkan banyak masukan positif dari rapat tersebut.
Selain itu, kata Syamsir, pertemuan berhasil menyepakati dua poin penting. Yaitu, kedua komunitas dari dua agama sepakat untuk saling menahan diri dan siap bekerja sama dengan aparat keamanan di Poso untuk mengungkap peristiwa penembakan warga sipil oleh anggota Brimob. ’’Mereka sepakat untuk menahan diri, dan bekerja sama untuk Poso’’, terang Syamsir. (noe/ein/cr/jpnn)