Radar Sulteng, Sabtu, 2 September 2006
LSM Amerika Surati Gubernur Minta Eksekusi Tibo Cs Dibatalkan

PALU- Rapat konsultasi antara DPRD Sulteng bersama Muspida yang diharapkan bisa menguak misteri di balik tertundanya eksekusi Tibo cs akhirnya tidak terwujud. Bahkan rapat berakhir tanpa kejelasan. Jajaran Muspida mulai dari Gubernur HB Paliudju, Wakapolda Kombes I Nyoman Sindra dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tak mampu menyingkap secara detail penyebab gagalnya eksekusi tersangka kasus kerusuhan Poso itu.
Ketidakhadiran pihak Kejaksaan Tinggi dalam forum yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Sulteng semakin melengkapi misteri tersebut. Walaupun demikian, DPRD Sulteng tetap meminta dua institusi yang paling bertanggung jawab terhadap eksekusi Tibo cs, yang pernah dijuluki tukang jagal dari Poso itu dipercepat.
''Penundaan eksekusi Tibo jangan terlalu lama sehingga tidak meresahkan masyarakat,'' tandas Ketua DPRD Sulteng Murad U Nasir menyimpulkan pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu.
Rapat konsultasi yang dipimpin Murad diawali dengan penjelasan Gubernur HB Paliudju. Paliudju memulai penjelasannya dengan menyampaikan kronologis rencana eksekusi yang selalu berakhir dengan kegagalan. Awalnya, kata Paliudju, dirinya mendapat bocoran dari Kajati Sulteng Jahja Sibe SH bahwa eksekusi direncanakan berlangsung 12 Mei 2006.
Namun rencana tersebut gagal karena keesokan harinya ada HUT Parimo. Eksekusi Tibo kembali dijadwalkan pada 12 Agustus. Pada saat itu, urai Paliudju, kontroversi seputar eksekusi Tibo cs terus mencuat hingga kemudian memancing pihak Roma Katolik (Vatikan) melakukan intervensi meminta penundaan eksekusi Tibo cs. Eksekusi lagi-lagi menemui kegagalan.
''Pemda sangat mendukung eksekusi itu. Demikian pula kalau eksekusi itu ditunda maka kita ikuti juga,'' kata Paliudju.
Menurut Paliudju, eksekusi terus mengalami penundaan karena banyak hal yang perlu dibenahi. Sayangnya, Paliudju tidak merinci beberapa hal yang perlu dibenahi.
Rapat konsultasi tersebut tidak memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk bertanya, sehingga banyak persoalan seputar gagalnya eksekusi tidak terjawab. Belum lagi penjelasan Wakapolda Kombes I Nyoman Sindra yang mengaku tidak bisa memberikan informasi detail karena kapolda yang baru Kombes Badrodin Haiti masih di Jakarta.
Menurut mantan Irwasda Polda Sulteng ini, ketika rencana eksekusi 11 Mei lalu jajaran Polda telah menyiapkan regu tembak, sekaligus mengantisipasi dampak yang terjadi akibat eksekusi tersebut. Tiga daerah yang mendapat prioritas tinggi adalah Palu, Parimo dan Poso.
Berikutnya pada 12 Agustus, tutur Wakapolda, pihaknya sudah sangat siap untuk melakukan eksekusi. Namun tepat jam 11.15 ada penjelasan Kapolri Jenderal Sutarto di televisi yang menyatakan eksekusi ditunda hingga usai perayaan HUT Kemerdekaan RI.
''Saat itu secara fisik dan mental regu tembak kita sudah siap. Termasuk mengantisipasi dampaknya. Tapi tiba-tiba ada pengumuman Kapolri untuk menunda eksekusi hingga selesai HUT RI,'' jelas Wakapolda.
Saat penundaan eksekusi berikutnya, Wakapolda I Nyoman Sindra mengaku tidak tahu alasannya. Namun ia mengakui saat itu ada rapat antara Polda dan Kajati. ''Soal isi rapat itu saya tidak tahu,'' katanya singkat.
Ditemui seusai pertemuan, Paliudju tidak bisa memberikan jawaban tegas soal penyebab tertundanya eksekusi termasuk adanya beberapa hal yang perlu dibenahi. ''Pokoknya ada. Mungkin soal mental regu tembaknya atau apalah,'' jawab Paliudju sekenanya. Penjelasan Paliudju tersebut bertentangan dengan penyampaian Wakapolda yang menyatakan regu tembak yang disiapkan Polda telah siap fisik maupun mental.
Paliudju mengaku beberapa waktu lalu ia mendapat surat dari salah satu LSM di Amerika intinya meminta agar eksekusi Tibo ditunda atau bahkan dibatalkan. Kapan diterima dan nama LSM itu, Paliudju lupa. Namun dia mengatakan tidak membalas surat tersebut, karena secara hukum persoalan eksekusi Tibo telah final.
Salah seorang praktisi hukum, Nyak Abu Itam SH yang mengikuti pertemuan tersebut, mengatakan, muatan rapat konsultasi tersebut sangat mengecewakan. Karena pihak kepolisian tidak bisa memberikan informasi detail soal penyebab gagalnya eksekusi yang mestinya dilakukan H+ 3 HUT RI sebagaimana janji Kapolri kepada masyarakat. Kepolisian tidak bisa memberikan penjelasan yang sebenarnya, dengan alasan Kapolda baru dilantik membuat persoalan eksekusi Tibo semakin tidak jelas.
Dalam rapat konsultasi yang berlangsung kemarin, tidak semua anggota DPRD hadir. Yang diundang hanya ketua partai, ketua fraksi dan komisi.
JALANI IBADAH
Walaupun masih menempati sel khusus, namun terpidana mati kasus Poso, Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus Da Silva, masih bisa menjalani ritual ibadah. Sekitar pukul 10.00 WITA, Kamis (31/8), Tibo Cs menjalani ritual yang dipimpin oleh Pastor Jimmy Tumbelaka. Menurut sumber di Lapas Palu, pelaksanaan ritual, juga diikuti oleh beberapa kerabat ketiga terpidana mati tersebut. Selain Pastor Jemmy, pelaksanaan ritual juga melibatkan beberapa suster yang diperkirakan berasal dari gereja Katolik Santa Maria. Tidak diketahui secara pasti, inti dari pelaksanaan ritual, yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Namun menurut sumber, dalam prosesi ibadah, tampak Pastor Jimmy memberikan berkah khusus kepada Dominggus dan Marinus. Sedangkan Fabianus Tibo, hanya terlihat berada di dekat pastor.
Dalam memimpin prosesi ibadah, Pastor Jimmy, mengenakan jubah putih, yang dibalut dengan kain hijau. Diperoleh pula informasi, bahwa ketiga terpidana mati, yang masih menunggu kepastian pelaksanaan eksekusi tersebut, masih menaruh harapan, dengan adanya pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng. Diharapkan, pengganti Brigjen Pol Oegroseno, membawa angin segar, bagi Tibo Cs, yang kini masih terus berjuang, agar terhindar dari jeratan hukuman mati.(hnf/yar)