RS, Selasa, 31 Oktober 2006
Jenderal Mabes Sudah Tinggalkan Poso

JAKARTA- Para jenderal Polri yang turun ke bumi Sintuwu Maroso, Poso sudah kembali ke Jakarta. Informasi ini disampaikan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Paulus Purwoko menanggapi demonstrasi di Poso, kemarin.
”Jadi permintaan itu harus dilihat secara proporsional, apakah sudah tepat,” ujarnya di Mabes Polri. Sekitar 4.000 demonstran menggelar aksi di depan kantor DPRD Poso. Salah satu tuntutan massa yang terdiri dari berbagai elemen organisasi muslim itu adalah penarikan para jenderal Mabes Polri dari Sulawesi Tengah.
Sejak 18 Oktober lalu, Mabes Polri telah menurunkan tim supervisi ke Palu. Tim itu terdiri dari mantan Dankoopskam Irjen Pol Paulus Purwoko, Dankor Brimob Irjen Pol. SY Wenas, dan Deops Polri Irjen Pol FX Sunarno. Sebelum itu Wakabareskrim Irjen Pol Gorries Mere juga sudah standby di Poso.
Setelah peristiwa bentrok warga dengan Brimob tanggal 21 Oktober lalu, Mabes Polri menambah kekuatan jenderal dengan mengirimkan tim investigator yang dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Pol Yusuf Manggabarani ke Poso untuk menyelidiki bentrok itu. Selain itu, Kadensus 88/Antiteror Brigjen Pol Bekto Suprapto juga turun langsung.
Selain menyampaikan informasi penarikan jenderal dari Poso, Paulus Purwoko menegaskan jika di Poso sebenarnya tidak ada lagi konflik horisontal (sesama warga). Yang ada adalah teror oleh pelaku kriminal. Untuk itu sebuah komando operasi juga tidak lagi diperlukan. ”Setelah kedatangan Wapres dan Kapolri suasana sudah semakin kondusif, jangan sampai ada provokasi-provokasi baru,” ujarnya.
Di bagian lain, Mabes TNI AD melalui Kodam VII/Wirabuana mengirimkan satu batalyon pasukan atau sekitar 600 personel dari kesatuan zeni tempur (zipur) ke Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pasukan tersebut tidak akan melakukan pengamanan, namun untuk membantu membangun rumah dan infrastruktur di Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Brigjen Ricardo Siagian menjelaskan pasukan tersebut akan bergabung dengan pasukan lainnya yang berjumlah satu batalyon yang telah terlebih dahulu bertugas di Kabupaten Poso. Mereka akan membangun sebanyak 1.009 unit rumah semi permanen yang tersebar di 68 desa di Kabupaten Poso maupun di Kota Tentena.
”Pasukan itu dipersiapkan bertugas di Kabupaten Poso selama tiga hingga empat bulan,” ujarnya.
Ricardo menjelaskan, jika dibutuhkan maka pasukan tersebut masih akan ditambah, namun jumlahnya tergantung dengan kebutuhan di Poso. ”Pasukan itu dikirim bukan karena situasi Poso genting, akan tetapi mereka akan membangun rumah. Jadi bukan untuk pengamanan,” ujarnya. Selain melakukan pembangunan rumah, lanjutnya, pasukan ini juga akan membangun mesjid dan gereja serta membuka sejumlah jalan dan jembatan agar membuka seluruh akses, terutama daerah-daerah terisolir yang ada di Kabupaten Poso. Hal tersebut dimaksudkan agar perekonomian di daerah itu dapat kembali pulih, sehingga aktivitas warga dapat berjalan normal kembali.(rdl)