Polri Tak Akan Siksa Pelaku Teror
Kamis, 02 November 2006 - 05:02 wib

JAKARTA, KOMPAS - Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan, polisi tak akan menyiksa para buronan tersangka kerusuhan Poso yang akan "dikumpulkan" dan diserahkan Adnan Arsal kepada polisi. Penyiksaan semacam itu tak diperlukan karena polisi tidak membutuhkan pengakuan sebagai alat bukti.
Sebab, masih banyak alat bukti lain yang bisa ditemukan polisi. "Tidak ada penyiksaan seperti itu ya kepada siapa pun. Tidak ada. Itu mungkin zaman Belanda. Sekarang polisi tak mengejar pengakuan, yang dikejar alat bukti lain. Misalnya, bukti-bukti di TKP (tempat kejadian perkara), ada bahan peledak, peluru, surat- surat," ujar Sutanto, Rabu (1/11).
Sutanto menyebutkan, Ketua Forum Silaturahim Perjuangan Umat Islam Poso Adnan Arsal telah berkomitmen kuat dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyerahkan orang-orang yang dicari polisi. Sutanto yakin Arsal tak akan mengkhianati komitmen itu.
"Sebagai tokoh masyarakat, beliau tak akan berkhianat. Pasti akan mendukung kita dan pasti menginginkan Poso damai," ujar Sutanto.
Sutanto menambahkan, pengamanan di Poso menelan dana cukup besar hingga miliaran rupiah. Dana itu didapat dari dana operasional yang alokasinya sebenarnya untuk wilayah lain.
Pandangan soal pentingnya penanganan masalah keamanan secara menyeluruh disampaikan Ichsan Loulembah dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Tengah. Menurut dia, sistem pengamanan di Poso perlu diperbaiki, tidak lagi bersifat ad hoc, terfragmentasi, tetapi harus mampu melihat gambaran persoalan secara utuh dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Berbagai penggelaran pasukan telah banyak dilakukan di Poso, mulai dari pengiriman pasukan bawah kendali operasi, Operasi Sintuwu Maroso, sampai Komando Operasi Keamanan. Namun, operasi pengamanan itu tidak bisa berjalan baik karena bersifat ad hoc, sementara.
"Konflik Poso itu telah beranak-pinak. Aparat harus perbaiki sistemnya," ucap Ichsan kepada pers di sela-sela Rapat Paripurna DPD, Rabu.
Perwira yang dikirim ke Poso pun harus yang memiliki kemampuan komunikasi baik agar masyarakat bisa melihat kinerja aparat dan akhirnya menimbulkan kepercayaan.
"Sekarang ini setiap ada masalah selalu tambah pasukan. Padahal, itu tidak menyelesaikan masalah. Di mata masyarakat, bukan jumlah yang penting. Oleh karena itu, mereka memberi ultimatum kepada aparat," ujarnya.
Selain masalah keamanan, rekonstruksi dan rehabilitasi Poso perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Ia mengusulkan Presiden agar mengeluarkan instruksi presiden yang mengalokasikan dana APBN untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Poso setiap tahun.
Anggota DPR, Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat VII), mengharapkan Tim Pencari Fakta (TPF) Poso agar menegakkan disiplin di lingkup internal TNI/Polri. Jika ada anggota TNI/Polri yang terbukti melanggar, yang bersangkutan mesti dikenai sanksi dan disampaikan terbuka kepada masyarakat.
Ia menyatakan, apabila TPF hanya bekerja untuk penegakan hukum pada masyarakat kebanyakan, yang bakal muncul hanyalah antipati dari masyarakat. Penolakan masyarakat Poso atas kehadiran pasukan bawah kendali operasi harus dipahami karena adanya perasaan ketidakadilan perlakuan, terutama anggota TNI/Polri yang melanggar aturan. "Tidak mungkin ada asap tanpa api," kata Yuddy.
Ia menyebutkan, memuncaknya keinginan agar TPF hanya melibatkan unsur independen juga menunjukkan ada keraguan untuk bersikap adil dalam penegakan hukum.
Pemberdayaan mental
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seusai halalbihalal di Kantor Menko Kesra, Jakarta, Rabu, menyatakan, yang saat ini penting untuk dilakukan adalah pemberdayaan mental pengungsi Poso, Sulawesi Tengah. Masalah pokok adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Poso untuk memulihkan perekonomian.
Menurut Menko Kesra, selain akan menghidupkan perekonomian dan mengupayakan lapangan pekerjaan, pemerintah juga sudah mulai melakukan perbaikan sarana ibadah yang rusak.
Dana yang disiapkan pemerintah Rp 100 miliar untuk pemberdayaan masyarakat Poso. Bukan fisik saja yang akan dibenahi, justru pemberdayaan masyarakat secara mental, psikis, pengetahuan, dan kesempatan membangun. (DIK/SUT/SF/EKI/LOK)