Radar Sulteng, Sabtu, 16 September 2006
Papernas Poso Usung Isyu TGPF

POSO- Sedikitnya tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdomisili dan aktif bekerja di Kabupaten Poso, Kamis (14/9) lalu menggelar rapat guna membentuk Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas). Diantara ketujuh LSM tersebut adalah, Komunitas Pemuda Kretif Poso (KPKP), Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS), FBR, Forum solidaritas Masyarakat Poso (FSMP), Yayasan Panorama Alam (YEPAL), dan Wasantara Poso. Rapat yang berlangsung selama sehari itu, sepakat memilih Muhammad Taufik, SH dan Warda, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris Umum Papernas Kabupaten Poso untuk masa kerja hingga 2009.
Anggota Presidium Papernas Poso Adriany Badrah, kepada Radar Sulteng Jum'at kemarin (15/9) mengatakan, terbentuknya Papernas ditujukan untuk menyatukan gerakan dari ribuan LSM untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nasional, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Secara nasional, Papernas sudah terbentuk dihampir seluruh wilayah indonesia. Khusus diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah kata Adriany, Papernas sudah terbentuk di Kota Palu, Kabupaten Toli-toli, Buol, Parigi Moutong, Poso, dan Kabupaten Luwuk.
Aktivis perempuan Sulawesi Tengah ini lebih jauh menjelaskan, selain sebagai wadah pemersatu LSM, Papernas juga didirikan sebagai persiapan menuju partai. "Papernas ini sebagai cikal bakal lahirnya sebuah partai politik", sebut Adriany. "Berubah atau tidak namanya pada pemilu 2009, tergantung Rakernas seusai lebaran nanti", imbuhnya.
Ada sejumlah alasan yang melatar belakangi lahirnya Papernas di negara ini. Salah satu yang paling esensial adalah keprihatinan mereka dalam melihat partai-partai besar yang hanya menjadikan rakyat kecil (grass root) sebagai pencetak suara/pemilih pasif saja. Mereka juga menilai, bahwa selama ini partai-partai besar yang ada hanya mau melihat rakyatnya disaat mereka membutuhkan suaranya. "Hampir semua partai besar dinegara ini dekat dengan rakyatnya, disaat pemilu saja", kata Adriany. Papernas juga melihat belum adanya keberhasilan signifikan yang diraih oleh pemerintahan SBY-JK. Dimata mereka, SBY-JK lebih mementingkan kelompok ekonomi mapan, ketimbang rakyat kecil yang miskin. Ini bisa dilihat dengan rencana akan dihilangkannya subsidi BBM bagi masyarakat miskin. Kebijakan tersebut menyusul kebijakan pengurangan subsidi sebelumnya. Akibatnya, angka kemiskinan di negara ini bertambah, karena tidak seimbangnya antara kebutuhan yang dihadapi dengan daya beli masyarakat itu sendiri. Bukan hanya itu, pemerintahan SBY-JK juga dinilai sebagai pemerintahan yang memperpanjang hutang. Artinya, kehadiran SBY-JK bukan untuk menyelesaikan hutang, malah justru menambah hutang.
Oleh karena itu Papernas optimis, kehadiran mereka ditengah-tengah masyarakat akan dapat lebih aktif memberikan pendidikan politik kepada rakyatnya, bahwa siapa saja bisa tampil menjadi pemimpin, baik dilevel eksekutif maupun legeslatif. Keberadaan Papernas juga akan tampil sebagai pembela masyarakat. Pembelaan bukan hanya dilakukan terhadap masalah-masalah nasional atau internasional saja. Tetapi yang lebih utama bagaimana Papernas bisa tampil pada pembelaan-pembelaan masalah yang dihadapi masyarakat ditingat lokal/daerah dan regional. Ada tiga program utama (tri panji) Papernas yang akan diusung secara nasional. Yaitu, Hapuskan hutang, Ambil alih perusahaan tambang, dan bangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Anggota Presidium Papernas Adriany ini selanjutnya menerangkan, khusus di Kabupaten Poso, Papernas akan konsen terhadap untuk mengusung dua isyu besar yang dibutuhkan masyarakat Poso. Kedua isyu itu sebut Adriany adalah, pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Poso, serta sita aset-aset pejabat koruptor dana bantuan kemanusiaan kerusuhan Poso. Pada kesempatan itu Adriany Badrah juga mengatakan, agar keberadaan Parernas di Poso dapat segera dikenal dan tersosialisasi dimasyarakat, pada tanggal 20/9 mendatang, mereka akan menggelar launching. (Cr5)